DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis pelayanan; pelaksanaan; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
12.Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 220 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 222); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9.Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan mengutamakan Promotif dan Preventif di Wilayah Kerjanya.
10.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11.Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas.
12.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13.Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.
15.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
16.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
17.Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintah.
18.Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya SPM BLUD UPT Puskesmas adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan lanjutan yang merupakan urusan wajib Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya SPM BLUD UPT Puskesmas adalah:
1. a.meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. b.untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima Pelayanan Dasar dan lanjutan yang dilaksanakan oleh SPM BLUD UPT Puskesmas; dan
3. c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
(3)Fungsi SPM BLUD UPT Puskesmas sebagai:
1. a.alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai BLUD UPT Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. b.tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. c.dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
4. d.alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

(1)Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan:
1. a.fokus pada jenis pelayanan;
2. b.terukur;
3. c.dapat dicapai;
4. d.relevan dan dapat diandalkan; dan
5. e.tepat waktu.
(2)Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
(3)Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
(4)Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
(5)Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
(6)Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

(1)Jenis pelayanan dasar pada BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. b.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. c.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. d.pelayanan kesehatan balita;
5. e.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. f.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. g.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. h.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. i.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. j.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. k.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. l.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus);
13. m.pelayanan rawat jalan;
14. n.pelayanan gawat darurat;
15. o.pelayanan rawat inap;
16. p.pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
17. q.pelayanan kefarmasian;
18. r.pelayanan rekam medik; dan
19. s.pelayanan persalinan.
(2)SPM untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
(2)Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD UPT Puskesmas.
(3)Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM BLUD UPT Puskesmas.
(2)SPM BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dibantu oleh pegawai BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mencapai target sesuai SPM seluruhnya dibebankan kepada pendapatan BLUD UPT Puskesmas serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan pemenuhan SPM diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan capaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan SPM dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi:
1. a.perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
2. b.penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
3. c.penilaian pengukuran kinerja; dan
4. d.penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…