DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; PEI,AKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH (Pelaksalaan; Komoditas; Penetapan Harga, Besaran Subsidi dan Kupon); TUGAS DAN KEWAJIBAN BUMD; PENATAUSAHAAN; SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDl; PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN; MONITORING DAN EVALUASI; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah. 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 a. b. c. PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undalg Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9); I 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bhineka Perkasa Jaya Dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Deii Serdang Kepada PT. Bhineka Perkasa Jaya (lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 6). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiataa Pasar Murah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga menjelang/pada saat bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan, serta adanya kenaikan harga dan/ atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu.

BAB II

PEI,AKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan Subsidi Pasar Murah ketika menjelang/pada saat bulan Ramadhan dan menjelang hari besar keagamaan dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.

(2)Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga dapat melakukan kegiatan Subsidi Pasar Murah karena adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu dengan sasaran masyarakat umum.
(3)Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 dilaksanalan dengan memberikan Subsidi harga atau Subsidi bahan kebutuhan pokok yang pelaksanaannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau dan melalui sistem langsung kepada masyarakat.

Pasal 4

(l) Kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (f ) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

(2)Dalam melaksanakan kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk Panitia Pelaksana.
(3)Panitia pelaksana kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimsla dimaksud pada ayat (21 bertugas :
1. a.melakukan perencanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
2. b.melakukan sosialisasi kegiatan Subsidi Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. c.melakukan kegiatan Subsidi Pasar Murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
4. d.melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Subsidi Pasar Murah;
5. e.melakukan pembayaran hasil penjualan bahan pokok yang disedia}an dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah kepada BUMD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
6. f.melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pelaksana mempunyai fungsi :
1. a.meny'usun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
2. b.memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;
3. c.pengalokasian besaran Subsidi harga dan Subsidi bahan kebutuhan pokok;
4. d.penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi;
5. e.pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
6. f.penetapan dan penylapan tempat/ lokasi, petugas pelaksana/ tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
7. g.pemberitahuan/ penyiapan kebutuhan barang komoditas untuk Kegiatan Subsidi Pasar Murah kepada BUMD paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
8. h.memverifikasi persyaratan dari BUMD untuk pengajuan pencairan dana Subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
9. i.penyediaan serta pembagian kupon kepada masyarakat berpenghasilan rendah ketika menjelanglpada saat bulan Ramadhan dan menjelang hari besar keagamaan setelah meminta data usulan dari pihak yang melakukan survei di lapangan.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah dilalsanakan pada saat:
1. a.menjelang/pada saat bulan Ramadhan;
2. b.menjelang hari besar keagamaan; dan
3. c.adanya kenaikan harga dan / atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu.
(2)Pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
(3)Pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, dilakukan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat umum sesuai harga yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah dapat berupa antara lain:
1. a.beras;
2. b.minyak goreng sawit;
3. c.gula kristal putih bukan rafinasi;
4. d.tepung terigu;
5. e.susu;
6. f.mentega;
7. g.telur; dan
8. h.barang kebutuhan pokok lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis barang kebutuhan pokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Penetapan harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah dilakukan dengan penawar€rn harga komoditas dari penyedia barang setelah negoisasi dikurangi Subsidi yang diberikan oleh Panitia Pelaksana.
(2)Harga komoditas dan besaran nilai Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

( 1) Kupon disediakan oleh panitia pelaksana dan menjadi syarat dalam pembelian barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah bersubsidi pada kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(2)Setiap kepala keluarga sasaran kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b mendapatkan satu kupon unruk satu paket. BAB NI TUGAS DAN KEWAJIBAN BUMD

Pasal 9

(1)BUMD wajib memenuhi kelengkapan dokumen, antara lain :
1. a.pakta integritas dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
2. b.nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak; dan
3. c.referensi bank.
(2)BUMD mempunyai tugas:
1. a.menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diatur dalam nota kesepakatan bersama dengan Dinas;
2. b.membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah;
3. c.mengusulkan harga jual bahar kebutuhan pokok untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah; dan
4. d.melakukan pergantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 10

BUMD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dengan dilampiri :

a.nota kesepakatan bersama antara BUMD dengan Dinas dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah;
b.nomor rekening bank;
c.pakta integritas dari BUMD yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan di tuangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
d.berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
e.usulan pengajuan pencairan dana Subsidi;
f.usulan dana Subsidi yang tertuang dalam dokumen penggunaan anggaran; dan
g.kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pencairan belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening BUMD.
(2)Penyaluran dana Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uartg dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB V

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 12

(1)Subsidi harga dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersumber dari APBD.
(2)Anggaran Belanja Subsidi dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah dilaksanakan dengan mendasari pada Dokumen Pel,aksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(3)Pengalokasian Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…