DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM ,RUANG LINGKUP ,PENGALOKASIAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN ,PENGGUNAAN ,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 96, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
14.Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
15.Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
16.Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
17.Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
18.Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh Desa.
10.Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap Desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh Desa dikali seratus persen.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengalokasian besaran;
b.tata cara penyaluran; dan
c.penggunaan.

BAB III

PENGALOKASIAN BESARAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.381.148.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada seluruh Desa berdasarkan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dialokasikan secara proporsional dihitung dengan rumus : Keterangan: AP = Alokasi Proporsional NBD = Nilai Bobot Desa
(3)Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.1.428.681.800.- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). AP = NBD X Total AP NBD
(4)Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.952.466.200.- (sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
(5)Besaran penerimaan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

(1)Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II.
(3)Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2025.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa untuk mendukung peningkatan pendapatan Desa dan daerah.
(2)Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, bersifat reguler);
2. b.penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
3. c.penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
4. d.penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
5. e.pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
6. f.penyusunan kebijakan Desa (peraturan Desa/peraturan kepala Desa, di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
7. g.penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
8. h.pengembangan sistem informasi Desa;
9. i.koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga);
10. j.dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
11. k.penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa.
(3)Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
  1. 1.pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
  2. 2.penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  3. 3.koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
  4. 4.pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
  5. 5.Desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
  6. 6.bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
  7. 7.pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
  8. 8.lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
2. b.Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
  1. 1.pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  2. 2.pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  3. 3.penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
  4. 4.pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik Desa;
  5. 5.pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  6. 6.lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan Dan Keagamaan.
3. c.Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
  1. 1.pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  2. 2.penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
  3. 3.penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
  4. 4.pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
  5. 5.lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 18 Februari 2025 Pj. BUPATI DAIRI, ttd. SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 18 Februari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd. JONNY HUTASOIT BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 N0M0R 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR : 7 TAHUN 2025 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 I. KECAMATAN SIDIKALANG N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

1.Belang Malum 8,873,800 7,388,500 16,262,300
2.Huta Rakyat 8,873,800 20,037,200 28,911,000
3.Kalang 8,873,800 14,613,200 23,487,000
4.Bintang 8,873,800 10,096,000 18,969,800
5.Kalang Simbara 8,873,800 16,382,200 25,256,000
6.Bintang Mersada 8,873,800 5,870,900 14,744,700 JUMLAH 53,242,800 74,388,000 127,630,800 II. KECAMATAN SUMBUL N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Pegagan Julu X 8,873,800 3,111,200 11,985,000
2.Pegagan Julu IX 8,873,800 3,007,700 11,881,500
3.Pegagan Julu VIII 8,873,800 3,128,200 12,002,000
4.Pegagan Julu VII 8,873,800 9,443,900 18,317,700
5.Pegagan Julu VI 8,873,800 7,152,800 16,026,600
6.Pegagan Julu V 8,873,800 27,026,100 35,899,900
7.Pegagan Julu IV 8,873,800 5,022,900 13,896,700
8.Pegagan Julu III 8,873,800 2,815,400 11,689,200
9.Pegagan Julu II 8,873,800 7,375,900 16,249,700
10.Tanjung Beringin 8,873,800 8,559,800 17,433,600
11.Dolok Tolong 8,873,800 7,576,100 16,449,900
12.Pargambiran 8,873,800 1,988,700 10,862,500
13.Perjuangan 8,873,800 8,214,000 17,087,800
14.Kuta Gugung 8,873,800 4,472,000 13,345,800
15.Sileu-leu Parsaoran 8,873,800 5,730,500 14,604,300
16.Barisan Nauli 8,873,800 1,856,500 10,730,300
17.Pangguruan 8,873,800 1,918,900 10,792,700
18.Tanjung Beringin I 8,873,800 6,318,100 15,191,900 JUMLAH 159,728,400 114,718,700 274,447,100 III. KECAMATAN TIGALINGGA N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Sumbul Tengah 8,873,800 5,508,100 14,381,900
2.Ujung Teran 8,873,800 6,836,000 15,709,800
3.Juma Gerat 8,873,800 6,667,200 15,541,000
4.Sarintonu 8,873,800 6,567,100 15,440,900
5.Tigalingga 8,873,800 10,286,900 19,160,700
6.Palding 8,873,800 12,988,000 21,861,800
7.Lau Bagot 8,873,800 12,663,600 21,537,400
8.Bertungen Julu 8,873,800 13,059,000 21,932,800
9.Lau Molgap 8,873,800 4,071,500 12,945,300
10.Lau Pakpak 8,873,800 7,924,300 16,798,100
11.Sukandebi 8,873,800 9,529,400 18,403,200
12.Lau Mil 8,873,800 9,022,500 17,896,300
13.Lau Sireme 8,873,800 12,910,300 21,784,100
14.Palding Jaya Sumbul 8,873,800 11,414,000 20,287,800 JUMLAH 124,233,200 129,447,900 253,681,100 IV. KECAMATAN TANAH PINEM N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Sukadame 8,873,800 3,510,200 12,384,000
2.Gunung Tua 8,873,800 2,011,300 10,885,100
3.Harapan 8,873,800 321,700 9,195,500
4.Lau Primbon 8,873,800 3,265,300 12,139,100
5.Kuta Gamber 8,873,800 3,478,200 12,352,000
6.Kempawa 8,873,800 4,056,700 12,930,500
7.Tanah Pinem 8,873,800 5,158,200 14,032,000
8.Pamah 8,873,800 9,979,800 18,853,600
9.Kuta Buluh 8,873,800 3,028,800 11,902,600
10.Pasir Tengah 8,873,800 6,650,600 15,524,400
11.Renun 8,873,800 1,254,000 10,127,800
12.Lau Tawar 8,873,800 3,787,800 12,661,600
13.Balandua 8,873,800 3,963,200 12,837,000
14.Mangan Molih 8,873,800 2,114,200 10,988,000
15.Liang Jering 8,873,800 3,238,900 12,112,700
16.Alur Subur 8,873,800 3,962,900 12,836,700
17.Lau Njuhar I 8,873,800 5,872,600 14,746,400
18.Pasir Mbelang 8,873,800 2,760,300 11,634,100
19.Sinar Pagi 8,873,800 1,757,000 10,630,800 JUMLAH 168,602,200 70,171,700 238,773,900 V. KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Palipi 8,873,800 6,195,600 15,069,400
2.Longkotan 8,873,800 27,328,700 36,202,500
3.Bongkaras 8,873,800 2,801,900 11,675,700
4.Tuntung Batu 8,873,800 2,201,600 11,075,400
5.Polling Anak-Anak 8,873,800 6,220,000 15,093,800
6.Siratah 8,873,800 3,125,200 11,999,000
7.Urukblin 8,873,800 3,907,200 12,781,000
8.Siboras 8,873,800 5,451,400 14,325,200
9.Bonian 8,873,800 4,229,700 13,103,500
10.Sumbari 8,873,800 6,230,500 15,104,300
11.Bakal Gajah 8,873,800 7,290,100 16,163,900
12.Lae Panginuman 8,873,800 6,062,600 14,936,400
13.Lae Ambat 8,873,800 5,658,100 14,531,900
14.Lae Rambong 8,873,800 3,705,300 12,579,100
15.Lae Pangaroan 8,873,800 4,659,600 13,533,400 JUMLAH 133,107,000 95,067,500 228,174,500 VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Sinampang 8,873,800 3,422,300 12,296,100
2.Sihorbo 8,873,800 3,194,700 12,068,500
3.Soban 8,873,800 4,287,100 13,160,900
4.Adian Nangka 8,873,800 6,742,400 15,616,200
5.Buntu Raja 8,873,800 1,680,100 10,553,900
6.Juma Siulok 8,873,800 3,505,300 12,379,100
7.Juma Teguh 8,873,800 8,569,500 17,443,300
8.Sosorlontung 8,873,800 8,965,800 17,839,600
9.Hutaimbaru 8,873,800 6,653,400 15,527,200
10.Jumantuang 8,873,800 7,132,100 16,005,900
11.Gomit 8,873,800 4,147,400 13,021,200
12.Adian Gupa 8,873,800 3,288,200 12,162,000
13.Maju 8,873,800 3,710,100 12,583,900 JUMLAH 115,359,400 65,298,400 180,657,800 VII. KECAMATAN PARBULUAN N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Bangun 8,873,800 5,325,600 14,199,400
2.Lae Hole 8,873,800 6,026,000 14,899,800
3.Parbuluan IV 8,873,800 9,454,300 18,328,100
4.Parbuluan III 8,873,800 9,484,200 18,358,000
5.Parbuluan II 8,873,800 2,977,500 11,851,300
6.Parbuluan I 8,873,800 6,245,000 15,118,800
7.Parbuluan V 8,873,800 3,603,900 12,477,700
8.Parbuluan VI 8,873,800 9,610,900 18,484,700
9.Lae Hole I 8,873,800 2,901,000 11,774,800
10.Lae Hole II 8,873,800 2,143,000 11,016,800
11.Bangun I 8,873,800 5,893,200 14,767,000 JUMLAH 97,611,800 63,664,600 161,276,400 VIII KECAMATAN PEGAGAN HILIR N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Simanduma 8,873,800 2,875,100 11,748,900
2.Bandar Huta Usang 8,873,800 5,425,300 14,299,100
3.Onan Lama 8,873,800 3,683,400 12,557,200
4.Lingga Raja 8,873,800 5,857,700 14,731,500
5.Laksa 8,873,800 1,899,500 10,773,300
6.Tanjung Saluksuk 8,873,800 2,059,700 10,933,500
7.Bukit Tinggi 8,873,800 2,348,100 11,221,900
8.Simartugan 8,873,800 5,210,800 14,084,600
9.Kuta Usang 8,873,800 3,284,200 12,158,000
10.Lingga Raja II 8,873,800 5,952,000 14,825,800
11.Mbinanga 8,873,800 1,696,200 10,570,000
12.Bukit Baru 8,873,800 1,341,000 10,214,800
13.Perrik Mbue 8,873,800 3,695,400 12,569,200 JUMLAH 115,359,400 45,328,400 160,687,800 IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Tambahan 8,873,800 5,810,500 14,684,300
2.Kuta Tengah 8,873,800 5,222,600 14,096,400
3.Lae Nuaha 8,873,800 6,057,700 14,931,500
4.Sungai Raya 8,873,800 7,327,900 16,201,700
5.Gunung Meriah 8,873,800 4,719,300 13,593,100
6.Silumboyah 8,873,800 5,534,900 14,408,700
7.Pandan 8,873,800 1,648,700 10,522,500
8.Tualang 8,873,800 3,504,500 12,378,300
9.Pangaribuan 8,873,800 2,393,300 11,267,100
10.Sigambir-Gambir 8,873,800 4,891,800 13,765,600
11.Bakal Julu 8,873,800 3,816,800 12,690,600
12.Sipoltong 8,873,800 5,983,400 14,857,200 JUMLAH 106,485,600 56,911,400 163,397,000 X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Lae Itam 8,873,800 14,252,800 23,126,600
2.Lae Luhung 8,873,800 3,952,000 12,825,800
3.Pardomuan 8,873,800 6,045,300 14,919,100
4.Lae Markelang 8,873,800 4,558,500 13,432,300
5.Jambur Indonesia 8,873,800 4,620,600 13,494,400
6.Simungun 8,873,800 2,606,300 11,480,100
7.Janji 8,873,800 5,045,700 13,919,500
8.Sopobutar 8,873,800 3,377,000 12,250,800
9.Lae Sering 8,873,800 7,462,900 16,336,700
10.Lae Haporas 8,873,800 5,888,400 14,762,200 JUMLAH 88,738,000 57,809,500 146,547,500 XI. KECAMATAN LAE PARIRA N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Sumbul 8,873,800 4,687,300 13,561,100
2.Kentara 8,873,800 2,669,900 11,543,700
3.Lae Parira 8,873,800 4,356,200 13,230,000
4.Bulu Duri 8,873,800 7,286,200 16,160,000
5.Sempung Polling 8,873,800 5,542,300 14,416,100
6.Lumban Sihite 8,873,800 5,574,000 14,447,800
7.Lumban Toruan 8,873,800 2,784,400 11,658,200
8.Pandiangan 8,873,800 5,821,600 14,695,400
9.Kaban Julu 8,873,800 7,353,600 16,227,400 JUMLAH 79,864,200 46,075,500 125,939,700 XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Bukit Lau Kersik 8,873,800 8,036,900 16,910,700
2.Gunung Sitember 8,873,800 6,861,200 15,735,000
3.Batu Gungun 8,873,800 9,323,200 18,197,000
4.Rante Besi 8,873,800 4,653,700 13,527,500
5.Gundaling 8,873,800 2,785,900 11,659,700
6.Kendit Liang 8,873,800 2,826,900 11,700,700
7.Lau Lebah 8,873,800 3,101,000 11,974,800
8.Tupak Raja 8,873,800 2,247,500 11,121,300 JUMLAH 70,990,400 39,836,300 110,826,700 XIII KECAMATAN BERAMPU N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Sambaliang 8,873,800 2,693,400 11,567,200
2.Pasi 8,873,800 3,181,400 12,055,200
3.Banjar Toba 8,873,800 1,850,600 10,724,400
4.Berampu 8,873,800 4,333,700 13,207,500
5.Karing 8,873,800 7,521,800 16,395,600 JUMLAH 44,369,000 19,580,900 63,949,900 XIV KECAMATAN SILAHI SABUNGAN N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Silalahi II 8,873,800 12,653,300 21,527,100
2.Silalahi I 8,873,800 13,812,000 22,685,800
3.Paropo 8,873,800 1,562,500 10,436,300
4.Silalahi III 8,873,800 5,589,600 14,463,400
5.Paropo I 8,873,800 3,210,600 12,084,400 JUMLAH 44,369,000 36,828,000 81,197,000 XV KECAMATAN SITINJO N0 DESA Alokasi Merata (60%) Alokasi Proporsional (40%) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.Sitinjo 8,873,800 13,561,300 22,435,100
2.Sitinjo I 8,873,800 7,193,700 16,067,500
3.Sitinjo II 8,873,800 16,584,400 25,458,200 JUMLAH 26,621,400 37,339,400 63,960,800 JUMLAH KESELURUHAN 1,428,681,800 952,466,200 2,381,148,000 Pj. BUPATI DAIRI, ttd. SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…