Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; prinsip dasar remunerasi; ruang lingkup remunerasi BLUD UPT puskesmas; sumber pembiayaan remunerasi; besaran remunerasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); -9
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
BAB III
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
BAB IV
Anggaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas:
Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut: 2)
Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Pejabat Pengelola, serta Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berstatus PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan PNS dan PPPK. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Penetapan besaran pagu insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ dihitung berdasarkan persentase dari total pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan huruf d. Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
Pemberian insentif kepada Pegawai BLUD UPT Puskesmas ditetapkan berdasarkan kriteria:
Besaran insentif berdasarkan kriteria jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa insentif manajemen ditentukan sebagai berikut:
Pemberian insentif berdasarkan kriteria ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
Membuka PDF…