DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, PAKA]AN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS, PENDANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. -4
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ada-lah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerl'a yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian ke4'a untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. lO.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. I 1. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
12.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13.Pakaian Dinas l,apangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas. -5
16.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki.

BAB II

PAKA]AN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian (PDH);
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu (PDHPDT);
c.Pakaian Sipil f,engkap(PSl);
d.Pakaian Dinas lapangan(PDl);
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu(PDLPDT) ;
f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu (PDUPDT);
g.Paker:ian Dinas upacara camat dan lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, terdiri atas:

a.PDH warna khaki;
b.PDH kemeja putih dan celana/rok hitam;
c.PDH Batik Khas Daerah dan
d.PDH Batik Nasional.

Pasal 2

(1)Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari keq'a.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi ke{a, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. 6-
(1)

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinal tinggi pratama;
b.PDH wama khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; dan
c.celana/rok warna khaki,ukuran rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut. PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa. Jenis dan Model serta Spesifikasi PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiral I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
3. c.PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi; dan
4. d.PDH kemeja putih dan celana/rok hitam, untuk rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut.
5. e.Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(2)PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Rabu. -7
(3)Model PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. (21 celana/rok warna hitam, rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut.
(3)PDH batik/tenun/lurik dan PDH Batik Nasional untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 9

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan ASN pada:
1. a.acara Kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.Perjalanan dinas keluar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan penjabat struktural dan pelantikan penjabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)PSL pria yaitu:
1. a.jas warna gelap;
2. b.celana panjang warna sama dengan jas; dan
3. c.kemeja lengan panjang putih dengan dasi dan sepatu hitam.
(3)PSL wanita yaitu:
1. a.jas warna gelap;
2. b.celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas; dan
3. c.kemeja putih lengan panjang dan sepatu hitam.
(4)PSL wanita be{ilbab dan hamil menyesuaikan.
(5)Jenis dan model Pakaian Sipil l,engkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melakansanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…