DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; STARL,A BANTUAN HUKUM LITIGASI (Starla Bantuan Hukum Perkara Pidana; Starla Bantuan Hukum Perkara; Penyuluhan Hukum; Konsultasi Hukum; Mediasi; Negosiasi); TATA CARA KERJA SAMA; PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ANGGARAN; PENDANAAN; TATA CARA PEMBERI.AN SANKSI ADMINISTRATIF; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Petunjuk Teknis Pelal<sanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20O3 tentang Advokat (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a28811'
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2O11 tentang Bantuan Hukum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor lO4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terrtang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2O23 tentang Provinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentaag Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (kmbaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O21 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2O22 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahuin 2022 Nomor 5). Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM MISKIN. PETUNJUK TEKNIS UNTUK MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
4.Bagian Hukum adalah Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan Bantuan Hukum.
5.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6.Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Starla Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Deli Serdang.
10.Upaya Hukum Biasa adalah Perlawanan Terhadap Putusan Perstele/Verstek, Banding, Kasasi, Upaya Hukum Ini Pada Umumnya Adalah Menangguhkan Pelaksanaan Putusan.
11.Upaya Hukum Luar Biasa adalah Te{adi Perlawanan Pada Pihak Ketiga Dan Dalam Peninjauan Kembali (Request Ciuiell.
12.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
13.Nonlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan alreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini, meliputi:

a.starla bantuan hukum litigasi;
b.starla bantuan hukum non litigasi;
c.tata cara kerja sama;
d.pelaporan pelaksanaan tugas;
e.pendanaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III

STARL,A BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 3

Standar Bantuan Hukum litigasi metiputi standar Bantuan Hukum untuk perkara:

a.pidana;
b.perdata; dan
c.tata usaha negara.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a.terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
b.tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
c.tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, .rnggaran rumah tangga dan/ atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

(1)(2t Bagran Kesatu Starla Bantuan Hukum Perkara Pidana

Pasal 5

(l) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:

a.tersangka; dan/atau
b.terdakwa.

(2)Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
1. a.penyidikan;
2. b.penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
3. c.upaya hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. d.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. e.membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.menghadirkan saksi dan/ atau ahli;
7. g.melakukan upaya hukum banding, kasasi, danpeninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.membuat dokumen lain yang diperlukan. Sagian Kedua Starla Bantuan Hukum Perkara Perdata Pasal 6 Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
9. a.penggugat; atau
10. b.tergugat.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.membuat surat gugatan;
4. d.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
5. e.mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.mendampingidan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
8. h.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, sa-ksi dan/atau ahli;
9. i.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
10. j.menyiapkan memori banding atau kasasi.
(2)Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
3. c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
4. d.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f- mendampingi dan mewakili Penerima Bantr:an Hukum pada pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
6. l.Pemberi bantuan hukum;
  1. 2.Perguruan tinggi;
  2. 3.Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
  3. 4.kmbaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
(4)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
2. b.berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah.
(5)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.terda-ftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
2. b.merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
3. c.telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibulctikan dengan sertifikat pelatjhan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  1. 1.Pemberi bantuan hukum;
  2. 2.Perguruan tinggi;
  3. 3.Lembaga swadaya masyaralat yang memberikan bantuan hukum; atau
  4. 4.Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
(6)Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.mediasi;
4. d.negosiasi.

Pasal 10

(l) Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(2)Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi, pencairan dana bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan hukum litigasi.

Pasal 11

(1)Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a berupa:
1. a.ceramah;
2. b.diskusi; dan/atau
3. c.simulasi.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didokumentasikan.

Pasal 12

(1)Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll ayat (l) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum. (21 Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.I (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
3. c.1 (satu) orang anggota.
(3)Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paraleeal, dosen, dan/ atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum,

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
1. a.peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
2. b.pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam walrhr paling singkat 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;
3. c.lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
4. d.materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis. l2l Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk notula dan laporan tertulis.
(3)Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimalsud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…