DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tata Cara Identifikasi; Bab 3. Verifikasi dan Validasi; Bab 4. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Identifikasi, Verifikasi, Validasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan. Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2); Paraf Koordinasi PIt. Kepala Dinas PMD Kepala Bag. Hukum � MEMUTUSKAN: Menetapkan ... Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASY ARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Identifikasi Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut lndentifikasi adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemetaan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
2.Verifikasi Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil Identifikasi untuk menentukan pemberian pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya.
3.Validasi Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai terhadap setiap proses, prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam melakukan Identifikasi dan Verifikasi agar penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat senantiasa mencapai hasil yang diperlukan.
4.Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hulrum adatnya, memiliki ikatan pada asal usu! leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
6.Wilayah Adat adalah tanah adat berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu, dimilki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7.Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
8.Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan terse but.
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah Daerah.
10.Daerah adalah Kabupaten Ende. 1 1 . Bupati adalah Bupati Ende.

Pasal 2

Ruang . . .Paraf Koordinasi Plt. Keoala Dinas PMD I\ Kepala Bag. Hukum J Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara ldentifikasi;
b.Verifikasi dan Validasi; dan
c.tata cara Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

TATA CARA IDENTIFIKASI

Pasal 3

( 1) Bupati melalui Camat melakukan Identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.

(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pembentukan tim Jdentifikasi;
2. b.pelaksanaan Identifikasi; dan
3. c.penyusunan dan penyampaian Japoran hasil Identifikasi.

Pasal 4

(1)Camat membentuk tim Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a untuk melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya.
(2)Tim identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.camat sebagai penanggungjawab;
2. b.lurah/kepala desa sebagai ketua;
3. c.sekretaris lurah/desa sebagai sekretaris;
4. d.perangkat kelurahan/ desa sebagai anggota;
5. e.tokoh adat sebagai anggota;
6. f.tokoh masyarakat sebagai anggota;
7. g.tokoh perempuan sebagai anggota; dan/atau
8. h.karang taruna sebagai anggota.
(3)Tim Identifikasi ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

Pelaksanaan Jdentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan terhadap:

a.sejarah Masyarakat Hukum Adat;
b.wilayah Adat;
c.hukum Adat;
d.harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
e.kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.

Pasal 6

Pendataan . . . Paraf Koordinasi Plt. Ke ala Dinas PMD Pendataan terhadap sejarah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mencermati sejarah asal usu! Masyarakat Hukum Adatyang menetap dalam wilayahnya.

Pasal 7

Pendataan terhadap wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan mencermati:

a.batas wilayah Adat yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu dan pengakuan ulayat adat sekitarnya baik batas berdasarkan alam maupun dalam bentuk lainnya seperti ulu eko; dan
b.sejarah perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat berupa hibah, pembelian, pertukaran, peperangan, pura poka/buka lahan oleh leluhur terdahulu dan pemberian karena perkawinan.

Pasal 8

Pendataan terhadap Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mencermati:

a.jenis Hukurn Adat yang berlaku dalam suatu Masyarakat Hukurn Adat berupa ritual adat dalam upacara perkawinan, upacara kematian, upacara buka kebun baru, upacara panen hasil, upacara syukur atas hasil panen dan/atau bentuk upacara lainnya;
b.sanksi Hukum Adat yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lainnya apabila melanggar Hukum Adat yang berlaku; dan
c.lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa dan menegakan HukumAdat.

Pasal 9

(1)Pendataan terhadap harta kekayaan dan/atau benda adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mencermati peninggalan dari leluhur pada masa lampau yang masih ada sampai saat ini sebagai bukti sejarah adat dalam suatu Masyarakat Hukum Adat.
(2)Peninggalan dari leluhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.setiap jenis simbol adat, motif pakaian adat dan peralatan musik maupun perlengkapan perang; dan
2. b.pengetahuan dan kearifan lokal yang berhubungan dengan siklus pertanian, kehidupan manusia dan tata kelola lingkungan.

Pasal 10

(1)Pendataan terhadap kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan mencermati kelembagaan/sistem pemerintahan adat yang masih ada dan sedang berlangsung.
(2)Kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.susunan kelembagaan/sistem pemerintahan adat dari struktur yang paling tinggi sampai dengan paling rendah dalam suatu Masyarakat Hukum Adat;
2. b.menginventarisasi tugas pokok dan fungsi dari setiap kelembagaan/ sistem pemerintahan adat;
3. c.menginventarisasi... Paraf Koordinasi f PIt. Kepala Dinas PMD Kepala Bag. Hukum ' r
4. c.menginventarisasi peran dari setiap kelembagaan/pemerintahan adat dalam kegiatan sermonial adat tertentu dan penyelesaian perselisihan atau terjadinya pelanggaran di Wilayah Adatnya; dan
5. d.menginventarisasi proses peralihan atau pergantian kedudukan dalam struktur lembaga adat.
(2)Camat menyampaikan laporan hasil Identifikasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi.

BAB IV

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 12

fl) Bupati melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap laporan hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 .

(2)Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
3. c.Kepala Bagian Hukum sekretariat daerah sebagai anggota;
4. d.Camat sebagai anggota; dan
5. e.Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
(3)Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…