DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Perbup ini diatur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan pada Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8A, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Bupati Garut Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 193) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (5) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah Atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
(2)Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua DPRD.
(3)Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
(4)Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas;
2. b.pelaksana tugas;
3. c.waktu pelaksanaan tugas; dan
4. d.tempat pelaksanaan tugas.
(4a)SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
(5)Dalam hal Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan anggaran yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
(6)Dalam penerbitan SPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transport;
3. c.biaya penginapan; dan
4. d.uang representasi.
(2)Komponen-komponen perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Komponen-komponen perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
1. a.uang makan;
2. b.uang transport lokal; dan
3. c.uang saku.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan Standar Harga yang ditetapkan serta diberikan sesuai dengan jumlah hari dalam surat penugasan.
(3)Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas Jabatan lebih dari 8 (delapan) jam.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.
(5)Dalam hal kegiatan orientasi atau pendalaman tugas DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.uang harian diberikan untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pendalaman tugas yang diselenggarakan di luar Daerah atau di dalam Daerah yang melebihi 8 (delapan) jam;
2. b.uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan;
3. c.untuk hari kedua sampai dengan sehari sebelum hari kepulangan diberikan uang saku pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Pemerintah Daerah.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Biaya transpor/transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
2. b.retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
(2)Biaya transpor dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan fasilitas umum, seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, sewa kendaraan, taksi atau tranportasi umum lainnya dibayarkan secara at cost (biaya riil/sesuai pengeluaran).
(3)Untuk kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) tol dan retribusi lainnya sebagai pengganti biaya transpor yang dibayarkan secara at cost dengan tidak melampaui batas tertinggi standar satuan biaya.
(4)Perjalanan dinas jabatan dalam kota yang dilakukan lebih dari 1 (satu) hari, biaya transport lokal hanya diberikan 1 (satu) kali pada saat keberangkatan dan 1 (satu) kali pada saat kepulangan.
(5)Pembiayaan satuan biaya taksi/taksi online/travel dapat diberikan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang riil (pembiayaan secara at-cost).
(6)Terhadap pelaksana perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat dengan tujuan lebih dari satu tempat tujuan diberikan biaya transportasi tambahan sesuai dengan tarif transportasi yang berlaku yang dibayarkan secara at cost.
(7)Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah berupa tiket, kuitansi, bukti pembayaran kendaraan secara on-line dan/atau alat bukti pembayaran lainnya yang sah.

5.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mempunyai fasilitas kendaran dinas dan digantikan dengan tunjangan transportasi, menerima fasilitas biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat penginapan/peristirahatan lainnya.
(2)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara at cost (biaya riil/sesuai pengeluaran).
(3)Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Harga; dan
2. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
(4)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan untuk:
1. a.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
2. b.perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan
3. c.perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(5)Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus melengkapi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak pelaksana perjalanan dinas dan pemilik rumah yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dan pemilik rumah beserta bukti identitas yang menjadi tempat menginap.

7.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan jumlah hari dalam surat penugasan.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

8.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas Jabatan belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas Jabatan selesai.

9.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
(2)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.tiket, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.bukti pembayaran yang sah untuk menggunakan jasa transportasi lainnya seperti travel berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha/perseorangan yang bergerak di bidang jasa transportasi;
6. f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
7. g.perhitungan rampung biaya perjalanan dinas jabatan; dan
8. h.laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
(3)Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapakan di Garut pada tanggal 19 - 2 - 2025 Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN Diundangkan di Garut Pada tanggal 19 - 2 - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 22 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor : ………… Tanggal : ………… NO. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 dst JUMLAH Terbilang Garut, …………………….. Telah Dibayar Sejumlah Rp……………………….. Bendahara (……………………………………..) NIP. ………………………. Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar Rp……………………….. Yang Menerima (……………………………………..) NIP. ………………………. PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan Sejumlah : Rp.…………………………… Yang Telah Dibayar Sejumlah : Rp.…………………………… Sisa Kurang/Lebih : Rp.…………………………… Pejabat yang Berwenang/Pejabat Lain yang Ditunjuk (………………………………..) NIP. ………………………… Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN I. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kabupaten Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Jenis Perjalanan Dinas Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transpor Pegawai Jumlah Hari yang Dibayarkan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah Uang Makan Tranport Lokal Uang Saku 1 2 3 4 5 6 7 8
1. a.Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan v V V V V 1) Sesuai penugasan -
2. b.Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya V V V V V 1) Sesuai penugasan -
3. c.Perjalanan dinas jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas V V V V V 1) Sesuai penugasan -
4. d.Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya (termasuk bimtek dan kursus) V 4) V 4) V V 3) V 1) Sesuai penugasan selama mengikuti diklat mendapatk an uang harian Diklat - Keterangan:
  1. 1.V 1) = biaya transpor pegawai diberikan untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan.
  2. 2.V 2) = biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa pengumandahan (detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
  3. 3.V 3) = biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan dalam hal tidak memungkinkan (kesulitan transportasi) untuk langsung pulang atau datang pada saat tepat hari pelaksanaan dan/atau penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
  4. 5.Biaya transportasi perjalanan dinas diberikan sesuai biaya riil. Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) atau lebih diberikan biaya transpor dalam bentuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan jarak tempuh wilayah dan dibayarkan secara at cost (biaya riil). II. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan di Dalam Kabupaten Jenis Perjalanan Dinas Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transpor Pegawai Jumlah Hari yang Dibayarkan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah Uang Makan Tranport Lokal Uang Saku 1 2 3 4 5 6 7 8
5. a.Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan V V V V V 1) Sesuai penugasan -
6. b.Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya V V V V V 1) Sesuai penugasan -
7. c.Perjalanan dinas jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas V V V V V 1) Sesuai penugasan -
8. d.Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (termnasuk bimtek dan kursus) V 4) V 4) V V 3) V 1) Sesuai penugasan - Keterangan:
  1. 1.V 1) = biaya transpor pegawai diberikan untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan.
  2. 2.V 2) = biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa pengumandahan (detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
  3. 3.V 3) = biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan dalam hal tidak memungkinkan (kesulitan transportasi) untuk langsung pulang atau datang pada saat tepat hari pelaksanaan dan/atau penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
  4. 5.Lama pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
  5. 6.biaya transpor perjalanan dinas diberikan sesuai biaya riil. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) atau lebih diberikan biaya transpor dalam bentuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan jarak tempuh wilayah dan dibayarkan secara at cost (biaya riil). Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH FORMAT SPD KOP SKPD (1) SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1 Pejabat yang Berwenang (2) 2 Nama yang Melaksanakan Perjalanan Dinas (3) 3 a. Pangkat dan Golongan a. (4)
9. b.Jabatan/Instansi b. (5)
10. c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. (6) 4 Maksud Perjalanan Dinas (7) 5 Alat Angkutan yang Digunakan (8) 6 a. Tempat Berangkat a. (9)
11. b.Tempat Tujuan b. (10) 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a. (11)
12. b.Tanggal Berangkat b. (12)
13. c.Tanggal Harus Kembali/Tiba di Tempat Baru c. (13) 8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan
  1. 1.………………………
  2. 2.………………………
  3. 3.……………………… (14) ………….. (15) ………….. (16)
  4. 4.………………………
  5. 5.……………………… 9 Pembebanan Anggaran
14. a.Instansi a. (17)
15. b.Akun b. (18) 10 Keterangan Lain-lain (19) * Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di ……………….. (20) Tanggal ………………………… (21) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (………………….………) (22) NIP. ……………………. I Berangkat dari : (23) (Tempat Kedudukan) Ke : (24) Pada Tanggal : (25)
(26)(……………………………….………..) (27) NIP. ………………………………….. (28) II Tiba di : (29) Berangkat dari : (34) Pada Tanggal : (30) Ke : (35) Kepala : (31) Pada Tanggal : (36) Kepala (37) (…………………………………….. ) (32) (……………………………….………..) (38) NIP. ……………………………….. (33) NIP. ………………………………….. (39) III Tiba di : (29) Berangkat dari : (34) Pada Tanggal : (30) Ke : (35) Kepala : (31) Pada Tanggal : (36) Kepala (37) (…………………………………….. ) (32) (……………………………….………..) (38) NIP. ……………………………….. (33) NIP. ………………………………….. (39) IV Tiba di : (29) Berangkat dari : (34) Pada Tanggal : (30) Ke : (35) Kepala : (31) Pada Tanggal : (36) Kepala (37) (…………………………………….. ) (32) (……………………………….………..) (38) NIP. ……………………………….. (33) NIP. ………………………………….. (39) V Tiba di : (29) Berangkat dari : (34) Pada Tanggal : (30) Ke : (35) Kepala : (31) Pada Tanggal : (36) Kepala (37) (…………………………………….. ) (32) (……………………………….………..) (38) NIP. ……………………………….. (33) NIP. ………………………………….. (39) VI Tiba Kembali di : (40) (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : (41) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (………………………………….) NIP. ……………………………
(42)VII Catatan Lain-lain VIII PERHATIAN: Pejabat berwenang yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkatnya/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. Keterangan:
1. a.Petunjuk Pengisian Surat Perjalanan Dinas (SPD) Lembar I:
(1)Diisi nama Satuan Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
(2)Diisi Pejabat yang berwenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari kegiatan yang dibebani.
(3)Diisi nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (Pelaksana SPD).
(4)Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD.
(5)Diisi jabatan/instansi Pelaksana SPD.
(6)Diisi tingkat biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD.
(7)Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas.
(8)Diisi jenis alat angkutan/ transportasi yang digunakan.
(9)Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD.
(10)Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
(11)Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam.
(12)Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan perjalanan dinas.
(13)Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di tempat tujuan baru untuk perjalanan dinas pindah.
(14)Diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, khusus untuk perjalanan dinas pindah. Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan.
(15)Diisi dengan tanggal lahir pengikut/yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, khusus untuk perjalanan dinas pindah. untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan.
(16)Diisi hubungan pengikut dengan Pelaksana SPD, khusus untuk perjalanan dinas pindah. Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan.
(17)Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas.
(18)Diisi kegiatan, output dan akun dalam DPA yang dibebani.
(19)Diisi nomor dan tanggal surat tugas Pelaksana SPD.
(20)Diisi tempat penandatanganan SPD.
(21)Diisi tanggal penandatanganan SPD.
(22)Diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menandatangani SPD.
1. b.Petunjuk Pengisian Surat Perjalanan Dinas (SPD) Lembar I:Lembar II:
(23)Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD.
(24)Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas Pelaksana SPD.
(25)Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas.
(26)Diisi nama jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(27)Diisi tanda tangan dan nama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(28)Diisi NIP Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(29)Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas Pelaksana SPD.
(30)Diisi tanggal tiba di tempat tujuan perjalanan dinas.
(31)Diisi nama jabatan penandatangan SPD di tempat tujuan.
(32)Diisi tanda tangan dan nama penandatangan SPD di tempat tujuan.
(33)Diisi NIP penandatangan SPD di tempat kedudukan tujuan.
(34)Diisi nama tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas.
(35)Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas lanjutan.
(36)Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas lanjutan.
(37)Diisi nama jabatan penandatangan SPD di lokasi tempat keberangkatan lanjutan.
(38)Diisi tanda tangan dan nama penandatangan SPD di tempat lanjutan keberangkatan.
(39)Diisi NIP penandatangan SPD di tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas.
(40)Diisi nama tempat kedudukan semula Pelaksana SPD.
(41)Diisi tanggal tiba di tempat kedudukan semula Pelaksana SPD.
(42)Diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menandatangani SPD.Pelaksana SPD.
(43)Diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menandatangani SPD. Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………. NIP : ………………………………………………………. Jabatan : ………………………………………………………. Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ……… tanggal ………, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: No Uraian Jumlah Jumlah
2.Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, ……………………………… NIP. ……………………….. …………, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD, …………………………… NIP. ……………………… Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…