DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan dan Kedudukan; Bab 3. Tugas, Fungsi dan Wewenang; Bab 4. Tata Kerja; Bab 5. Keanggotaan TP2D; Bab 6. Hak dan Kewajiban TP2D; Bab 7. Masa Bhakti; Bab 8. Pemberhentian; Bab 9. Sekretariat; Bab 10. Pembiayaan; Bab 11. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; Bab 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 perlu dilakukan percepatan terhadap pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program Pembangunan di Daerah;
b.bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mempercepat pembangunan daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); MEMUTUSKAN : Paraf Koordinasi Pit. Ke ala BAPPERIDA Ke Menetapkan... + , Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERCEPATAN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
2.Percepatan Pembangunan Daerah adalah keberpihakan dan penajaman Pembangunan Daerah sesuai Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 2030.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Kepala Daerah.
4.Daerah adalah Kabupaten Ende.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
6.Bupati adalah Bupati Ende.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ende

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi TP2D dalam melaksanakan Percepatan pembanguan Daerah; dan
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Bupati berwenang membentuk TP2D.
(2)Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)TP2D merupakan lembaga non struktural yang beranggotakan tenaga berpengalaman dan memiliki kompetensi untuk membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD.
(2)TP2D ...
(2)TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Jangsung kepada Bupati.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kcpada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
3. c.melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati;
4. d.melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati;
5. e.Membuat Japoran dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
(2)Dalam ha! melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 TP2D mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.pelaksanaan identifikasi masalah yang dihadapi Daerah; dan
b.pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 TP2D mempunyai wewenang :

a.meminta data/informasi dari perangkat daerah dan BUMD; dan
b.mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Keanggotaan TP2D dapat menghadiri rapat pimpinan dan/ atau menghadiri forum/ rapat yang dipimpin oleh Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, TP2D bekerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 setiap anggota TP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien dan akuntabel. Paraf Koordinasi / Pit. Ke ala BAPPERIDA BAB V... B AB V KEANGGOTAAN TP2D Pasal 1 1

(1)Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Ketua merangkap Anggota ;
2. b.Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. c.Sekretaris merangkap Anggota;
4. d.Bidang - bidang antara lain :
  1. 1.Bidang Kelistrikan dan perhubungan;
  2. 2.Bidang Kesehatan;
  3. 3.Bidang Pers dan lnformasi Publik;
  4. 4.Bidang Pendidikan, Kepemudan dan olahraga;
  5. 5.Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  6. 6.Bidang Ekonomi dan Pariwisata;
  7. 7.Bidang Adat dan Kebudayaan;
  8. 8.Bidang Hukum, Harmonisasi Regulasi dan Ketenaga kerjaan; dan
  9. 9.Bidang Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup.
(2)Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Untuk dapat ditetapkan dalam keanggotaan TP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. d.Sehat jasmani dan rohani.
(4)Penetapan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman dan/atau kompetensi pada bidang tertentu yang mendukung penyelenggaraan tugas TP2D.
(5)uraian tugas dari masing - masing keanggotaan TP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…