DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; pelaksanaan kerjasama; tata cara kerja sama melalui tata cara kso; hasil kerja sama; pemantauan dan evaluasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); -9

7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
8.Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita ~ Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 220 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita ~ Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 222); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Garut. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. _3- Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD UPT Puskesmas dengan Pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas atau sumber pembiayaan lainnya. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. ) @) 4. BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama pada BLUD UPT Puskesmas. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kerja sama yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan = peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. ) @) ) @) ®) “)

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.ekonomis; dan
d.saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 5

BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatifBLUD UPT Puskesmas menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD UPT Puskesmas mengenai objek tertentu. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Praktek Bisnis yang Sehat. Tujuan BLUD UPT Puskesmas melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD UPT Puskesmas;
b.memberikan nilai tambah bagi BLUD UPT Puskesmas;
c.memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UPT Puskesmas secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas;
d.memperoleh aset BLUD UPT Puskesmas melalui kemitraan; ©) ) @) ®) ) @) ) _5-
e.mengoptimalkan penggunaan aset BLUD UPT Puskesmas;
f.memanfaatkan aset BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas;
g.meningkatkan pendapatan BLUD UPT Puskesmas; dan
h.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan mitra kerja sama.

Pasal 6

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a.KSO; dan
b.Pemanfaatan Barang Milik Daerah. KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh Pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah KSO penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UPT Puskesmas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dilakukan antara BLUD UPT Puskesmas dengan mitra KSO dalam memenuhi/memperoleh/ menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UPT Puskesmas, dapat berupa alat, bangunan, sewa tanah, sewa gedung, sewa alat dan/atau aset lainnya. Jenis dan bentuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a.alat kesehatan;
b.alat non kesehatan;
c.obat dan bahan medis habis pakai yang sifatnya melekat pada alat kesehatan/lainnya;
d.bahan penunjang diagnostik;
e.gas medis;
f.jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi; atau
g.jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a.Sewa;
b.KSP; @)
c.BGS; atau
d.BSG. Tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA MELALUI TATA CARA KSO

Pasal 9

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara KSO dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi kebutuhan barang/jasa;
b.persiapan pelaksanaan KSO;
c.penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
d.pemilihan mitra KSO;
e.penetapan mitra KSO;
f.penyusunan naskah perjanjian;
g.penandatanganan naskah perjanjian; dan
h.pelaksanaan KSO.

Pasal 10

(1)BLUD UPT Puskesmas melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
(2)Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPT Puskesmas sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
1. a.tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa;
2. b.nilai tambah yang didapatkan BLUD UPT Puskesmas dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
3. c.volume kebutuhan barang/jasa;
4. d.jenis/spesifikasi barang/jasa;
5. e.ketersediaan barang/jasa di pasaran;
6. f.kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
7. g.kondisi keuangan BLUD UPT Puskesmas; atau
8. h.kondisi teknis di lapangan. ) @) ®) ) @) ®) ) 7.

Pasal 11

Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD UPT Puskesmas melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:

a.identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD UPT Puskesmas;
b.identifikasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja dan RBA BLUD UPT Puskesmas;
c.penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
d.penentuan objek KSO;
e.penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
f.penyusunan jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai. Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya pihak lain sebagai mitra KSO.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…