DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kelembagaan; pengelolaan sumber daya manusia; pengelompokan fungsi; prosedur kerja; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. -9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9); Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 220 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 222); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. _3- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Integrasi Layanan Primer yang selanjutnya disingkat ILP adalah upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer. Klaster ILP adalah pembagian layanan kesehatan di puskesmas berdasarkan kebutuhan kesehatan siklus hidup individu, keluarga dan masyarakat. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

(1)2) ©) 4. Klaster Manajemen adalah yang memiliki lingkup tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen puskesmas, manajemen sumber daya, manajemen inti puskesmas, manajemen jejaring, manajemen data dan informasi, manajemen mutu pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan dan aset. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada ibu, anak dan remaja. Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia adalah serangkaian kegiatan pelayanan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada usia dewasa dan lansia. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular dan juga mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat. Klaster Lintas Klaster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket layanan di puskesmas. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Puskesmas Pengawas Internal adalah perangkat UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggung jawab sosial (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. BABII KELEMBAGAAN

Pasal 2

BLUD UPT Puskesmas merupakan UPT bagian dari Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas. BLUD UPT Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas serta otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. )

(5)
(1)_5- BLUD UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina oleh Dinas. Pembinaan tata kelola Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Susunan organisasi BLUD UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

a.Kepala BLUD UPT Puskesmas;
b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Penanggung Jawab Klaster Manajemen yang menyelenggarakan: manajemen inti Puskesmas; manajemen arsip; manajemen sumber daya manusia; manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan Kesehatan; manajemen mutu pelayanan; manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah; manajemen sistem informasi digital; manajemen jejaring; dan © ©® N oo r RN manajemen pemberdayaan masyarakat.
c.Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak yang menyelenggarakan:
1. 1.pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas;
2. 2.pelayanan kesehatan bagi balita dan anak pra sekolah; dan
3. 3.pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja.
d.Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia yang menyelenggarakan:
1. 1.pelayanan kesehatan bagi usia dewasa; dan
2. 2.pelayanan kesehatan bagi lanjut usia.
e.Penanggung jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan yang menyelenggarakan:
1. 1.pencegahan, kewaspadaan dini dan respon; dan
2. 2.pengawasan kualitas lingkungan.
f.Penanggung Jawab Lintas Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas Klaster yaitu: pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan gawat darurat; pelayanan kefarmasian; pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat; pelayanan rawat inap; pelayanan krisis kesehatan; dan No ooRr RN pelayanan rehabilitasi medik dasar. 2) ©)

(1)2) ©)
(1)2) _6- Bagan Struktur Organisasi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

a.Pejabat Pengelola; dan
b.pegawai. Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 5

Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 6

Pelaksanaan mengenai pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

a.pemimpin;
b.pejabat keuangan; dan
c.pejabat teknis. 2) ©) )

(5)
(6)()
(1)2) 7. Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Penanggung Jawab Klaster Manajemen. Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia, Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, dan Penanggung Jawab Lintas Klaster. Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c¢ bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c.menyusun Renstra BLUD; menyiapkan RBA;
e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
f.mengusulkan calon pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya pada BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Dinas;
g.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
h.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
i.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

(1)2) ©) )
(1)2) ©) _8-

Pasal 9

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
c.menyiapkan DPA;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi; menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan. Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 10

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan Kkegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
d.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

(1)2) ©) )
(5)
(6)() 8) _9-

Pasal 11

Pegawai BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas. Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a.pegawai negeri sipil; dan/atau
b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai BLUD UPT Puskesmas sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja belum terpenuhi, dapat melakukan pengadaan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya melalui pengadaan tenaga alih daya. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak. Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Kepala Dinas dan PPKD. Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai tenaga alih daya.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…