DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENGALOKASIAN BESARAN; TATA CARA PENYALURAN; PENGGUNAAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
14.Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
15.Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
16.Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
17.Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
18.Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh Desa.
10.Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap Desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh Desa dikali seratus persen.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengalokasian besaran;
b.tata cara penyaluran; dan
c.penggunaan.

BAB III

PENGALOKASIAN BESARAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.606.368.000,- (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada seluruh Desa berdasarkan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dialokasikan secara proporsional dihitung dengan rumus : Keterangan: AP = Alokasi Proporsional NBD = Nilai Bobot Desa AP = NBD X Total AP NBD
(3)Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.1.563.793.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(4)Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.1.042.575.800.- (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
(5)Besaran penerimaan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

(1)Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama).
(3)Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2026.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa untuk mendukung peningkatan pendapatan Desa dan daerah.
(2)Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, bersifat reguler);
2. b.pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. c.penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
4. d.penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
5. e.penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
6. f.pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
7. g.penyusunan kebijakan Desa (peraturan Desa/peraturan kepala Desa, di luar dokumen rencana pembangunan/ keuangan);
8. h.penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
9. i.pengembangan sistem informasi Desa;
10. j.koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga);
11. k.dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
12. l.penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa.
(3)Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
  1. 1.pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
  2. 2.penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  3. 3.koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
  4. 4.pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
  5. 5.Desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
  6. 6.bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
  7. 7.pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
  8. 8.lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
2. b.Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
  1. 1.pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  2. 2.pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  3. 3.penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
  4. 4.pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik Desa;
  5. 5.pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  6. 6.lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
3. c.Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
  1. 1.pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  2. 2.penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
  3. 3.penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
  4. 4.pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
  5. 5.lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 12 Maret 2026 BUPATI DAIRI, ttd. VICKNER SINAGA Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 12 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd. SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 N0M0R 5 11 NOMOR : 5 TAHUN 2026 TENTANG : I. KECAMATAN SIDIKALANG N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa

1.Belang Malum 9.713.000 11.449.900 21.162.900
2.Huta Rakyat 9.713.000 26.349.200 36.062.200
3.Kalang 9.713.000 15.129.900 24.842.900
4.Bintang 9.713.000 9.707.300 19.420.300
5.Kalang Simbara 9.713.000 14.310.300 24.023.300
6.Bintang Mersada 9.713.000 7.514.700 17.227.700 58.278.000 84.461.300 142.739.300 II. KECAMATAN SUMBUL N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Pegagan Julu X 9.713.000 3.599.100 13.312.100
2.Pegagan Julu IX 9.713.000 2.320.700 12.033.700
3.Pegagan Julu VIII 9.713.000 2.687.000 12.400.000
4.Pegagan Julu VII 9.713.000 11.779.400 21.492.400
5.Pegagan Julu VI 9.713.000 7.136.400 16.849.400
6.Pegagan Julu V 9.713.000 35.333.300 45.046.300
7.Pegagan Julu IV 9.713.000 5.912.100 15.625.100
8.Pegagan Julu III 9.713.000 3.578.600 13.291.600
9.Pegagan Julu II 9.713.000 8.284.600 17.997.600
10.Tanjung Beringin 9.713.000 7.517.300 17.230.300
11.Dolok Tolong 9.713.000 6.828.600 16.541.600
12.Pargambiran 9.713.000 3.703.900 13.416.900
13.Perjuangan 9.713.000 7.738.700 17.451.700
14.Kuta Gugung 9.713.000 4.174.700 13.887.700
15.Sileu-leu Parsaoran 9.713.000 5.497.900 15.210.900
16.Barisan Nauli 9.713.000 2.084.200 11.797.200
17.Pangguruan 9.713.000 1.525.600 11.238.600
18.Tanjung Beringin I 9.713.000 5.063.300 14.776.300 174.834.000 124.765.400 299.599.400 III. KECAMATAN TIGALINGGA N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Sumbul Tengah 9.713.000 5.276.700 14.989.700
2.Ujung Teran 9.713.000 6.672.900 16.385.900
3.Juma Gerat 9.713.000 7.298.000 17.011.000
4.Sarintonu 9.713.000 8.436.000 18.149.000
5.Tigalingga 9.713.000 12.556.200 22.269.200
6.Palding 9.713.000 11.352.200 21.065.200
7.Lau Bagot 9.713.000 12.555.900 22.268.900
8.Bertungen Julu 9.713.000 12.056.400 21.769.400
9.Lau Molgap 9.713.000 3.851.900 13.564.900
10.Lau Pakpak 9.713.000 9.284.700 18.997.700 N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
11.Sukandebi 9.713.000 10.164.000 19.877.000 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 JUMLAH JUMLAH 12
12.Lau Mil 9.713.000 9.284.700 18.997.700
13.Lau Sireme 9.713.000 12.596.900 22.309.900
14.Palding Jaya Sumbul 9.713.000 11.927.700 21.640.700 135.982.000 133.314.200 269.296.200 IV. KECAMATAN TANAH PINEM N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Sukadame 9.713.000 3.290.800 13.003.800
2.Gunung Tua 9.713.000 2.078.100 11.791.100
3.Harapan 9.713.000 5.647.200 15.360.200
4.Lau Primbon 9.713.000 52.700 9.765.700
5.Kuta Gamber 9.713.000 3.130.300 12.843.300
6.Kempawa 9.713.000 6.262.900 15.975.900
7.Tanah Pinem 9.713.000 6.051.100 15.764.100
8.Pamah 9.713.000 8.277.800 17.990.800
9.Kuta Buluh 9.713.000 4.480.300 14.193.300
10.Pasir Tengah 9.713.000 6.170.200 15.883.200
11.Renun 9.713.000 2.863.400 12.576.400
12.Lau Tawar 9.713.000 4.905.900 14.618.900
13.Balandua 9.713.000 3.714.600 13.427.600
14.Mangan Molih 9.713.000 1.981.500 11.694.500
15.Liang Jering 9.713.000 3.389.600 13.102.600
16.Alur Subur 9.713.000 3.770.000 13.483.000
17.Lau Njuhar I 9.713.000 5.706.600 15.419.600
18.Pasir Mbelang 9.713.000 3.818.900 13.531.900
19.Sinar Pagi 9.713.000 2.279.600 11.992.600 184.547.000 77.871.500 262.418.500 V. KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Palipi 9.713.000 5.838.300 15.551.300
2.Longkotan 9.713.000 32.322.700 42.035.700
3.Bongkaras 9.713.000 2.640.600 12.353.600
4.Tuntung Batu 9.713.000 2.066.500 11.779.500
5.Polling Anak-Anak 9.713.000 5.750.800 15.463.800
6.Siratah 9.713.000 3.018.100 12.731.100
7.Urukblin 9.713.000 3.647.100 13.360.100
8.Siboras 9.713.000 5.104.300 14.817.300
9.Bonian 9.713.000 4.165.600 13.878.600
10.Sumbari 9.713.000 6.125.400 15.838.400
11.Bakal Gajah 9.713.000 6.826.600 16.539.600
12.Lae Panginuman 9.713.000 5.656.700 15.369.700
13.Lae Ambat 9.713.000 5.431.600 15.144.600
14.Lae Rambong 9.713.000 3.462.100 13.175.100
15.Lae Pangaroan 9.713.000 4.345.500 14.058.500 145.695.000 96.401.900 242.096.900 VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Sinampang 9.713.000 4.388.500 14.101.500
2.Sihorbo 9.713.000 2.747.400 12.460.400 JUMLAH JUMLAH JUMLAH 13
3.Soban 9.713.000 6.285.400 15.998.400
4.Adian Nangka 9.713.000 6.880.700 16.593.700
5.Buntu Raja 9.713.000 1.726.600 11.439.600
6.Juma Siulok 9.713.000 3.293.300 13.006.300
7.Juma Teguh 9.713.000 8.024.100 17.737.100
8.Sosorlontung 9.713.000 8.981.200 18.694.200
9.Hutaimbaru 9.713.000 7.082.200 16.795.200
10.Jumantuang 9.713.000 7.123.000 16.836.000
11.Gomit 9.713.000 3.883.400 13.596.400
12.Adian Gupa 9.713.000 3.172.600 12.885.600
13.Maju 9.713.000 3.681.500 13.394.500 126.269.000 67.269.900 193.538.900 VII. KECAMATAN PARBULUAN N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Bangun 9.713.000 5.013.300 14.726.300
2.Lae Hole 9.713.000 5.929.000 15.642.000
3.Parbuluan IV 9.713.000 10.066.600 19.779.600
4.Parbuluan III 9.713.000 8.015.800 17.728.800
5.Parbuluan II 9.713.000 2.763.800 12.476.800
6.Parbuluan I 9.713.000 6.441.500 16.154.500
7.Parbuluan V 9.713.000 4.144.200 13.857.200
8.Parbuluan VI 9.713.000 11.088.900 20.801.900
9.Lae Hole I 9.713.000 2.712.400 12.425.400
10.Lae Hole II 9.713.000 3.936.100 13.649.100
11.Bangun I 9.713.000 5.511.500 15.224.500 106.843.000 65.623.100 172.466.100 VIII.KECAMATAN PEGAGAN HILIR N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Simanduma 9.713.000 2.470.900 12.183.900
2.Bandar Huta Usang 9.713.000 5.076.200 14.789.200
3.Onan Lama 9.713.000 3.464.600 13.177.600
4.Lingga Raja 9.713.000 5.632.500 15.345.500
5.Laksa 9.713.000 1.780.700 11.493.700
6.Tanjung Saluksuk 9.713.000 2.041.900 11.754.900
7.Bukit Tinggi 9.713.000 2.263.800 11.976.800
8.Simartugan 9.713.000 4.864.000 14.577.000
9.Kuta Usang 9.713.000 3.904.600 13.617.600
10.Lingga Raja II 9.713.000 5.922.600 15.635.600
11.Mbinanga 9.713.000 1.631.800 11.344.800
12.Bukit Baru 9.713.000 1.257.200 10.970.200
13.Perrik Mbue 9.713.000 3.460.700 13.173.700 126.269.000 43.771.500 170.040.500 IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Tambahan 9.713.000 5.515.100 15.228.100
2.Kuta Tengah 9.713.000 6.677.800 16.390.800
3.Lae Nuaha 9.713.000 6.395.300 16.108.300 JUMLAH JUMLAH JUMLAH 14
4.Sungai Raya 9.713.000 6.566.000 16.279.000
5.Gunung Meriah 9.713.000 4.487.400 14.200.400
6.Silumboyah 9.713.000 6.278.300 15.991.300
7.Pandan 9.713.000 4.247.700 13.960.700
8.Tualang 9.713.000 5.709.100 15.422.100
9.Pangaribuan 9.713.000 2.460.000 12.173.000
10.Sigambir-Gambir 9.713.000 4.579.800 14.292.800
11.Bakal Julu 9.713.000 5.742.400 15.455.400
12.Sipoltong 9.713.000 7.204.000 16.917.000 116.556.000 65.862.900 182.418.900 X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Lae Itam 9.713.000 13.211.100 22.924.100
2.Lae Luhung 9.713.000 3.699.000 13.412.000
3.Pardomuan 9.713.000 5.682.200 15.395.200
4.Lae Markelang 9.713.000 4.313.200 14.026.200
5.Jambur Indonesia 9.713.000 4.401.000 14.114.000
6.Simungun 9.713.000 4.639.700 14.352.700
7.Janji 9.713.000 6.086.100 15.799.100
8.Sopobutar 9.713.000 3.256.400 12.969.400
9.Lae Sering 9.713.000 7.029.200 16.742.200
10.Lae Haporas 9.713.000 5.515.200 15.228.200 97.130.000 57.833.100 154.963.100 XI. KECAMATAN LAE PARIRA N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Sumbul 9.713.000 3.766.600 13.479.600
2.Kentara 9.713.000 7.181.200 16.894.200
3.Lae Parira 9.713.000 5.239.800 14.952.800
4.Bulu Duri 9.713.000 6.766.600 16.479.600
5.Sempung Polling 9.713.000 11.866.000 21.579.000
6.Lumban Sihite 9.713.000 5.446.600 15.159.600
7.Lumban Toruan 9.713.000 2.640.000 12.353.000
8.Pandiangan 9.713.000 7.157.400 16.870.400
9.Kaban Julu 9.713.000 7.820.700 17.533.700 87.417.000 57.884.900 145.301.900 XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Bukit Lau Kersik 9.713.000 6.955.900 16.668.900
2.Gunung Sitember 9.713.000 8.340.100 18.053.100
3.Batu Gungun 9.713.000 8.820.100 18.533.100
4.Rante Besi 9.713.000 5.371.900 15.084.900 JUMLAH JUMLAH JUMLAH 15
5.Gundaling 9.713.000 3.398.800 13.111.800
6.Kendit Liang 9.713.000 2.656.100 12.369.100
7.Lau Lebah 9.713.000 2.892.800 12.605.800
8.Tupak Raja 9.713.000 3.158.800 12.871.800 77.704.000 41.594.500 119.298.500 XIII.KECAMATAN BERAMPU N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Sambaliang 9.713.000 2.181.500 11.894.500
2.Pasi 9.713.000 2.857.500 12.570.500
3.Banjar Toba 9.713.000 1.897.100 11.610.100
4.Berampu 9.713.000 3.813.600 13.526.600
5.Karing 9.713.000 8.015.300 17.728.300 48.565.000 18.765.000 67.330.000 XIV KECAMATAN SILAHI SABUNGAN N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Silalahi II 9.713.000 16.597.700 26.310.700
2.Silalahi I 9.713.000 17.654.400 27.367.400
3.Paropo 9.713.000 1.435.200 11.148.200
4.Silalahi III 9.713.000 6.056.200 15.769.200
5.Paropo I 9.713.000 4.050.300 13.763.300 48.565.000 45.793.800 94.358.800 XV KECAMATAN SITINJO N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.Sitinjo 9.713.000 20.134.500 29.847.500
2.Sitinjo I 9.713.000 6.332.300 16.045.300
3.Sitinjo II 9.713.000 34.896.000 44.609.000 29.139.000 61.362.800 90.501.800 1.563.793.000 1.042.575.800 2.606.368.800 2.606.368.800 BUPATI DAIRI, ttd. VICKNER SINAGA JUMLAH KESELURUHAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…