DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang pakaian dinas, model pakian dinas, penggunaan pakian dinas, atribut pakaian dinas, kelengkapan pakaian dinas, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemeirntahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11.Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
12.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14.Pakaian Dinas Upacara Besar yang selanjutnya disingkat PDUB adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15.Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
16.Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
17.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
18.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
19.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.
20.Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
21.Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan kegiatan olah raga.
22.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
23.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pejabat dan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

a.PDH, yaitu:
1. 1.PDH khaki;
2. 2.PDH kemeja putih;
3. 3.PDH pakaian Khas Sunda;
4. 4.PDH casual; dan
5. 5.PDH batik.
b.PSL;
c.PSH;
d.PSR;
e.PDU penyelenggaraan urusan tertentu;
f.PDU;
g.pakaian seragam batik KORPRI; dan
h.pakaian olahraga.

Pasal 3

Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a.PDH, yaitu:
1. 1.PDH khaki;
2. 2.PDH kemeja putih;
3. 3.PDH pakaian khas Sunda;
4. 4.PDH casual; dan
5. 5.PDH batik.
b.PDH Perangkat Daerah Tertentu atau pegawai tertentu, yaitu:
1. 1.pakaian dinas penanggulangan bencana daerah;
2. 2.pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. 3.pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
4. 4.pakaian dinas perhubungan;
5. 5.pakaian dinas tenaga pendidik;
6. 6.pakaian dinas petugas kebersihan;
7. 7.pakaian dinas tenaga kesehatan;
8. 8.pakaian dinas kuasa hukum daerah;
9. 9.pakaian dinas pelayanan perizinan;
10. 10.pakaian dinas pelayanan administrasi kependudukan; dan
11. 11.pakaian dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
c.PSL;
d.PSH;
e.PSR
f.PDU perangkat daerah tertentu;
g.PDU;
h.PDL;
i.PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
j.pakaian seragam batik KORPRI; dan
k.pakaian olahraga.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS

Pasal 4

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dan Pasal 3 huruf a angka 1 terdiri atas:
1. a.PDH khaki model kemeja lengan panjang/pendek, digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.PDH khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas memakai tutup;
2. b.celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
3. c.baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
4. d.atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang Daerah, tanda pengenal, mutz, dan tanda pangkat khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati.
5. e.atribut sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat, dan Lurah ditambah penggunaan tanda jabatan; dan
6. f.kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang Garuda dan untuk ASN menggunakan lambang daerah, sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
(3)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah memakai tutup;
2. b.celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
3. c.kerudung kuning mustard tidak bercorak (untuk wanita muslim berjilbab);
4. d.atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama Perangkat Daerah, lambang Daerah, dan tanda pengenal, mutz, dan tanda pangkat khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural, Camat, Lurah, dan Pelaksana serta Fungsional PNS;
5. e.atribut sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah ditambah penggunaan tanda jabatan; dan
6. f.kelengkapan yaitu sepatu warna hitam.
(4)Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Ketentuan model pakaian PDH warna khaki wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan Pasal 3 huruf a angka 2 terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang/pendek, serta kerah berdiri dan terbuka;
  2. 2.penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana;
  3. 3.celana panjang warna hitam atau gelap;
  4. 4.atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama Perangkat Daerah, lambang Daerah dan tanda pengenal;
  5. 5.atribut sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah, ditambah penggunaan tanda jabatan; dan
  6. 6.kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang Garuda dan untuk ASN menggunakan lambang daerah, sepatu warna hitam.
2. b.PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang/pendek dan kerah rebah;
  2. 2.rok/celana panjang warna hitam/gelap;
  3. 3.kerudung warna khaki muda (untuk wanita muslim berjilbab);
  4. 4.atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, dan tanda pengenal;
  5. 5.atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang Daerah, dan tanda pengenal; dan
  6. 6.sepatu warna hitam.
(4)Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Ketentuan model pakaian PDH kemeja putih wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)PDH pakaian khas Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 dan Pasal 3 huruf a angka 3 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.PDH pakaian khas Sunda pria, dengan ketentuan:
  1. 1.atasan lengan panjang warna gelap hitam;
  2. 2.celana panjang warna hitam;
  3. 3.atribut yaitu tanda pengenal, untuk Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah menggunakan tanda jabatan kerah; dan
  4. 4.kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas Sunda dengan memakai sandal terumpah khas sunda.
2. b.PDH pakaian khas Sunda wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kebaya khas Sunda warna menyesuaikan;
  2. 2.sinjang batik garutan warna menyesuaikan;
  3. 3.kerudung warna menyesuaikan (untuk wanita muslim berjilbab);
  4. 4.atribut yaitu tanda pengenal; dan
  5. 5.kelengkapan sandal/slop.
(2)Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH baju khas Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Ketentuan model pakaian PDH baju khas Sunda wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)PDH casual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 dan Pasal 3 huruf a angka 4 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.PDH casual pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
  2. 2.celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
  3. 3.ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak; dan
  4. 4.atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, dan tanda pengenal.
2. b.PDH casual wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
  2. 2.rok panjang atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
  3. 3.ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak;
  4. 4.kerudung/jilbab warna menyesuaikan (untuk wanita muslim berjilbab); dan
  5. 5.atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, dan tanda pengenal.
(2)Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH casual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Ketentuan model pakaian PDH casual wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1)Selain PDH casual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi pegawai yang menjalankan tugas operasional di lapangan, dapat menggunakan PDH casual lapangan.
(2)PDH casual lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.PDH casual lapangan pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna bebas tidak bercorak;
  2. 2.celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
  3. 3.atribut terdiri dari papan nama dan tanda pengenal; dan
  4. 4.kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak dan kaos kaki.
2. b.PDH casual lapangan wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna bebas tidak bercorak;
  2. 2.celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
  3. 3.kerudung/jilbab warna menyesuaikan tidak bercorak (untuk wanita muslim berjilbab);
  4. 4.atribut terdiri dari papan nama dan tanda pengenal; dan
  5. 5.kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak dan kaos kaki.
(3)Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH casual lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Ketentuan model pakaian PDH casual lapangan wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

Kelengkapan PDH Casual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) berupa atribut tanda pengenal, ikat pinggang dan sepatu menggunakan bahan dasar Kulit Garut.

Pasal 10

(1)PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 dan Pasal 3 huruf a angka 5 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.PDH batik pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja batik lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
  2. 2.celana panjang warna menyesuaikan;
  3. 3.atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah menggunakan tanda jabatan kerah; dan
  4. 4.kelengkapan terdiri dari sepatu warna hitam.
2. b.PDH batik wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja batik lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
  2. 2.celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
  3. 3.kerudung warna menyesuaikan tanpa motif/polos (untuk wanita muslim berjilbab);
  4. 4.atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah menggunakan tanda jabatan kerah; dan
  5. 5.kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
(2)Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Ketentuan model pakaian PDH batik wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c, digunakan pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PSL laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)PSL perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…