DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB (Dasar Pengenaan; Tarif; Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB; Mekanisme Pelaksanaan Sinergi; Rekonsiliasi Data Penerimaan); PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB (Penatausahaan dan Pelaporan; Proses Kerja); dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
(2)Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
(3)Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(4)Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
(5)Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.
(6)Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(7)Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 3

Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau nomor induk berusaha, dan/atau a-lamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Deli Serdang

Pasal 4

(l) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 660lo (enam puluh enam persen) dari PKB terutang.

(2)Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari BBNKB terutang.

Pasal 5

(1)Bapenda bersama-sama aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban pembayaran Opsen PKB dan/ atau Opsen BBNKB.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran sanksi administratif atas Opsen PKB dan/ atau Opsen BBNKB.
(3)Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kepala Desa/ Lurah;dan
2. b.Kepala Dusun/Kepling.
(4)Dalam penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun/Kepling diberikan Surat T'ugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Dafam rangka optimalisasi Opsen PKB dan PKB serta Opsen BBNKB dan BBNKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sinergi pendanaan (cost slnringl) dan kegiatan (role stnringll dalam pelaks€rnaan pemungutan Opsen PKB dan PKB serta Opsen BBNKB dan BBNI(B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3)Pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendanaan (cosl shnringl dan kegiatan (role slningll sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan dalam APBD Kab. Deli Serdang.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi untuk menJrusun rencana program / kegiatan dan anggaran pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta optimalisasi penerimaal BBNKB dan
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.forum Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang pendapatan daerah;
2. b.forum rekonsiliasi;dan
3. c.forum lainnya.
(3)Rencana program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme pendanaan (cost shnrtngll dan kegiatan (role stwringli dalam rangka Optimalisasi Opsen PI(B dan Opsen BBNKB. Bagral Kelima Rekonsiliasi Data Penerimaan

Pasal 8

(l) Kepala Bapenda dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara menangani pendapatan daerah Bersama dengan pimpinan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB, melakukan rekonsiliasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan.

(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dengan mencocokkan:
1. a.SKPD;
2. b.daftar penerimaan harian baik secara manual dan elektronik;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3)Rekonsiliasi sebagaimsna dimaksud ayat (21 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB Bagran Kesatu Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 9

(1)Bapenda wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
(2)Penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(3)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diselenggarakan oleh Bendahara Penerimaan pada Bapenda.
(4)Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan men5msun laporan realisasi penerimaan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
(5)Laporan atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sebagai laporan bulanal, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. BAB tV KETENTUAN PENUTUP Pasal l1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 2O Februari 2026 BUPATI DELI SERDANG Ttd ASRI LUDIN TAMBUNAN Diundangkan di Lubuk Palam pada tanggal 20 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG Ttd DEDI MASWARDY BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2026 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya :A:-- NIP. 19840820 201001 1 017

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…