DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis dan Materi Muatan Peraturan Desa; Bab 3. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa; Bab 4. Tata Cara Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa; Bab 5. Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Desa; Bab 6. Ketentuan Lain-Lain; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENDE, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah--Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam . . . Paraf Koordinasi Ke s PMD Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5.Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 1 1 . Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
12.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15.Daerah adalah Kabupaten Ende.
16.Bupati adalah Bupati Ende.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis... Paraf Koordinasi Kepala Dinas PMD l Kepala Bag. Hukum J Jenis Peraturan di desa metiputi:

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
c.Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang undangan yang Jebih tinggi.

Pasal 4

( 1) Materi muatan Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2)Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa
(3)Materi muatan Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 5

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Sekretaris Desa;
3. c.Perangkat Desa; dan
4. d.Perancang Peraturan Perundang-undangan.
(4)Kepala desa dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

(1)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(3)Masukan... Paraf Koordinasi Kepala Dinas PMD • Kepala Bag. Hukum � I K .Hukum
(3)Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(4)Selain konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Bagian hukum untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan dan dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 8

(1)BPD dapat menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Pasal 10

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
(2)Dalam menyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Desa pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pemrakarsa.
(3)Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kepala Desa Pemrakarsa dan Desa yang dilakukan kerjasama;
2. b.sekretaris Desa Pemrakarsa dan Desa yang dilakukan kerjasama;
3. c.perangkat Desa Pemrakarsa dan Desa yang dilakukan kerjasama; dan
4. d.perancang peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Desa pemrakarsa dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Paraf Koordinasi Pasal 1 l ... K . as PMD Pasal 1 1
(1)Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
(2)Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(3)Selain konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Bagian hukum untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dikonsultasikan dan dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan Kepala Desa Pemrakarsa kepada Kepala Desa dari Desa yang dilakukan kerjasama untuk dilakukan pembahasan. B AB V TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…