DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, BANK SAMPAH, EVALUASI, dan SANKSI ADMINISTRATIF.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2O2L tentan Pengelolaan Sampah.

1.Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2O12 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5347);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2O14 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6t7l;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 TaJ'run 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor L8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia l,[omor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2027 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengeiolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470 );
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hi<iup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia TaJ'run 2O2l Nomor 752); MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasal Negal'a Republik Indonesia T:rhurr 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6.,3rang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau barian hukum.
7.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8.Perangkat Daerah yang selarljutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Kepa1a Daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. lO. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP, ada-lah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.
11.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten DeIi Serdang.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
13.Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
14.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15.Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
16.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17.Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
18.Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpuian, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19.Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah.
20.Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
21.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Ungkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.banl< sampah;
b.evaluasi;
c.sanksi administratif

BAB III

BANK SAMPAH

Pasal 3

(1)Pembentukan balk sampah terdiri dari
1. a.persyaratan bank sampah;
2. b.mekalisme kerja bank sampah
3. c.pelaksanaan kinerja bank sampah;
(2)Persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.pengeiolaan sampah;
2. b.fasilitas bank sampah; dan
3. c.tata kelola bank sampah.
(3)Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pengurang€rn Sampah; dan
2. b.penanganan Sampah. (4i Pengurangal Sampah sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah.
(5)Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemilahan Sampah;
2. b.pengumpulan Sampah; dan/atau
3. c.pengolahan Sampah.

Pasal 4

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 5

(1)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan melalui pengelompokan Sampah ke dalam jenis:
1. a.Sampah yang mengandung 83 dan/ atau Limbah 83;
2. b.Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
3. c.Sampah yang dapat diguna ulang;
4. d.Sampah yang dapat didaur ulalg; dan
5. e.Sampah lainnya.
(2)Sampah yang mengandung 83 dan/ atau Limbah El3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung E}3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung 83 dan/atau Limbah E}3;
3. c.barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
4. d.produk dan/ atau kemasan lainnya yang mengandung 83 dan/atau Limbah 83 yang tidak digunakan lagi.
(3)Sampah yang mudah terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Sisa makanan;
2. b.Serasah; dan/atau
3. c.Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.
(4)Sampahyang dapat diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah plastik;
2. b.Sampah kertas;
3. c.Sampah logam;
4. d.Sampah kaca;
5. e.Sampah karet;
6. f.Sampah tekstil; dan/atau
7. g.Sampah lainnya, yang dapat diguna ulang seluruh atau sebagian, sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
(5)Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Sampah plastik;
2. b.Sampah kertas;
3. c.Sampah logam;
4. d.Sampah kaca;
5. e.Sampah karet;
6. f.Sampah tekstil; dan/ atau
7. g.Sampah lainnya, yang memiliki nilai guna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
(6)Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Sampah yang tidak dapat dikelompokan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a salnpai dengan huruf d.

Pasal 6

(1)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud alam Pasal 6 dilakukan pada:
1. a.Sumber Sampah; dan/atau
2. b.Bank Sampah. Dalam hd pemilahan Sampah dilakukan pada sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghasil menyampaikan Sampah terpilah kepada Bank Sampah. Sampah Sampah

Pasal 7

Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

a.mengangkut Sampah dari sumber ke fasilitas Bank Sampah; dan
b.menggunakan alat angkut yang dapat mencegah terjatuhnya Sampah.

Pasal 8

(1)Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
1. a.pengomposan;
2. b.daur ulang materi; dan/atau
3. c.daur ulang energi.
(2)Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/ atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos.
(3)Daur uiang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
(4)Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, Iisika, dan/atau kimia menjadi energi.
(5)Pengolahal Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) <iilarang untuk jenis Sampah yang menga-ndung B3 dal/ atau Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 9

Tata cara Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Fasititas Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ciibedakan berdasarkan jenis Bank Sanpah yang meliputi:
1. a.BSI; atau
2. b.BSU.
(2)Fasilitas Bank Sampah jenis BSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:
1. a.memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
2. b.dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
4. d.lokasi mudah diakses;
5. e.tidak mencemari lingkungan;
6. f.memiliki sarana pengolahan Sampah; dan
7. g.memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah.
(3)Fasilitas Bank Sampah jenis BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat:
1. a.memiliki sarana untuk mengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
2. b.dilengkapi dengan label atau tanda pada sara-na sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
4. d.lokasi mudah diakses; dart
5. e.tidak mencemari lingkungan.
(4)Ketentuan mengenai fasilitas Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Tata Kelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi:
1. a.BSI; atau
2. b.BSU.
(2)Tata Kelola BSI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
1. a.memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
2. b.berbentuk badan usaha;
3. c.cakupan pelayanan di tingkat kota/kabupaten;
4. d.memiliki nasabah dari:
  1. 1.BSU;
  2. 2.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/ atau
  3. 3.rumah tangga;
5. e.memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit:
  1. 1.jam operasional BSI;
  2. 2.jadwal dan mekanisme pengumpulan Sampah; dan
  3. 3.pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan/atau pengolahan.
(3)Tata keloia BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
2. b.dibentuk oleh:
3. l.kepala kelurahan; atau 2.kepala desa atau sebutan lainnya;
4. c.pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutal lainnya;
5. d.memiliki nasabah dari:
  1. 1.rumah tangga; dan/ atau
  2. 2.usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; dan
6. e.memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit:
7. i.jam operasional BSU; 2.jadwal dan mekanisme pengumpulan Sampah; dan
  1. 3.pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan/ atau pemanfaatan kembali Sampah.
(4)Ketentuan mengenai tata kelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…