DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pelaksanaan; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
10.Peraturan Bupati Garut Nomor 196 tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 196); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8.Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Malangbong yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
9.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
10.Direktur adalah Direktur BLUD UOBK RSUD Malangbong.
11.Rumah Sakit adalah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12.Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13.Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
14.Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintah.
15.Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
16.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien.
17.Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
18.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
19.Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
20.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya SPM BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan lanjutan yang merupakan urusan wajib Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah:
1. a.meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. b.untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan dasar dan lanjutan yang dilaksanakan oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong; dan
3. c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
(3)Fungsi SPM BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagai:
1. a.alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. b.tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. c.dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
4. d.alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Pasal 3

(1)Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan:
1. a.fokus pada jenis pelayanan;
2. b.terukur;
3. c.dapat dicapai;
4. d.relevan dan dapat diandalkan; dan
5. e.tepat waktu.
(2)Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong.
(3)Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
(4)Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapainnya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
(5)Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong.
(6)Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Pelayanan kesehatan yang minimal harus dilaksanakan oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah sebagai berikut:
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.pelayanan rawat jalan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan bedah dan anastesi;
5. e.pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. f.pelayanan intensif;
7. g.pelayanan radiologi;
8. h.pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. i.pelayanan rehabilitasi medik;
10. j.pelayanan kefarmasian;
11. k.pelayanan gizi;
12. l.pelayanan transfusi darah;
13. m.pelayanan keluarga miskin;
14. n.pelayanan rekam medik;
15. o.pengelolaan limbah;
16. p.pelayanan administrasi manajemen;
17. q.pelayanan ambulance/kereta jenazah;
18. r.pelayanan pemulasaraan jenazah;
19. s.pelayanan laundry;
20. t.pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
21. u.pencegahan dan pengendalian infeksi;
22. v.pelayanan sterilisasi;
23. w.pelayanan sistem informasi manajemen rumah sakit; dan
24. x.pelayanan promosi Kesehatan.
(2)SPM untuk jenis pelayanan dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target BLUD UOBK RSUD Malangbong.
(2)Dalam pelakasanaan SPM pada BLUD UOBK RSUD Malangbong dilaksanakan oleh Direktur dibantu oleh unit kerja yang bertugas melaksanakan SPM.
(3)Penetapan Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mencapai target sesuai SPM seluruhnya dibebankan kepada pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan penerapan SPM ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

Direktur menyampaikan laporan kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM kepada Kepala Dinas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan penerapan SPM pada UOBK BLUD RSUD Malangbong dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi:
1. a.perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
2. b.penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
3. c.penilaian pengukuran kinerja; dan
4. d.penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya.

Pasal 10

Pengawasan terhadap penerapan SPM pada UOBK BLUD RSUD Malangbong dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan pengawas internal UOBK BLUD RSUD Malangbong.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 4 - 2 - 2025 Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN Diundangkan di Garut pada tanggal 4 - 2 - 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 12 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR 1 2 3 4 1 Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 100%

2.Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam
3.Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS 100 %
4.Ketersediaan tim penanggulangan bencana Satu tim
5.Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang
6.Kepuasan Pelanggan ≥ 70 %
7.Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 100 % 2 Rawat Jalan 1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis 100 % Dokter Spesialis
2.Ketersediaan Pelayanan a. Klinik Anak

b.Klinik Penyakit Dalam
c.Klinik Kebidanan dan Kandungan
d.Klinik Bedah
e.Klinik Gigi
1. 3.Jam buka pelayanan 08.00 s/d 12.00 Setiap hari kerja
2. 4.Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR 1 2 3 4
3. 5.Kepuasan Pelanggan ≥ 90 %
4. 6.a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB ≥ 60 %
b.Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60 % 3 Rawat Inap 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap a. dr. Spesialis
b.Perawat minimal pendidikan D3
1. 2.Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100 %
2. 3.Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap
a.Anak
b.Penyakit Dalam
c.Kebidanan
d.Bedah
1. 4.Jam Visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
2. 5.Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 %
3. 6.Kejadian Infeksi Nosokomial ≤ 1,5 %
4. 7.Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian 100%
5. 8.Kematian pasien > 48 jam ≤ 0,24%
6. 9.Kejadian pulang paksa ≤ 5 %
7. 10.Kepuasan pelanggan ≥ 90 %
8. 11.Rawat Inap TB
a.Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB ≥ 60 %
b.Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit ≥ 60 % 4 Bedah dan Anastesi
1. 1.Waktu tunggu operasi elektif ≥ 2 hari
2. 2.Kejadian Kematian di meja operasi ≤ 1 % NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR 1 2 3 4
3. 3.Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100 %
4. 4.Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100 %
5. 5.Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100 %
6. 6.Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 100 %
7. 7.Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube ≤ 6 % 5 Persalinan dan Perinatologi
8. 1.Kejadian kematian ibu karena persalinan
a.Perdarahan ≤ 1 %
b.Pre-eklampsia ≤ 30 %
c.Sepsis ≤ 0,2 %
1. 2.Pemberi pelayanan persalinan normal
a.Dokter Sp.OG
b.Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)
c.Bidan
1. 3.Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Tim PONEK yang terlatih
2. 4.Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
a.Dokter Sp.OG
b.Dokter Sp.A
c.Dokter Sp.An
1. 5.Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 100 %
2. 6.Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria ≤ 20 %
3. 7.Keluarga Berencana 100 %
a.Presentase KB vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih
b.Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR 1 2 3 4
1. 8.Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 6 Intensif 1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam ≤ 3 %
2. 2.Pemberi pelayanan Unit Intensif a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
b.100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4) 7 Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 3 jam
1. 2.pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad
2. 3.Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen Kerusakan foto ≤ 2 %
3. 4.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 8 Lab. Patologi Klinik 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium. ≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin
4. 2.Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.PK
5. 3.Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium 100 %
6. 4.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 9 Rehabilitasi Medik 1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan ≤ 50 %
7. 2.Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 100 %
8. 3.Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 10 Kefarmasian 1. Waktu tunggu pelayanan
a.Obat Jadi
b.Racikan
a.≤ 30 menit
b.≤ 60 menit NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR 1 2 3 4
1. 2.Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100 %
2. 3.Kepuasan pelanggan ≥ 80 %
3. 4.Penulisan resep sesuai formularium 100 % 11 Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ≥ 90 %
4. 2.Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤ 20 %
5. 3.Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100 % 12 Transfusi Darah 1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 100 % terpenuhi
6. 2.Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01 % 13 Pelayanan Keluarga Miskin Pelayanan terhadap pasien Keluarga Miskin yang datang ke Rumah Sakit pada setiap unit pelayanan 100 % terlayani 14 Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan 100 % Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 100 % Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit 15 Pengelolaan Limbah
7. 1.Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/l
b.COD < 80 mg/l
c.TSS < 30 mg/l
d.PH 6-9
1. 2.Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan 100% 16 Administrasi dan manajemen
2. 1.Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 100%
3. 2.Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100%
4. 3.Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100% NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR 1 2 3 4
5. 4.Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala Karyawan 100%
6. 5.yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun ≥ 60 %
7. 6.Cost recovery ≥ 40 %
8. 7.Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100 %
9. 8.Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤ 2 jam
10. 9.Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 100 % 17 Ambulance/Kereta Jenazah
11. 1.Ambulance/Kereta jenazah 24 jam
12. 2.Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit ≤ 230menit
13. 3.Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan 30 menit 18 Pemulasaraan Jenazah Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 Jam 19 Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang 100 % Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 100 % 20 Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
14. 1.Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 80 %
15. 2.Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100 %
16. 3.Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 100 % 21 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
17. 1.Ada anggota Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang terlatih Anggota Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang terlatih 75 % NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR 1 2 3 4
18. 2.Tersedia APD di setiap instalasi/departemen 60 %
19. 3.Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) 75 % 22 Sterilisasi Ketepatan Waktu Penyediaan Alat Steril 100 % 23 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan/gangguan Software, Hardware dan Jaringan ≤ 80 % 24 Promosi Kesehatan 1. Kepatuhan pengisian form edukasi oleh Profesional Pemberi Asuhan 100 %
20. 2.Pelaksanaan penyuluhan kesehatan Min 4 kali/bulan Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNASD ADJIDIN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…