DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Donggala Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. Pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. Pelindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa u n t u k m e w u j u d k a n p e m b a n g u n a n d a n i desa/ kelurahan u n t u k p e m e r a t a a n e k o n o m i s e b a g a i perwujudan a s t a c i t a keenarn, p e r l u membentuk Koperasi Desa/Kelurahan M e r a h P u t i h m e l a l u i p e n d i r i a n , pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.b a h w a berdasarkan ketentuan Pasnl 2 a y a t (1) Peraturan Pemerintah N o m o r 7 Ta h u n 2 0 2 1 t e n t a n g Kemudahan, Pelindungan, d a n Pemberdayaan Koperasi d a n Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah u n t u k memberikan kemudahan, pelindungan d a n pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan u n t u k mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan balk;

e.b a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a , h u r u f b , h u r u f c , d a n h u r u f d p e r l u menetapkan P e r a t u r a n B u p a t i t e n t a n g Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang N o m o r 2 3 T a b u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 N o m o r 2 2 4 , Ta m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 te n t ang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta h u n 2022 tentang Cipta Kerja menjadi U n d a n g - U n d a n g ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 2 3 N o m o r 4 1 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala d i Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 2 4 N o m o r 3 1 0 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
3. 4.Peraturan P e m e r i n t a h N o m o r 7 Ta h u n 2 0 2 1 t e n t a n g Kemudahan, Pelindungan clan Pemberdayaan Koperasi d a n Usaha M i k r o , K e c i l d a n Menengah (Lembaran N e g a r a Republik Indonesia Ta h u n 2 0 2 1 N o m o r 1 7 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN B U PAT I TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.D e s a atau sebutan lainnya adalah desa dan desn adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang urrtuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, k e p e n t i n g a n m a s y a r a k a t s e t e m p a t b e r d a s a r k a n p r a k a r s a masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesntuan Republik Indonesia.
2.Kelurahan a d a l a h w i l a y a h k e r j a l u r a h s e b a g a i p e r a n g k a t D a e r a h Kabupaten/ Kota dalara wilayah kerja Kecamatan.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa a t a u yang disebut dengan n a m a l a i n dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa_
4.B a d a n Peimusyawaratan Desa a t a u yang disebut dengan n a m a l a i n adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan i penduduk Desa berdasarkan keterwalcilan wilayah clan ditetapkan secara demokratis.
5.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili d i desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6.P e n d i r i adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan d a n menyatakan din m e n j a d i anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
7.N o t a r i s adalah Pejabat U m u m yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antsra lain u n t u k membuat A k t a Pendirian Koperasi, alcta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lairmya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
8.P e n g u m s adalah anggota Koperasi y a n g diangkat d a n d i p i l i h d a l a m r a p a t anggota untuk mengums organisasi dan usaha Koperasi_
9.Pengawas adalah anggota Koperasi y a n g diangkat d a n d i p i l i h d a l a m r a p a t anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
10.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau p i h a k ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
11.Pemberdayaan adalah upaya yang dilalcukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat s e c a r a s i n e r g i s d a l a m b e n t u k p e n u m b u h a n i k l i m c l a n pengembangan u s a h a t e r h a d a p k o p e r a s i sehingga m a m p u t u m b u h c l a n berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dan hal-hal yang berpotensi menghambat d a n m e r u g i k a n p e r t u m b u h a n d a n perkembangan koperasi.
13.Daerah adalah Kabupaten Donggala.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah y a n g m e m i m p i n pelaksanaan u r u s a n pemerintahan y a n g m e n j a d i kewenangan Daerah.
15.Bupati adalah Bupati Donggala.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah clan dewan perwakilan rakyat daerah d a l a m penyelenggaraan u m s a n pemerintahan y a n g menjadi kewenangan daerah. Pasnl 2 Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk: a_ m e n j a d i pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;

b.mengoptimalkan d a n mendorong pembentukan Koperasi u n t u k pemerataan ekonomi; dan
c.m e m a j u k a n perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pemberdayaan Koperasi; C. s a t u a n tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.p e m b i n a a n dan pengawasan; clan
g.pendanaan.
a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d i b i d a n g koperasi d a l a m h a l pelaksanaan t e k n i s pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi u n t u k berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa u n t u k berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi d a n pendampingan kepada Pemerintah Desa d a n Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait u n t u k menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokutmen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang-undangan, t e r m a s u k p e m b e r i a n bantuan pembuatan akta notaris; dan
f.m e l a k u k a n sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

(1)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.
(2)Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan koperasi;
2. b.pendampingan pembentukan koperasi; dan
3. c.pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
(2)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a kepada Pemerintah desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(3)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberilcan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada pemerintah desa dan kelurahan.
(4)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan d a n penilaian kinerja koperasi sebagsimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f c untuk mendaptkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah desa dan kelurahan clan hash l kinerja koperasi.
(5)Dalam h a l b a s i l penilaian k i n e r j a sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 2 ) dinyatcakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dan i program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(6)Dalam h a l b a s i l penilaian k i n e r j a sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 2 ) dinyatakan k u r a n g a k t i f a t a u lemah, koperasi d a p a t m a s u k d a l a m skema revitalisasi.

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan k h u s u s u n t u k pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, clan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.p e n d i r i a n Koperasi baru;
2. b.pengembangan k o p e r a s i y a n g s u d a h a d a , d i l a k s a n a k a n p a d a Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas clan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan p a d a koperasi Desa/Kelurahan y a n g sudah a d a n a m u n lcinerjanya t i d a k aktifilemah y a n g dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap d e s a / k e l u r a h a n y a n g t e l a h d i t a r g e t k a n m e m b e n t u k K o p e r a s i , menyelenggarakan musyawarah desa k h u s u s a t a u musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah y a n g menyelenggarakan u m s a n pemerintahan d i bidang pemberdayaan masyarakat d e s a bersama dengan Perangkat D a e r a h y a n g menyelenggarakan u m s a n pemerintahan d i bidang koperasi memfasilitasi clan mendompingi Pemerintah Desa/Kelurahan clan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah d e s a k h u s u s a t a u musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedilit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; clan
3. c.p e m i l i h a n calon pengurus dan pengawas koperasi.
(3)
(4)Hasil musyawarah desa k h u s u s atau musyawarah kelurahan k h u s u s u n t u k sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 3 ) menjacli a c u a n pelaksanaan r a p a t pendirian Koperasi.
(1)Penamaan Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.d i a w a l i dengan kata "Koperasr;
2. b.clilanjutkan dengan frasa "Des n Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.d i a k h i r i dengan nama desa/kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten. Paso] 9
(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang barn berdiri dipilih dan i pendiri Koperasi yang dihasilkan d a n i r a p a t musyawarah d e s a k h u s u s a t a u musyawarah kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan d a n revitolisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepsla Desa atau Lurah sebagai ex-officio. Pengurus clan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
(4)

Pasal 10

(1)Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.g e r a i penyediaan sembako;
2. b.g e r a i penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor koperasi;
4. d.u n i t simpan pinjam koperasi;
5. e.g e r a i klinik desa;
6. f.penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
7. g.logistik/distribusi; dan/atau
8. h.l a i n -lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f e yang d i a t u r dalam perjanjian k e r j a s a m a dengan berpedoman p a d a A D / A R T c l a n ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 d i l a k s a n a k a n s e s u a i d e n g a n n o r m a , s t a n d a r, p r o s e d u r, c l a n k r i t e r i a pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prir''sip, bentuk kelembagaan, perizinan, d a n pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Dalam m e l a k u k a n pengelolaan Koperasi Pemerintah D a e r a h menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
1. a.kelembagaan;
2. b.produksi; C. pemasaran;
3. d.keuangan; clan
4. e.i n o v a s i dan telmologi.
(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.k u a l i t a s partisipasi anggota;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, clan pengelola;
3. c.k e m a m p u a n manajerial clan tata kelola Koperasi; clan
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperas w i r a Koperasi melalui inkubasi. Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana climaksud pada ayat (1) h u m f b paling sedikit ditujukan untuk:
5. a.meningkatkan t e k n i k p r o d u k s i d a n p e n g o l a h a n s e r t a k e m a m p u a n manajemen bagi Koperasi;
(3)
(5)
1. b.memberikan kemudahan dalam pengadaan ssrana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
2. c.mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
3. d.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f c paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.m e n u m b u h k a n loyalitas anggota Koperasi d a l a m pemanfaatan l a y a n a n Koperasi;
2. b.mengembangkan potensi pasar selain anggota u n t u k pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
3. c.pengembangan j a r i n g a n u s a h a Koperasi d a n k e r j a s a m a y a n g s a l i n g menguntungkan antar-Koperasi clan a n t r a Koperasi dengan pihak lain;
4. d.mendorong produk Koperasi u n t u k memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
5. e.m e l a k u k a n kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f d paling sedikit ditujukan untuk:
6. a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dan:
  1. 1.h i b a h ;
  2. 2.penyetsraan simpanan anggota; dan/atau
  3. 3.s u m b e r l a i n y a n g s a h d a n t i d a k mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
7. b.meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, clan tenggat waktu tertentu yang berasal dan:
  1. 1.anggota;
  2. 2.non-anggota;
  3. 3.Koperasi lain;
  4. 4.b a n k dan industri keuangan nonbank; dan/atau
  5. 5.s u m b e r l a i n yang s a h d a n t i d a k mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. c.K e b i j a k a n pada aspek inovasi d a n teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
  1. 1.meningkatkan kemampuan r i s e t d a n pengembangan u s a h a Koperasi, keinovasian, dan transformasi digitn1;
  2. 2.mendorong p e n i n g k a t a n k e m a m p u a n i n o v a s i K o p e r a s i u n t u k meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  3. 3.mendorong pemanfaatan telcnologi irtformasi d a n komunikasi d a l a m kegiatan operasional usaha clan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mu-tu;
  4. 4.mendorong Koperasi dalam menjaga keamanart data clan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.mendorong peningkatan kerja sama dan alih telmologi;
  6. 6.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  7. 7.pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.
9. a.Ketua : Bupati;
10. b.Walcil Ketua : Sekretaris Daerah;
11. c.Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang koperasi; clan
12. d.Anggota : Kepala Perangkat D a e r a h t e r k a i t s e s u a i k e b u t u h a n daerah.

Pasal 14

(1)Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Passl 12 meliputi:
1. a.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
2. b.perizinan berusaha berbasis risiko.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam h a l percepatan pembentukan dart penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas a n t r a lain:
1. a.mendorong peningkatan koordinasi d e n g a n i n s t a n s i v e r t i k a l d a n / a t a u pemerintah daerah provinsi;
2. b.memetakan p o t e n s i Desa/Kelurahan u n t u k percepatan p e m b e n t u k a n Koperasi Desa/Kelurahan; clan
3. c.m e l a k u k a n pendompingan kepada Koperasi dan i aspek kelembagaan, usaha clan penguatan s u m b e r d a y a m a n u s i a t m t u k mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi. Satuan t u g a s sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d i t e t a p k a n d e n g a n keputusan Bupati.
(3)

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…