DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; pelaksanaan kerja sama ; tata cara kerja sama melalui tata cara kso; hasil kerja sama; pemantauan dan evaluasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
9.Peraturan Bupati Garut Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 196); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6.Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7.Direktur adalah Direktur BLUD UOBK RSUD Malangbong.
8.Pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah Direktur BLUD UOBK RSUD Malangbong.
9.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UOBK RSUD dr. Slamet Garut yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong.
12.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UOBK RSUD Malangbong.
13.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah perikatan antara BLUD UOBK RSUD Malangbong dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
18.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD UOBK RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kerjasama pada BLUD UOBK RSUD Malangbong.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Kerjasama yang dilakukan oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.efisiensi;
2. b.efektifitas;
3. c.ekonomis; dan
4. d.saling menguntungkan.
(2)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 5

(1)Kerjasama antara BLUD UOBK RSUD Malangbong dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong.
(2)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD UOBK RSUD Malangbong menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD UOBK RSUD Malangbong mengenai objek tertentu.
(3)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Praktek Bisnis yang Sehat.
(4)Tujuan BLUD UOBK RSUD Malangbong melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD UOBK RSUD Malangbong;
2. b.memberikan nilai tambah bagi BLUD UOBK RSUD Malangbong;
3. c.memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UOBK RSUD Malangbong secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong;
4. d.memperoleh aset BLUD UOBK RSUD Malangbong melalui kemitraan;
5. e.mengoptimalkan penggunaan aset BLUD UOBK RSUD Malangbong;
6. f.memanfaatkan aset BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong;
7. g.meningkatkan Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong; dan
8. h.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
(5)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan mitra kerja sama.

Pasal 6

(1)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
1. a.KSO; dan
2. b.Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
(3)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh Pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Pasal 7

(1)KSO yang dilakukan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah KSO penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong.
(2)KSO penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara BLUD UOBK RSUD Malangbong dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UOBK RSUD Malangbong.
(3)KSO penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.alat kesehatan;
2. b.alat non kesehatan;
3. c.obat dan bahan medis habis pakai yang sifatnya melekat pada alat kesehatan/lainnya;
4. d.bahan penunjang diagnostik;
5. e.gas medis;
6. f.jasa pelayanan ambulance;
7. g.jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi; dan
8. h.jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

(1)Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Sewa;
2. b.KSP;
3. c.BGS; atau
4. d.BSG.
(2)Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA MELALUI TATA CARA KSO

Pasal 9

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara KSO dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi kebutuhan barang/jasa;
b.persiapan pelaksanaan KSO;
c.penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
d.pemilihan mitra KSO;
e.penetapan mitra KSO;
f.penyusunan naskah perjanjian;
g.penandatanganan naskah perjanjian; dan
h.pelaksanaan KSO.

Pasal 10

(1)BLUD UOBK RSUD Malangbong melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
(2)Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UOBK RSUD Malangbong sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
1. a.tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
2. b.nilai tambah yang didapatkan BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
3. c.volume kebutuhan barang/jasa;
4. d.jenis/spesifikasi barang/jasa;
5. e.ketersediaan barang/jasa di pasaran;
6. f.kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
7. g.kondisi keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong; atau
8. h.kondisi teknis di lapangan.

Pasal 11

(1)Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD UOBK RSUD Malangbong melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD UOBK RSUD Malangbong;
2. b.identifikasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja dan RBA BLUD UOBK RSUD Malangbong;
3. c.penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
4. d.penentuan objek KSO;
5. e.penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
6. f.penyusunan jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
(2)Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
(3)Direktur dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya pihak lain sebagai mitra KSO.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…