DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Perubahan pada Pasal 5 terkait Struktur Organisasi, Pasal 6 terkait PPID, Pasal 25 terkait pengklasifikasian informasi, Pasal 32 terkait Informasi yang dikecualikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 23) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 13 dan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pelaksana Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, lnspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan Informasi Publik.
9.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10.Badan Publik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
11.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
12.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari PPID dan PPID Pelaksana.
13.Atasan pengelola informasi dan dokumentasi publik, yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID.
14.Pengelola Layanan lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
15.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
16.Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
17.Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RIPD adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
18.Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
19.Laporan Layanan lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
20.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna lnformasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21.Pengujian tentang konsekuensi yaitu pengujian terhadap dampak yang dapat ditimbulkan apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membuka atau sebaliknya.
22.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi PLID Kabupaten terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Atasan PPID;
3. c.Tim Pertimbangan;
4. d.PPID,
5. e.PPID Pelaksana; dan
6. f.Pejabat Fungsional.
(2)Struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pembina PLID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3)Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Pejabat Eselon II.B di lingkungan Sekretariat Daerah;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan sengketa informasi; dan
3. c.Kepala Unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
(4)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi.
(5)PPID pelaksana dijabat oleh pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.
(6)Khusus untuk di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.PPID pelaksana Sekretariat Daerah ditunjuk oleh Sekretaris Daerah; dan
2. b.PPID pelaksana Sekretariat DPRD ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
  1. 4.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. b.menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
3. c.menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
4. d.mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Atasan PPID berwenang:
1. a.menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
2. b.menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
3. c.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. d.menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. e.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 6B

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:

a.mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik; dan
b.merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. c.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. d.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. e.melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. f.menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. g.melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. h.melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. i.menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. j.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. b.menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. d.meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. e.menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. f.menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. g.menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. h.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. b.menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. d.menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. e.mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi bahan Informasi Publik; dan
6. f.menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana khususnya PPID Pelaksana di lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertugas untuk:
1. a.menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mengkoordinasikan Informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan Informasi.
  1. 7.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPID.
(2)Pengelolaan Informasi Publik pada OPD dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan dibantu oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan lnformasi Publik di masing-masing OPD.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)DIP sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nomor;
2. b.ringkasan isi informasi;
3. c.pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
4. d.penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
5. e.waktu dan tempat pembuatan informasi;
6. f.bentuk Informasi yang tersedia; dan
7. g.jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
(2)DIP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID.
(3)Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bahan pustaka.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses Pelayanan lnformasi Publik.
(2)Pengembangan SlDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegritas antara PPID dengan PPID Pelaksana.

10.Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…