DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan, diantaranya : a. Ketentuan Pasal 31 diubah; b. Ketentuan Pasal 32 diubah; c. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) dihapus; d. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13); dan e. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 53A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/1523/ M.SM.02.00/2023 tanggal 31 Oktober 2024 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
9.Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 8);
10.Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
11.Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)ASN yang memiliki tambahan tugas sebagai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dapat menerima tambahan TPP pada kriteria kondisi kerja.
(2)Besaran tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pemberian Tambahan TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional.

2.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)ASN yang memiliki tambahan tugas sebagai pengurus barang pengguna maupun pengurus barang pembantu dapat menerima tambahan TPP pada kriteria kondisi kerja.
(2)Besaran tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pemberian Tambahan TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional.

3.Ketentuan Pasal 37 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)TPP diberikan kepada ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan namanya telah tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
(2)ASN yang telah bekerja pada Pemerintah Daerah akan tetapi namanya belum tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah, berhak menerima TPP apabila telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
(3)TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak melaksanakan tugas.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Jika terjadi mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di daerah maka pembayaran TPP berlaku sebagai berikut :
1. a.pejabat yang dilantik pada jabatan baru dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas), berhak atas TPP pada jabatan baru;
2. b.pejabat yang dilantik pada jabatan baru dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka TPP akan diterima mulai bulan berikutnya; dan
3. c.pejabat yang dilantik ke dalam jabatan administrator sebagai Direktur UPT RSUD Sidikalang memiliki gelar pendidikan Dokter Spesialis diberikan TPP ASN setara dengan Dokter Spesialis pada Jabatan Fungsional Dokter Muda dengan memperhitungkan komponen pemberian TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi.
(2)Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala Perangkat Daerah.
(3)Dihapus.
(4)Bagi ASN yang meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas produktivitas kerja dan kehadiran ASN yang bersangkutan pada bulan terakhir.
(5)Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan aplikasi untuk kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi namun dikarenakan kondisi tertentu tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan daftar hadir secara manual.
(6)Bagi ASN yang mengalami mutasi, wajib menyusun target kerja sesuai dengan jabatan baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.ASN yang melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) menyusun target kerja sejak awal bulan berkenaan.
2. b.ASN yang melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) menyusun target kerja sejak awal bulan berikutnya.
(7)Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada angka (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Apabila terjadi mutasi jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana antar Perangkat Daerah maka pembayaran TPP berlaku sebagai berikut :
1. a.jabatan pelaksana yang mutasi dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, berhak atas TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
2. b.jabatan pelaksana yang mutasi dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, berhak atas TPP pada Perangkat Daerah yang lama.
(9)Mutasi fungsional dan/atau jabatan pelaksana antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat dibayarkan TPP apabila telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
(10)Bagi ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Dairi dan namanya telah tercantum dalam gaji Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) diberikan TPP mulai bulan ketiga belas terhitung sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
(11)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak berlaku apabila yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural.
(12)Bagi ASN pada jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapat tunjangan profesi guru dari Dana Alokasi Khusus nonfisik tidak berhak menerima TPP.
(13)Bagi ASN pada jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang tidak mendapat tunjangan profesi guru tetapi mendapat tambahan penghasilan guru dari Dana Alokasi Khusus nonfisik berhak menerima TPP.

5.Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2025. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 14 Februari 2025 Pj. BUPATI DAIRI, ttd. SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 14 Februari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd. JONNY HUTASOIT BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…