DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pengelolaan keuangan; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran blud; penatausahaan keuangan; pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, entitas dan basis akuntansi; laporan kinerja blud; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
13.Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 220 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 222); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
7.Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11.Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala UPT Puskesmas.
12.Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13.Klaster Manajemen adalah yang memiliki lingkup tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen puskesmas, manajemen sumber daya, manajemen inti puskesmas, manajemen jejaring, manajemen data dan informasi, manajemen mutu pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan dan aset.
14.Klaster Kesehatan Ibu dan Anak adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada ibu, anak dan remaja.
15.Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia adalah serangkaian kegiatan pelayanan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada usia dewasa dan lansia.
16.Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular dan juga mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.
17.Lintas Klaster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket layanan di Puskesmas.
18.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
20.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
21.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
24.Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang telah disahkan dan ditetapkan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Garut.
25.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26.DBA Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah DBA yang memuat pendapatan dan belanja BLUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Puskesmas.
28.Surat Otorisasi Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat OPD, adalah surat yang digunakan/diterbitkan oleh Pemimpin BLUD untuk penerbitan SPD atas beban pengeluaran DBA.
29.Surat Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat yang dibuat sebagai dasar pencairan dana BLUD dan/atau untuk memerintahkan bank mencairkan dana kepada Bendahara Pengeluaran BLUD dan/atau pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pejabat Keuangan berdasarkan OPD.
30.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
31.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran BLUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
32.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33.Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja.
34.Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja.
35.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
36.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
37.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38.Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
39.Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 2

Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

a.Pemimpin yaitu Kepala UPT Puskesmas;
b.Pejabat Keuangan yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Penanggung jawab Klaster Manajemen;
c.Pejabat Teknis yaitu Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia, Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, dan Penanggung Jawab Lintas Klaster.

Pasal 3

(1)Kepala UPT Puskesmas selaku Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.menyiapkan Renstra BLUD;
4. d.menyusun RBA;
5. e.mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
6. f.mengusulkan calon pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya pada BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Dinas;
7. g.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis., mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
9. i.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 4

(1)Penanggungjawab Klaster Manajemen selaku Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas adalah penanggung jawab keuangan.
(2)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
10. j.melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pejabat Teknis adalah Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia, Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, dan Penanggung Jawab Lintas Klaster.
(2)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
4. d.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya; dan
5. e.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya.
(3)Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
(4)Pejabat Teknis dapat bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia, Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, dan Penanggung Jawab Lintas Klaster, bertindak selaku PPTK pada BLUD UPT Puskesmas.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membantu tugas dan wewenang KPA, mempunyai tugas yang meliputi:
1. a.mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan;
2. b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan; dan
3. c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan BLUD UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
(3)Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan;
2. b.monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan; dan
3. c.melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan kepada KPA.
(4)Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan;
2. b.menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
3. c.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1)BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra yang merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai bagian dari Renstra Dinas.
(2)Dinas melakukan verifikasi terhadap Renstra BLUD UPT Puskesmas.
(3)BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam penyusunan RBA dan bagi Dinas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disusun berdasarkan:
1. a.anggaran berbasis kinerja;
2. b.standar satuan harga dan analisis standar belanja; dan
3. c.kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.
(2)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(3)Standar satuan harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan yang berlaku di Daerah.
(4)Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPT Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
(5)Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
(6)Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila:
1. a.terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional dan APBD;
2. b.belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
3. c.adanya pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar sub kegiatan.
(7)BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada RBA.
(8)Pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dituangkan dalam perubahan RBA.
(9)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
1. a.ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. b.rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. c.perkiraan harga;
4. d.besaran persentase ambang batas; dan
5. e.perkiraan maju atau forward estimate.
(2)RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 10

(1)Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2)Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(3)Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
(4)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
(5)Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…