DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tata Cara Pengalokasian ADD; Bab 3. Tata Cara Penyaluran ADD; Bab 4. Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil; Bab 5. Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana ...Paraf Koordinasi PIt. Kepala Dinas PMD Kepala Bag. Hukum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi alokasi dana khusus.

2.Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah dana yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu kepada Desa.
3.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5.Pengalokasian adalah penentuan jumlah atau kuantitas sesuatu untuk tujuan tertentu.
6.Penyaluran adalah kegiatan mengirimkan atau memberikan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya Paraf Koordinasi Pit. Ke ala Dinas PMD merupakan . . . merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1 1. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15.Daerah adalah Kabupaten Ende.
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
17.Bupati adalah Bupati Ende.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengalokasian dan Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil secara tertib dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tata cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara Pengalokasian ADD;
b.tata cara Penyaluran ADD;
c.tata cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil; dan
d.tata cara Penyaluran Dana Bagi Hasil.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Pengalokasian... Paraf Koordinasi t Pit. Kepala Dinas PMD l Kepala Bag. Hukum •
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

(1)Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Pengalokasian ADD dilaksanakan setelah KUA-PPAS disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 7

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa dilaksanakan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan besaran alokasi dasar dan alokasi formula sebagai dasar penghitungan rincian pengalokasian ADD setiap Desa.
(2)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
(3)Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ADD dan dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot persentase terdiri dari:
1. a.10% (sepuluh perseratus) untukjumlah penduduk;
2. b.40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
3. c.10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
4. d.40% (empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
(4)Besaran Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(5)Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari data terkini Indeks Desa Membangun yang terverifikasi.
(6)Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari data terkini Indeks Desa Membangun yang terverifikasi. Paraf Koordinasi PIt. Kepala Dinas PMD F Kepala Bag. Hukum 1
(7)Data ...
(7)Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari data terkini Badan Pusat Statistik.
(8)Data tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data terkini Badan Pusat Statistik.

Pasal 10

(1)Penggunaan Pengalokasian ADD setiap Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.
(2)Penggunaan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
1. a.penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(3)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, operasional pemerintahan Desa, dan Jaminan Sosial Kesehatan;
2. b.penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
3. c.pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan:
4. d.penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
5. e.pertanahan.
(4)Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. d.kawasan permukiman;
5. e.kehutanan dan lingkungan hidup;
6. f.perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. g.energi dan sumber daya mineral; dan
8. h.pariwisata.
(5)Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
2. b.kebudayaan dan keagamaan;
3. c.kepemudaan dan olahraga;
4. d.kelembagaan masyarakat; dan
5. e.peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
(6)Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian dan peternakan;
3. c.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
4. d.pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5. e.koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6. f.dukungan penanaman modal; dan
7. g.perdagangan dan perindustrian. Paraf Koordinasi ' . Pit. Keoala Dinas PMD - Kepala Bag. Hukum -
(7)Penanggulangan...
(7)Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.penanggulangan bencana;
2. b.keadaan darurat; dan
3. c.keadaan mendesak.
(1)Penyaluran ADD dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan secara selektif melalui transfer dari RKUD ke RKD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahapan penyaluran, terdiri dari:
1. a.tahap pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
2. b.tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
3. c.tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(3)Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
1. a.untuk Penyaluran tahap pertama dilaksanakan setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan penggunaannya diprioritaskan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
2. b.untuk Penyaluran tahap kedua dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan progres Penggunaan ADD tahap pertama minimal 60% (enam puluh perseratus); dan
3. c.untuk Penyaluran tahap ketiga dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan progres Penggunaan ADD tahap pertama sebesar 100% (seratus perseratus) dan tahap kedua minimal 60% (enam puluh perseratus).
(4)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan surat permintaan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh perseratus) dari Dana Bagi Hasil dibagi secara merata untuk setiap Desa; dan
2. b.40% (empat puluh perseratus) Dana Bagi Hasil dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa. Paraf Koordinasi Pit. Ke ala Dinas PMD
(3)Pengalokasian . . .
(3)Pengalokasian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…