DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN,RUANG LINGKUP, PELAKSANA, PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN, PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN,ALUR PELAYANAN, PELAYANAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN, TATA CARA KLAIM PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN, PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM, STATUS PASIEN PASCA PAS PULA DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Layanan Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4561; Mengingat :
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarlbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2Ol2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 461 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2O15 Nomor 226 Tambahan lembaran Negara Nomor 5372);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 1O. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 12 Nomor 193);
11.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 terrtang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 821;
12.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2O2l tenlang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 33);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 874);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 985);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 lentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O21 Nomor 9);
18.Peraturan Daerah Kabupaten DeLi Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor 1). Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN U]VREGISTER DAN LAIN -I.A,IN. PETUNJUK KESEHATAN TEKNIS PASIEN

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan hukum serta menjadi petunjuk pelaksanaan PAS PULA. ini adalah memberikan kepastian bagr pemerintah daerah dalam Bupati teknis

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu :

a.Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang tidak terjamin oleh program JKN kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang; b Memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang tidak dapat dijamin oleh Program JKN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.pelaksana;
b.penerima pelayanan kesehatan
c.pemberi pelayanan kesehatan;
d.alur pelayanan;
e.pelayanan kesehatan;
f.pembiayaan;
g.tata cara klaim pembiayaan layanan kesehatan; dan
h.pengajuan dan pencairan klaim.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

(1)(21 Bupati membentuk Tim dalam pelaksanaan PAS PULA di Daerah. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Tim Verilikasi Daerah yang akan melaksanakan verifikasi sebagai berikut:
  1. 1.verifikasi penetapan penduduk miskin/ tidak mampu di Dinsos sebagai dasar penerbitan surat rekomendasi;
  2. 2.verifikasi penetapan penduduk Daerah;
  3. 3.verifikasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan pemberi pelayalal kesehatan kepada pasien PAS PUI,A.
2. b.Tim Verilikasi Independent yang akan melaksanakan verifikasi klaim pembiayaan PAS PULA. Tim Verifrkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Tim Verifikasi Independent sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2b) berstatus tenaga ahli/konsultan yang direkrut melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)
(4)
(5)Pembiayaan honorarium verifikator dan biaya operasional kegiatan verifikasi dianggarkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB V

PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

a.Masyarakat (khususnya masyarakat miskin) yang memerlukan layanan kesehatan yang tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan antara lain korban begal, korban percobaan bunuh diri. b Masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yang memerlukan layanan kesehatan darurat disaat Kabupaten Deli Serdalg belum berstatus Uniuersal Health Couerage (UHC) antara lain : ibu hamil dengan penyulit kehamilan beserta dengan bayi baru lahir dari ibu tersebut yang membutuhkan perawatan intensif, anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dengan kondisi stunting. c Mr/Mrs. X; d ODGJ

Pasal 7

(1)Penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 agar dapat menerima pelayanan kesehatan wajib melampirkan :
1. a.Masyarakat (khususnya masyarakat miskin) yang memerlukan layanan kesehatal yang tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan antara lain korban begal, korban percobaan bunuh diri dengan ketentuan:
  1. 1.Warga Daerah sekurang-kurangnya sudah 6 bulan (bukti dukung berupa KTP, KK dan atau surat keterangan dari Disdukcapil);
  2. 2.Miskin atau tidak mampu membayar biaya pengobatan (bukti dukung berupa surat rekomendasi dari dinas sosial);
  3. 3.Menderita penyakit yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, ditolak pembiayaannya oleh LPSK (bukti dukung berupa surat keterangan kepolisian/surat dari Irmbaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan surat keterangan dokter).
2. b.Masyarakat yang belum/tidak diketahui identitasnya yang memerlukan layanan kesehatan antara lain Mr/Mrs. X , ODGJ dengan ketentual:
  1. 1.Tidak diketahui identitasnya (bukti dukung berupa surat keterangan

Pasal 8

(1)Masyarakat miskin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang mendapat pelayanan kesehatan di PPK Rujukan Lanjutan dapat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas permintaan Pemerintah Daerah; (21 Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan terhadap masyarakat miskin penerima layanal kesehatan pada Rumah Sakit diluar PPK setelah mendapat perintah/persetujuan Bupati. dari desa, surat keterangan dukcap /surat keterangan dari dokter tidak bisa dilakukan scan iris mata);

2.Memerlukan layanan kesehatan (bukti dukung berupa surat keterangan dirawat dari rumah sakit).

c.Masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yang memerlukan layanan kesehatan darurat disaat Kabupaten DeIi Serdang belum berstatus Uniuersal Health Couerage (UHC) antara lain : ibu hamil dengan penyulit kehamilan beserta dengan bayi baru lahir dari ibu tersebut yang membutuhkan perawatan intensif, alak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dengan kondisi stunting dengan ketentuan:
1. 1.Warga Deli Serdang sekurang-kurangnya sudah 6 bulan (bukti dukung berupa KTP, KK dan/atau surat keterangan dari Disdukcapil);
2. 2.Miskin atau tidak mampu membayar biaya pengobatan (bukti dukung berupa surat rekomendasi dari dinas sosial);
3. 3.Memerlukan layanan kesehatan (bukti dukung berupa surat keterangan rawat inap dan diagnosa DPJP).

(3)Kelengkapan berkas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pasien di PPK. (41 Kelengkapan berkas tersebut diurus dan dilengkapi oleh Pihak Puskesmas dimana pasien PAS PULA tersebut berdomisili atau sesuai dengan identitas kependudukannya.
(5)Puskesmas menghunjuk Person In ClLarge (PIC) Program Jaminan Kesehatan Unregister Plus melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas untuk memudahkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
(6)Pasien masih tetap dilayali sebagai pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pelayanan kesehatan di PPK dengan diagnosa penyakit yang strma.

BAB VI

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

(1)Pemberi pelayanan kesehatan bagr peserta PAS PUI/, adalah Rumah Sakit Pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas. (21 Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penduduk Daerah dan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal (7), kecuali masyarakat yang telah dibiayai dad APBD Provinsi Sumatera Utara, Pembiayaan Program Dana Sosial Rumah Sakit, pembiayaan LPSK, pembiayaan Jasa Raharja dan pembiayaan lainnya yang mengakibatkan klaim ganda.
(3)Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Rumah Sakit wajib merujuk ke tingkatal diatasnya yang juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan sesuai dengan kasus dan kompetensi fasilitas kesehatan serta sistem rujukan.

BAB VII

ALUR PELAYANAN

Pasal 10

Alur layanan PAS PULA harus sesuai dengan alur pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

(1)Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi PPK mengacu kepada Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada JKN. (21 Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas :
1. a.administrasi pelayanan;
2. b.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
3. c.tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
4. d.pelayanan obat, alat kesehatan dan ballan medis habis pakai;
5. e.pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
6. f.rehabitasi medis;
7. g.pelayanan darah; h' pelayana, keluarga berencana (tidak termasuk pelayana' keluarga berencana yang telah dibiayai pemerintah pusat);
8. i.perawatan inap non intensif;
9. j.perawatan inap di ruang intensif;
10. k.pemulasaran jenazalt peserta yang meninggal di fasilitas kesehatan (termasuk klaim ambulance sesuai tarif yalg berlaku di rumah sakit);
11. l.pelayanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir dengan penyulit.
(3)Pelayanan kesehatan yang masuk dalam kriteria gawat darurat adalah :
1. a.meng€rnccrm nyawa, membahayakan diri dan oralg lain/ lingkungan;
2. b.adanya ganggan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi;
3. c.adanya penumnan kesadaran;
4. d.adanya gangguan hemodinamik; dan/ atau
5. e.memerlukan tindakan segera.
(4)Manfaat non medis yang diterima oleh peserta adalah ruang perawatan kelas III sesuai dengan hak kamar rawatan Peserta PBL
(5)Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga mendapatkan fasilitas pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah di Daerah dengan pembiayaan ditanggung Pemerintah Daerah.
(6)Manfaat yang tidak dijamin, terdiri atas :
1. a.pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
3. c.pelayanan kesehatan terhadap penyalit atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerj a;
4. d.pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaal lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
5. e.pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. f.pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
7. g.pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. h.pelayanan untuk meratakan glgi atau ortodosi;
9. i.gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
10. j.gangguan kesehatan alibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
11. k.pengobatan komplementer, alternatif, tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
  1. 1.pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
12. m.alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
13. n.perbekalan kesehatan rumah tangga;
14. o.pelayanan kesehatan alibat bencana pada masa tanggap darurat dan kejadian luar biasa/wabah;
15. p.pelayanan kesehatan pada kejadian yang tidak diharapkan yang dapat dicegah;
16. q.pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
17. r.pelayanan kesehatan akibat kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
18. s.pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara
19. t.pelayanan lain yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan;
20. u.pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain (pembiayaan ganda);dan
21. v.pelayanan kesehatal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Pelayanan Kesehatan rawat jalan pasca rawat inap yang dijamin dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas yang terdiri atas :
22. a.pelayanan rawat jalan pasca rawat inap;
23. b.pelayanan haemodialisa; dan
24. c.pelayanan penyakit kronis.
(8)Pasien yang meminta Pulang Atas Permintaan Sendiri (PAPS) kepada PPK maka harus menandatangani surat pernyataan PAPS dan biaya perawatannya akan tetap dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, namun jika penyakitnya berulang dan membutuhkan rawatan kembali di PPK, maka tagihan perawatannya yang berulalg tersebut tidak akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBI.AYAAN

Pasal 12

(1)Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditanggung sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) dalam pelaksanaan JKN).
(2)Pembiayaan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh APBD melalui Anggaran Dinas.
(3)Pembiayaan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas.
(4)Keluarga/Kerabat/Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Keterangan Penjamin yang diberikan oleh PPK yang menjadi peserta PAS PULA.
(5)Verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh verifikator independent yang telah ditetapkan dan dikontrak oleh Pemerintah Daerah.
(6)Segala Pembiayaan yang timbul dalam pengawasan monitoring dan eva.luasi di bebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. (71 Pembiayaan Mr/Mrs. X yang bukan warga Deli Serdang hanya akan mendapatkan I (satu) kali layanan kesehatan dan selanjutnya pasien tersebut akan dikoordinasikan kepada Dinsos agar difasilitasi identitas kependudukannya.
(8)Pemerintah Daerah akan memberikan uang makan untuk 1 (satu) anggota keluarga yang menjaga pasien PAS PULA dimana biaya uang makan tersebut diberikan oleh Dinsos dal besarannya diatur melalui Keputusan Kepala Dinsos Dinas Sosial dan besarannya diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial.
(9)Lama pemberian uang makan tersebut tergantung dari rekomendasi Rumah Sakit (disesuaikan dengan lama rawatan pasien di rumah sakit).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…