DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM ,RUANG LINGKUP ,BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA , TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD ,PENYALURAN ADD ,PENGGUNAAN ADD ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,PELAPORAN ADD ,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 SALINAN Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
15.Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16.Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
17.Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
18.Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
19.Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 80% (delapan puluh persen).
11.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 20% (dua puluh persen).
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.bantuan keuangan kepada Desa;
b.tata cara penghitungan dan penetapan besaran ADD;
c.penyaluran ADD;
d.penggunaan ADD;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pelaporan ADD.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 3

(1)Bantuan keuangan kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
(2)Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
(3)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
(4)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah berupa ADD.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

(1)Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 69.393.345.000,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(2)Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 48.915.949.200,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

ADD setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.Alokasi Dasar;
b.Alokasi Formula; dan
c.Penghasilan Tetap.

Pasal 6

(1)Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus : AD = (ADD – Siltap) x 80% Keterangan : AD = Alokasi Dasar ADD = Alokasi Dana Desa Siltap = Penghasilan Tetap AD = (69.393.345.000-48.915.949.200) x 80% = 20.477.395.800 x 80% = 16.381.911.000,-
(2)Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata kepada setiap Desa.

Pasal 7

(1)Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus: AF = (ADD – Siltap) x 20 % Keterangan : AF = Alokasi Formula ADD = Alokasi Dana Desa Siltap = Penghasilan Tetap AF = (69.393.345.000-48.915.949.200) x 20% = 20.477.395.800 x 20 % = 4.095.479.160,-
(2)Pagu Alokasi Formula setiap Desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio angka penduduk miskin Desa, rasio luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
1. a.10 % (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
2. b.40 % (empat puluh persen)untuk rasio angka kemiskinan;
3. c.20 % (dua puluh persen) rasio untuk luas wilayah;
4. d.30 % (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
(3)Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: AF Desa = {(0,10*Z1)+(0,40*Z2)+(0,20*Z3)+(0,30*Z4)} * AF Kabupaten Keterangan: Z1 = bobot jumlah penduduk Desa Z2 = bobot jumlah penduduk miskin Desa Z3 = bobot luas wilayah Desa Z4 = bobot indeks kesulitan geografis Desa AF = Alokasi Formula

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

Penetapan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN ADD

Pasal 10

(1)Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap.
(3)Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni : a) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Januari dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa; 2) Laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; 3) Permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa; 4) Hasil evaluasi APB Desa dari Camat; dan 5) Surat pengantar pencairan ADD tahap I dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. b) Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Juni dan paling lambat bulan November dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Camat; 2) permohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa; 3) surat pengantar pencairan ADD tahap II dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 11

(1)Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindahbukukan dari RKUD ke RKD.
(3)Pemotongan iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…