Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pemberdayaan Koperasi;
C. s a t u a n tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.p e m b i n a a n dan pengawasan; clan
g.pendanaan.
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal Dalam pelaksanaan k e m u d a h a n , Pelindungan, d a n Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d i b i d a n g koperasi d a l a m h a l pelaksanaan t e k n i s pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi u n t u k berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa u n t u k berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi d a n pendampingan kepada Pemerintah Desa d a n Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait u n t u k menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokutmen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang-undangan, t e r m a s u k p e m b e r i a n bantuan pembuatan akta notaris; dan
f.m e l a k u k a n sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.
BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan