DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2024-2029. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan sasaran pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2024-2029. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11.Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
15.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 139); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2024-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas – luasnya. Secara konsepsional pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah- langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
10.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangakat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16.Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMANTAUAN PENERAPAN SPM 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Pasal 2

(1)Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan sasaran pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Penerapan SPM serta penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah.
(3)Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 3

(1)Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
(2)Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
3. c.Bab III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
4. d.Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
5. e.Bab V : Kesimpulan dan Saran.
(2)Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM Dalam rangka pencapaian pemeunuha SPM, penentuan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, maka diperlukan penguatan Tim penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintergrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perecanaan daerah A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi Strategi dan kebijakan rencana aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal 5

Bupati dalam penerapan SPM di Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
2. b.penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
(2)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilasanakan oleh Tim Penerapan SPM Daerah yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SPM Dalam rangka pencapaian mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, maka diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah A. Pemantauan dan Evaluasi SPM Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 7

(1)Laporan Penerapan SPM menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Materi muatan Laporan Penerapan SPM paling sedikit terdiri atas:
1. a.hasil penerapan SPM;
2. b.kendala penerapan SPM; dan
3. c.ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
(3)Perangkat Daerah atau Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan unit kerja yang menye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan dan Perangkat Daerah terkait, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata pemerintahan menyusun laporan hasil pencapaian SPM Daerah untuk disampaikan Bupati kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.
(5)Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V

PENUTUP 5.1 Kesimpulan Dokmen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Garut Tahun 2024-2029 ini disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Garut di Tahun 2024-2029. Dokumen Rencana Aksi ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

Sumber pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2029 bersumber pada:

a.APBD; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 19 - 2 - 2025 Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN Diundangkan di Garut pada tanggal 19 - 2 - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 23 1 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan Peraturan Bupati Garut tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2024 – 2029 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, Dalam memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan pemetaan guna merencanakan penerapan SPM jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan harapan dengan adanya perencanaan tersebut pemerintah daerah dapat memenuhi dan melaksanakan rencana tersebut sehingga penerapan SPM dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tentunya dapat memenuhi hak dari setiap masyarakat untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian rencana aksi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih seraya berharap semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Garut kearah yang lebih maju, senantiasa memperoleh petunjuk serta ridho Allah SWT. Amin Ya Robbal ‘alamiin. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2024-2029 Salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis dan keadilan salah satu wujudnya melalui pelaksanaan urusan Pemerintahan yang tepat sasaran. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan Pemerintahan absolut dan ada urusan Pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak – hak konstitusional masyarakat. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagi norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1.Pengumpulan Data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis
2.Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3.Penjurusan rencana pemenuhan pelayan dasar, dan
4.Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan kementerian terkait. Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, SPM harus dijadikan sebagai prioritas belanja daerah. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Guna mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut yang berpedoman pada prinsip pemerataan dan keadilan, Pemerintah Kabupaten Garut turut menerapkan SPM dalam rangka menjamin hak konstitusional masyarakat, dimana SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dalam rangka perwujudan percepatan dan memaksimalkan pencapaian SPM di Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Garut telah membentuk Tim Penerapan SPM sebagaimana Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.7-TAPEM/2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana salah satu tugasnya adalah menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Garut. 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadikan acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:
1.Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.
2.Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan ditargetkan Pemerintah Daearah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3.Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4.Menyediakan langkah – langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam penyusunan target pencapaian SPM. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam mencapai sasaran yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. 1.3 KONDISI UMUM WILAYAH
1.Letak Geografis dan Wilayah Administrasi Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor. Gambar 1.1 Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56’49” - 7°45’00” Lintang Selatan dan 107°25’8” - 108°7’30” Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km2 (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur; • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang; • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Gambar 1.2 Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Garut
2.TOPOGRAFI Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0°-2° adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2°-15° adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15°-40° adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas 40° adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut. Gambar 1.3 Kondisi Topografi Kabupaten Garut
3.GEOLOGI Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol Gambar 1.4 Kondisi Geologi Kabupaten Garut
4.HIDROLOGI Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sekitar 700 liter perdetik. Gambar 1.5 Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut
5.KLIMATOLOGI Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata harian di sekitar Garut berkisar antara 13,6 mm - 27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun. Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara. Gambar 1.6 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut
6.KONDISI PENGGUNAAN LAHAN Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, dari total luas wilayah 310.705,29 Ha, sebagian besar berupa hutan seluas 73.657,20 Ha (23,71%), kebun/perkebunan seluas 55.752,67 Ha (17,94%), tanah ladang seluas 52.681,37 Ha (16,96%), semak belukar seluas 47.030,36 Ha (15,14%), sawah tadah hujan seluas 40.065,42 Ha atau 12,89%, area pemukiman seluas 19.408,17 Ha (6,25%), sawah irigasi seluas 17.492,23 Ha atau 5,63%, dan sisanya berupa padang rumput, air sungai, tanggul pasir, danau/situ, bangunan, kolam ikan, hutan bakau, empang/tambak, pasir darat, dan mata air. Tabel 1.1 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Proporsi (%) 1 Air Sungai 1.592,39 0,51% 2 Area Pemukiman 19.408,17 6,25% 3 Bangunan 82,83 0,03% 4 Danau/Situ 211,12 0,07% 5 Empang/Tambak 30,56 0,01% 6 Hutan 73.657,21 23,71% 7 Hutan Bakau 31,83 0,01% 8 Kebun/Perkebunan 55.752,67 17,94% 9 Kolam Ikan 35,69 0,01% 10 Mata Air 2,58 0,00% 11 Padang Rumput 2.351,96 0,76% 12 Pasir Darat 5,27 0,00% 13 Sawah Irigasi 17.492,23 5,63% 14 Sawah Tadah Hujan 40.065,42 12,89% 15 Semak Belukar 47.030,36 15,14% 16 Tanah Ladang 52.681,37 16,96% 17 Tanggul Pasir 273,63 0,09% Jumlah 310.705,29 100,00% Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031.
7.DEMOGRAFI Gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Adminitrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukan jumlah penduduk pada Semester 4 tahun 2023 mencapai 2.753.949 jiwa atau menurun 5.541 jiwa atau 0,2 % dari tahun 2022 sebanyak 2.759.490 Jiwa Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan berdasarkan Data SIAK Tahun 2023 KODE KEC NAMA KEC LAKI – LAKI PEREMPUAN JUMLAH 32.05.01 GARUT KOTA 67,053 65,539 132,592 32.05.02 KARANGPAWITAN 74,625 71,660 146,285 32.05.03 WANARAJA 25,950 24,906 50,856 32.05.04 TAROGONG KALER 50,815 49,564 100,379 32.05.05 TAROGONG KIDUL 59,338 58,433 117,771 32.05.06 BANYURESMI 50,085 48,035 98,120 32.05.07 SAMARANG 42,715 40,759 83,474 32.05.08 PASIRWANGI 36,959 35,108 72,067 32.05.09 LELES 45,173 43,379 88,552 32.05.10 KADUNGORA 50,340 47,907 98,247 32.05.11 LEUWIGOONG 25,696 24,749 50,445 32.05.12 CIBATU 39,981 38,160 78,141 32.05.13 KERSAMANAH 21,338 20,402 41,740 32.05.14 MALANGBONG 72,293 68,229 140,522 32.05.15 SUKAWENING 30,742 29,317 60,059 32.05.16 KARANGTENGAH 10,124 9,579 19,703 32.05.17 BAYONGBONG 54,434 51,982 106,416 32.05.18 CIGEDUG 23,514 22,194 45,708 32.05.19 CILAWU 58,493 56,776 115,269 32.05.20 CISURUPAN 54,439 52,182 106,621 32.05.21 SUKARESMI 22,485 21,231 43,716 32.05.22 CIKAJANG 44,782 42,940 87,722 32.05.23 BANJARWANGI 31,280 29,684 60,964 32.05.24 SINGAJAYA 25,298 24,346 49,644 32.05.25 CIHURIP 10,283 9,663 19,946 32.05.26 PEUNDEUY 12,851 12,266 25,117 32.05.27 PAMEUNGPEUK 22,470 21,973 44,443 32.05.28 CISOMPET 28,689 27,316 56,005 32.05.29 CIBALONG 24,739 23,6692 48,408 32.05.30 CIKELET 23,861 22,971 46,832 32.05.31 BUNGBULANG 31,499 29,674 61,173 32.05.32 MEKARMUKTI 9,790 9,640 19,430 32.05.33 PAKENJENG 37,740 36,358 74,098 32.05.34 PAMULIHAN 9,880 9,450 19,330 32.05.35 CISEWU 17,799 17,157 34,956 32.05.36 CARINGIN 17,936 17,134 35,070 32.05.37 TALEGONG 15,626 14,903 30,529 32.05.38 BL. LIMBANGAN 44,358 41,579 85,937 32.05.39 SELAAWI 22,921 21,553 44,474 32.05.40 CIBIUK 19,429 18,049 37,478 32.05.41 PANGATIKAN 22,618 21,617 44,235 32.05.42 SUCINARAJA 16,011 15,464 31,475 TOTAL 1,406,452 1,347,497 2,753,949 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2023 Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2023 berada di Kecamatan Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota,dan Tarogong Kidul sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pamulihan, Mekarmukti dan Karangtengah. Tabel 1.3 Data Kependudukan Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019 - 2023 INDIKATOR Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1.Jumlah Penduduk (Jiwa) 2.284.41 8 2.514.51 5 2.628.723 2.759.490 2.753.949 - Laki-Laki (Jiwa) 1.168.32 9 1.285.22 5 1.341.442 1.408.225 1.406.452 - Perempuan (Jiwa) 1.095.54 7 1.116.08 9 1.229.290 1.287.281 1.351.265
2.Sex Ratio (%) 104,68 104,48 104,2 104,22 104,38
3.Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,19 % 10,07 % 3,4 % 4,97 -0,20
4.Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 735,2 820,35 857,61 900,71 898,46
5.Jumlah Rumah Tangga (KK) 836.954 846.974 870.636 915.327 907.609 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (Sex ratio) menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk pada tahun 2023 sebesar 104,38% yang berarti ada sekitar 104 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar 104,22 %. Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2023 sebesar -0,20 % mengalami penurunan tahun 2022. Kepadatan Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 898,46 jiwa/Km2 mengalami penurunan sebesar 2,25 jiwa/Km2 dari kepadatan penduduk tahun 2022 sebesar 900,71 jiwa/Km2, sementara jumlah rumah tangga pada tahun 2023 adalah sebesar 907.609 KK menurun 7.718 dari tahun 2022 yaitu sebanyak 915.327 KK.
8.KAWASAN RAWAN BENCANA Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karateristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara komplek Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk. Gambar 1.7 Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut
9.Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Secara administratif, sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Garut mempunyai jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Terakhir pada tahun 2011 telah melakukan penambahan jumlah desa sebanyak 11 (sebelas) desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 s.d. 22 Tahun 2011. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas mencapai 6,96% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.633,32 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%. Sebagai gambaran umum berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah seluruh Kecamatan beserta jumlah desa/kelurahan. Tabel 1.4 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Garut No Nama Kecamatan Jumlah Desa/Kel No Nama Kecamatan Jumlah Desa/Kel 1 Cisewu 9 desa 22 Samarang 13 desa 2 Caringin 6 desa 23 Pasirwangi 12 desa 3 Talegong 7 desa 24 Tarogong Kidul 7 desa 5 kelurahan 4 Mekarmukti 5 desa 25 Tarogong Kaler 12 desa 1 kelurahan 5 Bungbulang 13 desa 26 Garut Kota 11 kelurahan 6 Pamulihan 5 desa 27 Karangpawitan 16 desa 4 kelurahan 7 Pakenjeng 13 desa 28 Wanaraja 9 desa 8 Cikelet 11 desa 29 Pangatikan 8 desa 9 Pameungpeuk 8 desa 30 Sucinaraja 7 desa 10 Cibalong 11 desa 31 Sukawening 11 desa 11 Cisompet 11 desa 32 Karangtengah 4 desa 12 Peundeuy 6 desa 33 Banyuresmi 15 desa 13 Singajaya 9 desa 34 Leles 12 desa 14 Cihurip 4 desa 35 Leuwigoong 8 desa 15 Banjarwangi 11 desa 36 Cibatu 11 desa 16 Cikajang 12 desa 37 Kersamanah 6 desa 17 Cilawu 18 desa 38 Cibiuk 5 desa 18 Bayongbong 18 desa 39 Kadungora 14 desa 19 Cigedug 5 desa 40 Bl Limbangan 14 desa 20 Cisurupan 17 desa 41 Selaawi 7 desa 21 Sukaresmi 7 desa 42 Malangbong 24 desa Total 421 desa dan 21 Kel Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Garut, Tahun 2023. 1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat. Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N- 1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

a.Bidang Pendidikan No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaia n 1 2 3 4 5 6 7 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS UTAMA 92.90% 1 . Pendidikan Dasar Usia Dini 91.55% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 85086 85086 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 11.55% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 57.73% 1 . Angka partisipasi sekolah % 100 71.58 28.42 71.58% 2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B % 43.46 42.4 1.06 97.56% 3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV % 100 61.6 38.4 61.60% 4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD % 25.21 20.8 4.41 82.51% 5 . Kecukupan formasi guru ASN % 1 0 1 0.00% 6 . Indeks distribusi guru % 0.52 0.36 0.16 69.23% 7 . Proporsi PTK bersertifikat % 59.36 44.6 14.76 75.13% 8 . Proporsi PTK penggerak % 15.07 0.04 15.03 0.27% 9 . Pengalaman pelatihan guru % 0.47 0.29 0.18 61.70% JUMLAH 345 242 103 519.58% 2 . Pendidikan Dasar 96.03% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 371809 371809 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 16.03% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 80.17% SD 1 . Angka partisipasi kasar % 105.26 100.2 5.06 95.19% 2 . Angka partisipasi sekolah % 99.85 98.49 1.36 98.64% 3 . Angka partisipasi murni % 97.65 94.61 3.04 96.89% 4 . Kemampuan literasi Nilai 100 64.88 35.12 64.88% 5 . Kemampuan numerasi Nilai 100 53.32 46.68 53.32% 6 . Perbedaan Skor Literasi Nilai 4.69 3.92 0.77 83.58% 7 . Perbedaan Skor numerasi Nilai 1.99 1.85 0.14 92.96% 8 . Indeks iklim keamanan Nilai 74.11 71.83 2.28 96.92% No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaia n 1 2 3 4 5 6 7 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas % 76.91 68.42 8.49 88.96% 10 . Kecukupan formasi guru ASN % 22.23 16.5 5.73 74.22% 11 . Indeks distribusi guru % 0.34 0.33 0.01 97.06% 12 . Proporsi PTK bersertifikat % 100 91.25 8.75 91.25% 13 . Proporsi PTK penggerak % 75.17 0.04 75.13 0.05% 14 . Pengalaman pelatihan guru % 100 65.9 34.1 65.90% SMP 1 . Angka partisipasi kasar % 100.81 100.15 0.66 99.35% 2 . Angka partisipasi sekolah % 95.32 95.29 0.03 99.97% 3 . Angka partisipasi murni % 79.52 77.06 2.46 96.91% 4 . Kemampuan literasi Nilai 71.99 60.13 11.86 83.53% 5 . Kemampuan numerasi Nilai 45.96 40.52 5.44 88.16% 6 . Perbedaan skor literasi Nilai 4.49 4.46 0.03 99.33% 7 . Perbedaan skor numerasi Nilai 0.97 0.76 0.21 78.35% 8 . Indeks iklim keamanan Nilai 67.67 65.34 2.33 96.56% 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas % 68.45 63.38 5.07 92.59% 10 . Kecukupan formasi guru ASN % 23.23 17 6.23 73.18% 11 . Indeks distribusi guru % 0.32 0.3 0.02 93.75% 12 . Proporsi PTK bersertifikat % 100 89.55 10.45 89.55% 13 . Proporsi PTK penggerak % 75.21 0.08 75.13 0.11% 14 . Pengalaman pelatihan guru % 72.96 39.2 33.76 53.73% JUMLAH 1,765 1,385 380 2244.89% 3 . Pendidikan Kesetaraan 91.10% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 33340 33340 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 11.10% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 55.52% 1 . Angka partisipasi kasar % 0 0 0 0.00% 2 . Angka partisipasi sekolah % 100 86.04 13.96 86.04% 3 . Angka partisipasi murni % 0 0 0 0.00% 4 . Kemampuan literasi Nilai 34.04 25.9 8.14 76.09% 5 . Kemampuan numerasi Nilai 23.26 17.27 5.99 74.25% 6 . Perbedaan skor literasi Nilai 5.84 2.48 3.36 42.47% 7 . Perbedaan skor numerasi Nilai 3.6 1.5 2.1 41.67% 8 . Indeks iklim keamanan Nilai 64.22 57.3 6.92 89.22% 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas Nilai 62 55.78 6.22 89.97% 10 . Kecukupan formasi guru ASN % 0 0 0 0.00% 11 . Indeks distribusi guru % 0 0 0 0.00% 12 . Proporsi PTK bersertifikat % 0 0 0 0.00% 13 . Proporsi PTK penggerak % 0 0 0 0.00% 14 . Pengalaman pelatihan guru % 0 0 0 0.00% JUMLAH 293 246 47 499.70%
b.Bidang Kesehatan No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS UTAMA 97.17% 1 . Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 95.99% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 76.07% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 51,844 49,300 2,544 95% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 19.92% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 99.59%harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) Ampul 51,844 51,844 0 100.00% 2 . Tablet tambah darah Tablet 4,665,960 4,665,960 0 100.00% 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan Paket 51,844 51,844 0 100.00% 4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB Paket 51,844 51,844 0 100.00% 5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah Paket 51,844 51,844 0 100.00% 6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin Paket 51,844 51,844 0 100.00% 7 . Kartu ibu/rekam medis ibu Paket 51,844 51,844 0 100.00% 8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 51,844 51,844 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan Orang 286 286 0 100.00% 10 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1,486 1,486 0 100.00% 11 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 74 74 0 100.00% 12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga) Orang 51,844 49,300 2,544 95.09% JUMLAH 5,082,558 5,080,014 2,544 1195.09% 2 . Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 91.81% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 71.81% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 49,488 44,424 5,064 90% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Formulir Partograf Formulir 49,488 49,488 0 100.00% 2 . Kartu ibu (rekam medis) Paket 49,488 49,488 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 49,488 49,488 0 100.00% 4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan Orang 286 286 0 100.00% 5 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1,486 1,486 0 100.00% 6 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 74 74 0 100.00% JUMLAH 150,310 150,310 0 600.00% 3 . Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 94.76% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 74.76% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 47,131 44,042 3,089 93% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Vaksin Hepatitis B0 Vaksin 47,131 47,131 0 100.00% 2 . Vitamin K1 injeksi Ampul 23,566 23,566 0 100.00% 3 . Salep/tetes mata antibiotik Orang 9,426 9,426 0 100.00% 4 . Formulir bayi baru lahir Formulir 47,131 47,131 0 100.00% 5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) Orang 47,131 47,131 0 100.00% 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 47,131 47,131 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak Orang 247 247 0 100.00% 8 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1,486 1,486 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 74 74 0 100.00% JUMLAH 223,323 223,323 0 900.00% 4 . Pelayanan Kesehatan Balita 90.33% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 70.33% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 227,679 200,145 27,534 88% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku Dokumen 22,768 22,768 0 100.00% 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) Formulir 227,679 227,679 0 100.00% 3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) Buku 227,679 227,679 0 100.00% 4 . Vitamin A Biru Kapsul 95,513 95,513 0 100.00% 5 . Vitamin A Merah Kapsul 683,037 683,037 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO Vaksin 43,936 43,936 0 100.00% 7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG Vaksin 43,936 43,936 0 100.00% 8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Orang 175,744 175,744 0 100.00% 9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV Vaksin 87,872 87,872 0 100.00% 10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib Vaksin 131,808 131,808 0 100.00% 11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak Vaksin 43,699 43,699 0 100.00% 12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella Vaksin 43,699 43,699 0 100.00% 13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib Vaksin 43,699 43,699 0 100.00% 14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Vaksin 43,699 43,699 0 100.00% 15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella Vaksin 43,699 43,699 0 100.00% 16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) Unit 526,521 526,521 0 100.00% 17 . Peralatan Anafilaktik Paket 509 509 0 100.00% 18 . Tenaga kesehatan : Dokter Orang 247 247 0 100.00% 19 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1,486 1,486 0 100.00% 20 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 148 148 0 100.00% 21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 67 67 0 100.00% 22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan Orang 21,450 21,450 0 100.00% 23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD Orang 5,167 5,167 0 100.00% JUMLAH 2,514,062 2,514,062 0 2300.00% 5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 97.06% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 77.06% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 449,248 432,756 16,492 96% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Buku raport kesehatanku Buku 449,248 449,248 0 100.00% 2 . Buku pemantauan kesehatan Buku 449,248 449,248 0 100.00% 3 . Kuesioner skrining kesehatan Dokumen 449,248 449,248 0 100.00% 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah Dokumen 67 67 0 100.00% 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah Formulir 67 67 0 100.00% 6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi Orang 286 286 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1,486 1,486 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 8 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 1,218 1,218 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 67 67 0 100.00% 10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat Orang 130 130 0 100.00% 11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan Orang 21,450 21,450 0 100.00% 12 . Tenaga Non kesehatan : Guru Orang 2,404 2,404 0 100.00% JUMLAH 1,374,919 1,374,919 0 1200.00% 6 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 98.61% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 78.61% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 1,080,873 1,062,148 18,725 98% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pedoman 67 67 0 100.00% 2 . Alat ukur berat badan Unit 67 67 0 100.00% 3 . Alat : Alat ukur tinggi badan Unit 67 67 0 100.00% 4 . Alat : Alat ukur lingkar perut Unit 67 67 0 100.00% 5 . Alat : Tensimeter Unit 67 67 0 100.00% 6 . Alat : Glukometer Unit 67 67 0 100.00% 7 . Alat : Tes strip gula darah Unit 67 67 0 100.00% 8 . Alat : Lancet Unit 67 67 0 100.00% 9 . Alat : Kapas alkohol Unit 67 67 0 100.00% 10 . Alat : KIT IVA Tes Unit 67 67 0 100.00% 11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Dokumen 67 67 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan : Dokter Orang 174 174 0 100.00% 13 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1,486 1,486 0 100.00% 14 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 1,218 1,218 0 100.00% 15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 67 67 0 100.00% 16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 130 130 0 100.00% 17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu Orang 7,225 7,225 0 100.00% JUMLAH 11,037 11,037 0 1700.00% 7 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 98.86% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 78.86% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 335,163 330,399 4,764 99% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol Paket 335,163 335,163 0 100.00% 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) Paket 335,163 335,163 0 100.00% 3 . Buku kesehatan lansia Buku 335,163 335,163 0 100.00% 4 . Tenaga kesehatan : Dokter Orang 174 174 0 100.00% 5 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1,486 1,486 0 100.00% 6 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 1,218 1,218 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 67 67 0 100.00% 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 130 130 0 100.00% 9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu Orang 7,225 7,225 0 100.00% JUMLAH 1,015,789 1,015,789 0 900.00% 8 . Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 94,429 94,429 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pedoman 67 67 0 100.00% 2 . Tensimeter Unit 509 509 0 100.00% 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Dokumen 67 67 0 100.00% 4 . Tenaga kesehatan : Dokter Orang 142 142 0 100.00% 5 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 509 509 0 100.00% 6 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 509 509 0 100.00% 7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 67 67 0 100.00% 8 . Obat Hipertensi Paket 94,429 94,429 0 100.00% JUMLAH 96,299 96,299 0 800.00% 9 . Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 16,367 16,367 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Alat : Glukometer Unit 509 509 0 100.00% 2 . Alat : Strip Tes Gula Darah Unit 600,100 600,100 0 100.00% 3 . Alat : Kapas Alkohol Unit 600,100 600,100 0 100.00% 4 . Alat : Lancet Unit 600,100 600,100 0 100.00% 5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Orang 67 67 0 100.00% 6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pedoman 67 67 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Dokter Orang 67 67 0 100.00% 8 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 509 509 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 509 509 0 100.00% 10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 67 67 0 100.00% 11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 130 130 0 100.00% 12 . Obat Diabetes Melitus Paket 16,367 16,367 0 100.00% JUMLAH 1,818,592 1,818,592 0 1200.00% 10 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 2,661 2,661 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) Buku 67 67 0 100.00% 2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi Paket 134 134 0 100.00% 3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan Orang 67 67 0 100.00% 4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Media 67 67 0 100.00% 5 . Tenaga kesehatan : Dokter Orang 67 67 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa Orang 67 67 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya Orang 176 176 0 100.00% JUMLAH 645 645 0 700.00% 11 . Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 98.57% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 40,214 40,214 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.57% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 92.85% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) Media 119 119 0 100.00% 2 . Reagen Zn TB Paket 699 699 0 100.00% 3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 Paket 311,560 311,560 0 100.00% 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering Paket 136,140 82,261 53,879 60.42% 5 . Catridge tes cepat molekuler Paket 38,640 18,000 20,640 46.58% 6 . Formulir pencatatan dan pelaporan Dokumen 119 119 0 100.00% 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen 119 119 0 100.00% 8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru Orang 119 119 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 119 119 0 100.00% 10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) Orang 119 119 0 100.00% 11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen Orang 10 10 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan masyarakat Orang 75 75 0 100.00% 13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu Orang 279 279 0 100.00% JUMLAH 488,117 413,598 74,519 1207.00% 12 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 65,254 65,254 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) Media 1,000 1,000 0 100.00% 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama Paket 65,254 65,254 0 100.00% 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai Paket 65,254 65,254 0 100.00% 4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK Paket 74 74 0 100.00% 5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin Orang 74 74 0 100.00% 6 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 74 74 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 74 74 0 100.00% 8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Orang 74 74 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan masyarakat Orang 74 74 0 100.00% 10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu Orang 40 40 0 100.00% JUMLAH 131,992 131,992 0 1000.00%
c.Bidang Pekerjaan Umum No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS PRATAMA 78.09% 1 . Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari 90.04% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 72.03% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 2,759,490 2,484,730 274,760 90% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.01% Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 90.04% -1 -2 -3 1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan Sambungan Rumah/SR 165,569,400 149,083,800 16,485,600 90.04% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 pokok minimal 60 liter/orang/hari) 2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) Sambungan Rumah/SR 915,327 824,189 91,138 90.04% 3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) Rumah Tangga 151,566,480 136,475,130 15,091,350 90.04% 4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) Rumah Tangga 842,036 758,195 83,841 90.04% JUMLAH 318,893,243 287,141,314 31,751,929 360.16% 2 . Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik 66.14% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 54.25% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 915,327 620,670 294,657 68% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 11.90% Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 59.49% -1 -2 -3 1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) Rumah Tangga 915,327 620,670 294,657 67.81% 2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) Rumah Tangga 613,699 426,856 186,843 69.55% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) Rumah Tangga 0 0 0 0% 3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) Rumah Tangga 613,699 3,577 610,122 0.58% 4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) Rumah Tangga 1 1 0 100.00% JUMLAH 2,142,726 1,051,104 1,091,622 237.94%
d.Bidang Perumahan Rakyat No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian AKSI 1 2 3 4 5 6 7 8 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS PARIPURNA 100.00% 1 . Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.00% Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum Terlayani 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 692 692 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi 100.00% 1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Rumah 1 1 0 100.00 % 2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 677 677 0 100.00 % 3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rumah 13 13 0 100.00 % 4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana. Rumah 1 1 0 100.00 % JUMLAH 692 692 0 400.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian AKSI 1 2 3 4 5 6 7 8 2 . Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 5 5 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Rumah 1 1 0 100.00 2 . Subsidi uang sewa Rumah 1 1 0 100.00 % 3 . Penyediaan rumah layak huni Rumah 3 3 0 100.00 % JUMLAH 5 5 0 300.00%
e.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM TUNTAS UTAMA 98.66% 1 . Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) 98.66% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 1 1 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.66% Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia 93.31% 1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) unit 443 290 153 65.46% 2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang- orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) Dokumen 1 1 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) orang 356 336 20 94.38% 4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) Dokumen 2 2 0 100.00% 5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) orang 1 1 0 100.00% 6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) orang 1 1 0 100.00% KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN TUNTAS UTAMA 91.64% 1 . Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) 88.08% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 71.07% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 2,232,615 1,983,480 249135 88.84% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 17.01% Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 85.04% Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) dokumen 1 1 0 100.00% 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana orang 941,149 941,149 0 100.00% 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) orang 2,232,615 1,965,744 266871 88.05% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana unit 887 462 425 52.09% 2 . Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) 86.85% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 70.44% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 2,232,615 1,965,744 266871 88.05% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 16.41% Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 82.06% Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll) unit 3,387 2,576 811 76.06% 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) Orang 2,232,615 1,965,744 266871 88.05% 3 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) 100.00% ya Tidak Terjadi Bencana PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 2,174 2,174 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 100.00% Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) posko 0 0 0 0% 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana Orang 1,671 1,671 0 100.00% 3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) Dokumen 1 1 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) layanan 0 0 0 0% 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana layanan 5 5 0 100.00% KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR TUNTAS MADYA 87.27% 1 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 87.27% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 75.76% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 491 465 26 94.70% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 11.50% Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 57.52% Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) layanan 491 465 26 94.70% 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.) dokumen 10 9 1 90.00% 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.) uinit 54 14 40 25.93% 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) Orang 504 98 406 19.44% 5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) layanan 0 1 -1 0% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) layanan 0 0 0 0%
f.Bidang Sosial No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS UTAMA 99.33% 1 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 334 334 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 13 13 0 100.00% 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 15 15 0 100.00% 3 . Penyediaan permakanan Orang 72 72 0 100.00% 4 . Penyediaan sandang Orang 72 72 0 100.00% 5 . Penyediaan alat bantu Orang 50 50 0 100.00% 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 7 7 0 100.00% 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 8 8 0 100.00% 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar Orang 14 14 0 100.00% 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 22 22 0 100.00% 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan Orang 18 18 0 100.00% 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 13 13 0 100.00% 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 9 9 0 100.00% 13 . Layanan rujukan Orang 21 21 0 100.00% JUMLAH 334 334 0 1300.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 2 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 281 281 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 13 13 0 100.00% 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat Orang 15 15 0 100.00% 3 . Penyediaan permakanan Orang 72 72 0 100.00% 4 . Penyediaan sandang Orang 72 72 0 100.00% 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 7 7 0 100.00% 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 1 1 0 100.00% 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar Orang 13 13 0 100.00% 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 21 21 0 100.00% 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan Orang 36 36 0 100.00% 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 13 13 0 100.00% 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 9 9 0 100.00% 12 . Layanan rujukan Orang 9 9 0 100.00% JUMLAH 281 281 0 1200.00% 3 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 271 271 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 13 13 0 100.00% 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 15 15 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 3 . Penyediaan permakanan Orang 72 72 0 100.00% 4 . Penyediaan sandang Orang 72 72 0 100.00% 5 . Penyediaan alat bantu Orang 1 1 0 100.00% 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 7 7 0 100.00% 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 8 8 0 100.00% 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar Orang 14 14 0 100.00% 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan Orang 22 22 0 100.00% 10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan Orang 18 18 0 100.00% 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 13 13 0 100.00% 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 9 9 0 100.00% 13 . Layanan rujukan Orang 8 8 0 100.00% JUMLAH 272 272 0 1300.00% 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 100.00% tidak Ya Terjadi Bencana PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 96 96 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 100.00% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 4 4 0 100.00% 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 1 1 0 100.00% 3 . Penyediaan permakanan Orang 24 24 0 100.00% 4 . Penyediaan sandang Orang 24 24 0 100.00% 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 4 4 0 100.00% 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 7 7 0 100.00% 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis Orang 4 4 0 100.00% 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 7 7 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 1 2 3 4 5 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan Orang 7 7 0 100.00% 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 3 3 0 100.00% 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 3 3 0 100.00% 12 . Layanan rujukan Orang 4 4 0 100.00% JUMLAH 92 92 0 1200.00% 5 . Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 96.67% ya Ya Terjadi Bencana PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : Orang 3,000 3,000 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 16.67% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 83.33% harus dilayani terlayani belum terlayani -1 -2 -3 1 . Penyediaan permakanan Orang 3,000 3,000 0 100.00% 2 . Penyediaan sandang Orang 400 400 0 100.00% 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 1 1 0 100.00% 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 1 1 0 100.00% 5 . Pelayanan dukungan Psikososial Orang 1 1 0 100.00% 6 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) jumlah kab/kota 0 0 0 0% JUMLAH 3,403 3,403 0 500.00%
g.Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Garut ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut:
a.Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan; 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi; 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan; 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah; 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan; 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah. 7) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan adanya yang pensiun sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 10 kecamatan.
b.Bidang Kesehatan Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan; 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi; 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai PMK No. 4 Tahun 2019; 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjaringan
c.Bidang Pekerjaan Umum Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM; 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM; 3) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data; 4) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan; 5) Minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi; 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan; 7) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional; 8) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya; 9) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.
d.Bidang Perumahan Rakyat Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM; 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal; 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan; 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data; 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran; 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan
e.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM; 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana; 3) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD; 4) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan; 5) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan; 6) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai; dan 7) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
f.Bidang Sosial Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM; 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM; 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal; 5) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM; 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan 7) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM
1. 1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Strategi pencapaian SPM Kabupaten Garut bidang urusan Pendidikan adalah sebagai berikut: No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD 1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Peserta didik 2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun Kegiatan 3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Peserta didik 4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa Peserta Didik 5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping Peserta Didik 6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Peserta Didik Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan 1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan 2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan 4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan 5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak Kegiatan Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendidik dan tenaga kependidikan 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Guru 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif Kegiatan 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Kegiatan 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Kegiatan 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini Pengawas atau penilik Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Kegiatan 2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kegiatan 2 Program SPM Pendidikan Dasar Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/ SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah Peserta Didik 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Peserta Didik No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta Didik 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Peserta Didik Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B) 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut Unit Komunitas 2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Kegiatan Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/Paket B) 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Kegiatan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Kegiatan 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendidik dan tenaga kependidikan 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Guru 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif Kegiatan 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Kegiatan 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ Kegiatan 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Pengawas No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Kegiatan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kegiatan 3 Program SPM Pendidikan Kesetaraan Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan) 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah Peserta Didik 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Peserta Didik 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta Didik 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Peserta Didik Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan) 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut Unit komunitas 2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Kegiatan Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan) 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Kegiatan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Kegiatan 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan) 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendidik dan tenaga kependidikan No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Guru 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif Kegiatan 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Kegiatan 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Kegiatan 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Pengawas Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan) 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Kegiatan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kegiatan
2. 2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1 Pengelolan pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 2 Pengelolan pelayanan kesehatan ibu bersalin Orang 3 Pengelolan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Orang 4 Pengelolan pelayanan kesehatan balita Orang 5 Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Orang 6 Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang 7 Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Orang 8 Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi Orang 9 Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus Orang 10 Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Orang No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 11 Pengelolan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis Orang 12 Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Orang 13 Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Dokumen 14 Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Dokumen
3. 3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah 1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM Dokumen 2 Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM Dokumen 3 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Liter/Detik 4 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan SR 5 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Liter/Detik 6 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 7 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan SR 8 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 9 Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum Penyelenggara SPAM 10 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri Badan Usaha 11 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat Kelompok Masyarakat 12 Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM Unit 13 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM Unit 14 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Penyelenggara SPAM 15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan Unit 16 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan Unit 17 Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Rumah Tangga 18 Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 19 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 20 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Unit 21 Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Unit Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah 1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah Dokumen 2 Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota Dokumen 3 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota Rumah Tangga 4 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota Rumah Tangga 5 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman 6 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat Rumah Tangga 7 Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik Orang 8 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik Kelompok 9 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik Unit 10 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik M2/Hari 11 Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman M2/Hari 12 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman Orang 13 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Unit 14 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Dokumen 15 Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT Rumah Tangga 16 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasanana IPLT Rumah Tangga 17 Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT Dokumen
4. 4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program pengembangan perumahan Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten 1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten Dokumen 2 Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan Dokumen 3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani Dokumen 4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana Dokumen 5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten Dokumen 6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus Dokumen Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten 1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Unit Rumah 2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Dokumen 3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana Ha 4 Pembangunan rumah bagi korban bencana Unit Rumah 5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten Unit Rumah 6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten Unit Rumah
5. 5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah 1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Kasus 2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kasus 3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten Dokumen 4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Dokumen No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 ketentraman dan ketertiban umum 5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia Orang 6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Dokumen 7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Unit 8 Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum Dokumen 9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada Laporan Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati 1 Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada Laporan 2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada Laporan 3 Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada Laporan Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil 1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Laporan 2 Program Penanggulangan Bencana Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana 1 Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten Dokumen 2 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per- Jenis Bencana) Orang Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1 Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten Dokumen 2 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten Orang 3 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten Dokumen 4 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Unit 5 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Dokumen 6 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Kawasan 7 Penanganan pasca bencana kabupaten 8 Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten Orang No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 9 Penyusunan rencana kontijensi Dokumen 10 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 11 Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Dokumen 12 Pelatihan keluarga tanggap bencana alam Keluarga Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 1 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas Laporan 2 Respon cepat darurat bencana kabupaten Dokumen 3 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten Orang 4 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten Orang 5 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Laporan 6 Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit Dokumen Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana 1 Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten Dokumen 2 Penguatan kelembagaan bencana kabupaten Dokumen 3 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten Dokumen 4 Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Dokumen 5 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Laporan 6 Penanganan pasca bencana kabupaten Dokumen 3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah 1 Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten Dokumen 2 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten Dokumen 3 Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Laporan 4 Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten Dokumen 5 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri Unit 6 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri Dokumen 7 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran Dokumen No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 8 Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK) Unit 9 Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Orang 10 Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga Dokumen Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran 1 Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran Laporan 2 Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran Laporan Kegiatan investigasi kejadian kebakaran 1 Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran Dokumen Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 1 Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Orang 2 Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Desa/Kelurahan 3 Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana Dokumen Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia 1 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia Laporan 2 Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi Dokumen 3 Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Unit 4 Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongn terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/penyelamatan dan evakuasi Laporan
6. 6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 1 Penyediaan permakanan Orang 2 Penyediaan sandang Orang 3 Penyediaan alat bantu Orang 4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang 6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Orang 7 Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak Orang 8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 9 Pemberian layanan data dan pengaduan Orang 10 Pemberian layanan kedaruratan Orang 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 12 Pemberian layanan rujukan Dokumen 2 Program Penanganan Bencana Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam 1 Penyediaan makanan Orang 2 Penyediaan sandang Orang 3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 5 Pelayanan dukungan psikososial Orang B. Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM
7. 1.Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 PENCAPAIAN SPM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23,492,879,800 23,492,879,800 23,492,879,800 23,492,879,800 23,492,879,800 23,492,879,800 1 Pendidikan Anak Usia Dini 80% 69.65 % 20% 17.87 % - - - - - - a Angka Partisipasi Sekolah % 71.58 % 100% 72.94 % b Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B % 97.56 % 100% 90.19 % c Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV % 61.60 % 43.46% 99.72 % d Rasio Pengawas Sekolah Untuk PAUD % 82.51 % 79.4% 93.69 % e Kecukupan Formasi Guru ASN % 0.00 % - - 25.21% 79.65 % f Indeks Distribusi Guru % 69.23 % - - 15% 99.80 % g Proporsi PTK Bersertifikat % 75.13 % 0,6% 98.33 % h Proporsi PTK Penggerak % 0.27 % - - 59.36% 94.68 % i Pengalaman Pelatihan Guru % 61.70 % 0.45% 75.00 % 2 Pendidikan Dasar 80 % 79.17 % 80% 79.17 % - - - - - - Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 PENCAPAIAN SPM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SD - - - - - - a Angka Partisipasi Kasar % 95.19 % 105.26 96.24 % b Angka Partisipasi Sekolah % 98.64 % 99.85 98.57 % c Angka Partisipasi Murni % 96.89 % 100 76.11 d Kemampuan Literasi Nilai 64.88 100 72.28 e Kemampuan Numerasi Nilai 53.32 4.69 3.16 f Perbedaan Skor Literasi Nilai 3.92 1.99 2.36 g Perbedaan Skor Numerasi Nilai 1.85 77.11 76.91 h Indeks Iklim Keamanan Nilai 71.83 76.91 73.59 i Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inkusivitas % 88.96 % 68.82 85.47 % j Kecukupan Formasi Guru ASN % 74.22 % 22.23 67.34 % k Indeks Distribusi Guru % 97.06 % 0.34 73.53 % Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 PENCAPAIAN SPM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l Proporsi PTK Bersertifikat % 91.25 % 35.05 88.59 % m Proporsi PTK Penggerak % 0.05 % 0.08 50.00 % n Pengalaman Pelatihan Guru % 65.90 % - SMP - - - - - - a Angka Partisipasi Kasar % 99.35 % 100.81 99.50 % b Angka Partisipasi Sekolah % 99.97 % 99.32 99.09 % c Angka Partisipasi Murni % 96.91 % - - d Kemampuan Literasi Nilai 60.13 71.99 70.64 e Kemampuan Numerasi Nilai 40.52 70.96 070.52 f Perbedaan Skor Literasi Nilai 4.46 4.49 3.96 g Perbedaan Skor Numerasi Nilai 0.76 2.97 2.16 h Indeks Iklim Keamanan Nilai 65.34 68.77 68.77 i Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inkusivitas % 92.59 % 71.45 98.05 % j Kecukupan Formasi Guru ASN % 73.18 % 23.23 43.95 % k Indeks Distribusi Guru % 93.75 % 0.32 93.75 % l Proporsi PTK Bersertifikat % 89.55 % 48.68 89.73 % Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 PENCAPAIAN SPM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 m Proporsi PTK Penggerak % 0.11 % 0.18 44.44 % n Pengalaman Pelatihan Guru % 53.73 % 3 Pendidikan Kesetaraan 80% 38.77 % - - - - - - a Angka Partisipasi Kasar % - - - b Angka Partisipasi Sekolah % 86.04 % 28.72 86.07 % c Angka Partisipasi Murni % - - - d Kemampuan Literasi Nilai 25.9 46 44 e Kemampuan Numerasi Nilai 17.27 45 42.67 f Perbedaan Skor Literasi Nilai 2.48 6.50 6.61 g Perbedaan Skor Numerasi Nilai 1.5 3.75 9.88 h Indeks Iklim Keamanan Nilai 57.3 56 62.12 i Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inkusivitas Nilai 55.78 60.91 52.90 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 PENCAPAIAN SPM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 j Kecukupan Formasi Guru ASN % - - - k Indeks Distribusi Guru % - - - l Proporsi PTK Bersertifikat % - - - m Proporsi PTK Penggerak % - - - n Pengalaman Pelatihan Guru % - - -
8. 2.Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 53.921 31.629 20% 15,41% 100.000.200 Dak Non Fisik (3.620.314.900) dan Dau Terarah (100.000.200) APBD Dinkes 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000
a.Vaksin Tetanus Difteri (Td) Dosis 43.413 43.380
b.Tablet tambah darah Tablet 9.767.88 0 9.037.100 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
c.Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan Test 54.266 35.392
d.Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB Test 54.266 31.629
e.Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah Test 54.266 31.629
f.Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin Test 8.140 21.621
g.Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining dengan triple eliminasi dengan test Cepat hepatitis B dan Sifilis dan HIV Test 54.266 54.000
h.Kartu ibu/rekam medis ibu Formulir 54.266 54.266
i.Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 54.266 46.491
j.Media KIE Faskes 75 75
k.Gel USG Botol 1.809 1.809
l.Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan Orang 1.249 511
m.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
n.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
o.Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian Orang 1.223 869
p.Tenaga kesehatan : Gizi Orang 111 100
q.Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga) Orang 54.266 31.775 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 53.921 31.811 20% 14 100.000.00 0 Dak Non Fisik (1.274.181.500) dan DAU Terarah (100.000.000) APBD Dinkes 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000
a.Formulir Partograf Formulir 53.921 31.811
b.Kartu ibu (rekam medis) Formulir 53.921 31.811
c.Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 53.921 31.811
d.Media KIE Faskes 75 75 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
e.Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan Orang 1.249 511
f.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
g.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010
h.Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian Orang 1.223 869
i.Tenaga kesehatan : Gizi Orang 111 100 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 51.166 32.696 20% 14,95% 604.198.87 4 Dak Non Fisik (504.221.474) dan Dau Terarah (99.977.400) APBD Dinkes 664.618.000 731.080.000 804.188.000 884.606.800 973.067.480
a.Vaksin Hepatitis B0 Dosis 51.166 20.655
b.Vitamin K1 injeksi Ampul 51.166 37.535
c.Salep/tetes mata antibiotik Tube 10.233 11.475
d.Formulir bayi baru lahir Formulir 51.166 32.614
e.Formulir manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) Formulir 153.498 98.088 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
f.Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 51.166 46.491
g.Media KIE Faskes 75 75
h.Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak Orang 1.249 511
i.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
j.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010
k.Tenaga kesehatan : Tenaga Farmasi Orang 1.223 869
l.Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku Orang 127 127
m.Tenaga Gizi Orang 111 100
n.Kader Kesehatan Orang 21.670 21.670 4 Pelayanan Kesehatan Balita 245.860 202.586 20% 14,87% 100.000.00 0 Dau Terarah APBD Dinkes 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000
a.Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku Formulir 245.860 202.586 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
b.Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) Formulir 245.860 202.586
c.Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) Buku 245.860 202.586
d.Vitamin A Biru Kapsul 49.202 103.600
e.Vitamin A Merah Kapsul 389.674 849.400
f.Vaksin imunisasi dasar: BCG Dosis 50.426 32.907
g.Vaksin imunisasi dasar: Polio Dosis 201.704 131.544
h.Vaksin imunisasi dasar: IPV Dosis 100.852 60.876
i.Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib Dosis 151.278 88.956
j.Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella Dosis 50.426 33.026
k.Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib Dosis 43.936 23.793
l.Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella Dosis 43.936 27.490
m.Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pcs 396.918 396.918
n.Peralatan Anafilaktik Faskes 75 75 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
o.Formula Terapi Gizi Buruk Sachet 7.920 2.240
p.Tenaga kesehatan : Dokter Orang 1.249 511
q.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
r.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010
s.Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 111 100
t.Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD Orang 5.167 5.167
u.Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan Orang 21.670 21.670 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 410.612 294.552 20% 15,44% 250.000.00 0 DAK Non Fisik (3.271.444.000) dan DAU Terarah (250.000.000) APBD Dinkes 275.000.000 302.500.000 332.750.000 366.025.000 402.627.500
a.Formulir Pencatatan/Buku raport kesehatanku Formulir 410.612 272.773
b.Formulir Pencatatan/Buku pemantauan kesehatan Formulir 410.612 272.773
c.Kuesioner skrining kesehatan Formulir 410.612 272.773 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
d.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah Faskes 67 67
e.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah Faskes 67 67
f.Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 Tahun di Luar sekolah Tablet 5.275.088 2.756.808
g.Alat Pemeriksaan HB Unit 201 270
h.Strip HB sasaran remaja putri kelas 7 Test 22.095 71.000
i.Media Promosi Kesehatan Faskes 67 67
j.Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan BIAS Dosis 137.886 32.500
k.Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi Orang 1.080 571
l.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
m.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
n.Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 111 100
o.Tenaga Kesehatan : tenaga Kefarmasian Orang 1.223 869
p.Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 127 127
q.Tenaga Non kesehatan : Guru Orang 2.404 2.404
r.Tenaga Non kesehatan terlatih : Kader Kesehatan/ Dokter kecil/peer conselor Orang 21.450 21.450 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 1.062.148 802.128 20% 17,93% 100.022.40 0 Dau Terarah APBD Dinkes 110.024.000 121.027.000 133.129.700 146.442.670 161.086.937
a.Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Faskes 67 67
b.Alat : Alat ukur lingkar lengan atas (LILA) Unit 442 442
c.Alat : Tensimeter Unit 517 517
d.Alat : Glukometer Unit 517 517
e.Alat : Alat Pemeriksa HB Unit 517 517 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
f.Alat : Tes Strip Gula darah, Lancet, Kapas Alkohol Paket 517 517
g.Alat : KIT IVA tes Fakes 67 67
h.Strip dan Reagen Pemeriksaan HB Paket 517 517
i.KIT Opthalmologi Komunitas Faskes 67 67
j.Kuisioner PUMA (Deteksi dini PPOK) Faskes 67 67
k.Alat pelayanan KB Unit 142 142 Set pemasangan dan pencabutan AKDR Faskes 75 75 Set pemasangan dan pencabutan implan Faskes 75 75 Vasektomi set Faskes 8 8
l.Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Faskes 67 67
m.Vaksin tetanus (td) Vial 70.508 42.304
n.Tenaga medis : Dokter Orang 1.080 511 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
o.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
p.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010
q.Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 111 100
r.Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 127 127
s.Kader kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu Orang 21.670 21.670 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 265.568 189.752 20% 17,59% 100.000.00 0 Dau Terarah APBD Dinkes 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000
a.Alat pemeriksaan deteksi dini : Alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, alat ukur lingkar lengan atas dan tensimeter Paket 517 517
b.Glukometer (Alat ukur pemeriksaan gula darah) Paket 517 517
c.Alat pemeriksaan kolesterol Faskes 75 75
d.Bahan Medis Habis Pakai : Strip uji pemeriksaan gula darah dan kolestrol, lacet, kapas alkohol Faskes 75 75 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
e.Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), Instrumen aktivitas kehidupan sehari- hari (AKS/Activity Daily Living (ADLBARTHEL)) Faskes 67 67
f.Buku kesehatan lansia/Aplikasi pencatatan terkait lainnya Faskes 67 67
g.Media KIE Faskes 75 75
h.Tenaga kesehatan : Dokter Orang 1.080 511 -
i.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
j.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010
k.Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 111 100
l.Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 127 127
m.Kader kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu Orang 21.670 21.670 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 108.360 76.471 20% 16,73% 125.000.000 Dau Terarah APBD Dinkes 137.500.000 151.250.000 166.375.000 183.012.500 201.313.750 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a.Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Faskes 75 75 -
b.Obat Hipertensi Faskes 75 75 -
c.Tensimeter Unit 517 517 -
d.Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK Faskes 67 67
e.Media Promoso Komunikasi Informasi dan Edukasi Faskes 75 75
f.Tenaga kesehatan : Dokter Orang 1.080 495
g.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
h.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010
i.Tenaga kesehatan : Gizi Orang 111 100
j.Tenaga kesehatan : Promkes dan Ilmu Perilaku Orang 127 127
k.Tenaga Kesehatan : Tenaga Farmasi Orang 1.223 869 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
l.Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 127 127 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 24.348 17.482 20% 16 2.962.783.728 DAK Non Fisik (2.832.783.728) dan Dau Terarah (130.000.000) APBD Dinkes 3.259.062.000 3.584.968.000 3.943.464.800 4.337.811.280 4.771.592.408
a.Obat Diabetes Melitus Faskes 75 75
b.Alat : Glukometer/Fotomet er Unit 517 517
c.Alat : Regen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol dan Lancet Test 1.006.12 4 1.127.750
d.Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS Faskes 67 67
e.Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Faskes 75 75
f.Tenaga kesehatan : Dokter Orang 1.080 495
g.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2.717 2.072
h.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 3.051 3.010 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
i.Tenaga kesehatan : Farmasi Orang 1.223 869
j.Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 127 127
k.Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 111 100
l.Tenaga ATLM Orang 75 75 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 3.352 2.406 20% 20% 160.000.00 0 Dau Terarah APBD Dinkes 176.000.000 193.600.000 212.960.000 234.256.000 257.681.600
a.Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) Faskes 75 75
b.Penyediaan Psikofarmaka Faskes 75 75
c.Penyediaan Formulir Skrining Kesehatan Jiwa dan atau Penyediaan Melalui Aplikasi Faskes 75 75
d.Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan Faskes 67 67 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
e.Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Faskes 75 75
f.Tenaga kesehatan : Dokter Orang 75 75
g.Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa Orang 75 75
h.Tenaga Lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa Orang 4 4
i.Tenaga Profesional lainnya Orang 1 1 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 60.310 36.549 2.640.809.200 DAK Non Fisik (3.475.419.200) dan DAU Terarah (175.000.000) APBD DINKES 2.904.890.000 3.195.379.000 3.514.916.900 3.866.408.590 4.253.049.449
a.Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) Faskes 145 143
b.Reagen Zn TB Kit 1.691 330
c.Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 Pcs 47.906 47.906
d.Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering Pcs 95.910 95.910 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
e.Catridge tes cepat molekuler Test 45.360 22.550
f.Formulir pencatatan dan pelaporan Faskes 145 145
g.Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) Faskes 145 143
h.Tuberculin Ampul 2.893 1.773
i.Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru Orang 145 143
j.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 145 143
k.Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang 145 143
l.Tenaga kesehatan masyarakat Orang 127 127
m.Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) Orang 145 143
n.Tenaga kesehatan : Radiografer Orang 14 14
o.Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu Orang 147 147 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 66.625 45.723 20% 18,47% 1.014.000.0 00 DAK Non Fisik (1.106.090.000) dan Dau Terarah (150.000.000) APBD Dinkes 1.115.400.000 1.226.940.000 1.349.634.000 1.484.597.400 1.633.057.140
a.Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) Faskes 76 76
b.Tes cepat HIV (RDT) pertama Test 66.625 41.150
c.Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai Test 66.625 41.150
d.Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK Faskes 76 76
e.Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin Orang 76 76
f.Tenaga kesehatan : Bidan Orang 76 76
g.Tenaga kesehatan : Perawat Orang 76 76 Provinsi No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
h.Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Orang 76 76
i.Tenaga kesehatan masyarakat Orang 127 127
j.Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu Orang 80 80
1. 3.Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM

(2024)Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari - Satuan KK/SR KK/SR 19.278 13.281 26.150.876.800 diisi sumber dana lainnya APBD/APBN Dinas PUPR 30.100.000.000 35.600.000.000 37.100.000.000 37.100.000.000 37.100.000.000 a Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) Sambungan Rumah/SR 593.397 394801 13.470.877.000 APBD/APBN Dinas PUPR 600.000.000 600.000.000 b Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) Rumah Tangga 3.259 2169 13.470.877.000 APBD/APBN Dinas PUPR 15.500.000.000 17.000.000.000 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM
(2024)Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 c Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) Rumah Tangga 563.261 402.074 12.679.999.800 APBD/APBN Dinas PUPR 14.000.000.000 18.000.000.000 d Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) Rumah Tangga 3.094 2.209 12.679.999.800 APBD/APBN Dinas PUPR Total 6.353 4.378 26.150.876.800 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR 744 535 4.721.843.800 Dinas PUPR 12.800.000.000 17.000.000.000 17.400.000.000 17.400.000.000 17.400.000.000 a Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) Rumah Tangga 389 200 1.572.999.800 APBD/APBN Dinas PUPR 6.000.000.000 8.400.000.000 b Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar) Rumah Tangga 87 50 1.572.999.800 APBD/APBN Dinas PUPR 800.000.000 800.000.000 c Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) Rumah Tangga Dinas PUPR Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM
(2024)Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 d Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) Rumah Tangga 268 251 3.148.844.000 APBD/APBN Dinas PUPR 6.000.000.000 8.000.000.000 e Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) Rumah Tangga Dinas PUPR f Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL) Rumah Tangga Total 744 501 4.721.843.800

4.Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 650.000.000 APBD Disperkim 3.185.000.000 a Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dengan menyiapkan dokumen dan data dukung) sebagai berikut: Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.A.4) Dokume n 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.A.5) Dokume n 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
3.Pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.A.6) Dokume n 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
4.Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah (form 4.A.10) Dokume n 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
5.Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten (form 4.A.11) Dokume n 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
6.Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten (<10 ha) (form 4.A.12) Dokume n 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
7.Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten (form 4.A.13) Dokume n 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
8.Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.B.3) Dokume n 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
9.Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten (form 4.B.4) Dokume n 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10.Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten (form 4.B.7) Dokume n 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
11.Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten (form 4.B.8) Dokume n 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 b Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana Rumah c Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Rumah 677 APBD DISPERKIM d Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana Rumah 13 9 9 9 450.000.000 APBD DISPERKIM e Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana. Rumah APBD DISPERKIM 3.185.000.000,0 0 f (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
1.DED (PSU Relokasi) Dokume n 1 1 50.000.000,00 APBD DISPERKIM
2.DED Relokasi Bencana Banjarwangi Dokume n 1 1 50.000.000,00 APBD DISPERKIM
3.DED (Relokasi Bencana Pakenjeng Dokume n 1 1 100.000.000,0 0 APBD DISPERKIM 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - a Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Rumah b Subsidi Uang Sewa Rumah Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 c Penyediaan Rumah Layak Huni Rumah 3
5.Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) APBD SATPOL PP a Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) unit 443 311 236 311 236 1.409.058.700 APBD 2.019.394.500 4.840.627.570 4.840.627.570 4.840.627.570 4.840.627.570 b Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) dokumen 1 1 1 1 1 APBD Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 c Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) orang 356 225 125 225 125 549.261.401 APBD 405.355.200 445.890.720 445.890.720 445.890.720 445.890.720 d Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) dokumen 1 2 - 2 - APBD e Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) orang 1 1 - 1 - 26.899.600 APBD 26.899.600 26.899.600 26.899.600 26.899.600 26.899.600 f Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) orang 1 1 - 1 - APBD Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) - APBD BPBD 1.138.735.500 1.252.609.050 1.377.869.955 1.515.656.951 1.667.222.646 a Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) dokumen 1 1 1 1 - - 318.425.000 350.267.500 385.294.250 423.823.675 466.206.043 b Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana orang 1.237 1.237 1.237 1.237 - - 226.109.000 248.719.900 273.591.890 300.951.079 331.046.187 c Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) orang 524 524 524 524 - - 325.000.000 357.500.000 393.250.000 432.575.000 475.832.500 d Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana unit 462 462 462 462 - - 269.201.500 296.121.650 325.733.815 358.307.197 394.137.916 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.129.593.162 - APBD BPBD 729.187.901 802.106.691 882.317.360 970.549.096 1.067.604.006 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 a Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll) unit 871 871 871 871 778.070.762 - 369.187.901 406.106.691 446.717.360 491.389.096 540.528.006 b Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) orang 120 120 120 120 351.522.400 - 360.000.000 396.000.000 435.600.000 479.160.000 527.076.000 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 421.289.238 - APBD BPBD 485.120.283 533.632.311 586.995.542 645.695.097 710.264.606 a Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) posko 1 1 1 1 - - 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 b Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana orang 1.237 1.237 1.237 1.237 234.140.338 - 235.115.283 258.626.811 284.489.492 312.938.442 344.232.286 c Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) dokumen 1 1 1 1 187.148.900 - 200.005.000 220.005.500 242.006.050 266.206.655 292.827.321 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 d Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) layanan - - - - - - - - - - - e Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana layanan 1 1 1 1 - - - - 5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 4.924.542.936 11.379.590.136 12.517.549.150 13.769.304.065 15.136.234.472 16.649.857.920 a Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) layanan 473 156 156 100% 100% 2.800.000.000 APBD DISDAMKAR 3.080.000.000 3.388.000.000 3.726.800.000 4.099.480.000 4.509.428.000 b Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.) dokumen 9 9 9 10 9 150.472.000 APBD DISDAMKAR 165.519.200 182.071.120 200.278.232 220.306.055 242.336.661 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 c Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.) unit 10 10 10 100% 10 1.721.769.336 APBD DISDAMKAR 4.801.769.336 5.281.946.270 5.810.140.897 6.391.154.987 7.030.270.486 d Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) orang 98 90 90 100% 90 252.301.600 APBD DISDAMKAR 3.332.301.600 3.665.531.760 4.032.084.936 4.425.293.430 4.867.822.773 e Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) layanan 666 598 598 100% 100% - APBD DISDAMKAR - - - - - Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 f Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) layanan 6 - - 100% - - APBD DISDAMKAR - - - - -
6.Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial 327.250.136,55 376.725.150,2050 414.397.665,2255 455.837.432 501.421.175 551.563.292 a Layanan Data dan Pengaduan orang 223 223 223 223 14.634.375,00 16.097.812,5000 17.707.593,75 19.478.353,13 21.426.188,44 23.568.807,28 b Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat orang 43 43 43 43 96.079.269,58 105.687.196,5380 116.255.916,19 127.881.507,81 140.669.658,59 154.736.624,45 c Penyediaan Permakanan orang 96 96 96 96 55.828.800,00 61.411.680,0000 67.552.848,00 74.308.132,80 81.738.946,08 89.912.840,69 d Penyediaan Sandang orang 96 96 96 96 38.963.792,64 42.860.171,9040 47.146.189,09 51.860.808,00 57.046.888,80 62.751.577,68 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e Penyediaan Alat Bantu pcs 40 40 40 40 54.656.033 60.121.635,8270 66.133.799,41 72.747.179,35 80.021.897,29 88.024.087,01 f Penyediaan Perbekalan Kesehatan orang 20 20 20 20 - 16.750.000,0000 18.425.000,00 20.267.500,00 22.294.250,00 24.523.675,00 g Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial orang 8 8 8 8 26.374.539,13 29.011.993,0430 31.913.192,35 35.104.511,58 38.614.962,74 42.476.459,01 h Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar orang 12 12 12 12 8.021.052,63 8.823.157,8930 9.705.473,68 10.676.021,05 11.743.623,16 12.917.985,47 i Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan orang 6 6 6 6 1.155.000,00 1.270.500,0000 1.397.550,00 1.537.305,00 1.691.035,50 1.860.139,05 j Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan orang 36 36 36 36 25.335.000,00 27.868.500,0000 30.655.350,00 33.720.885,00 37.092.973,50 40.802.270,85 k Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga orang 6 6 6 6 1.625.000,00 1.787.500,0000 1.966.250,00 2.162.875,00 2.379.162,50 2.617.078,75 l Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 6 6 6 6 1.425.000,00 1.567.500,0000 1.724.250,00 1.896.675,00 2.086.342,50 2.294.976,75 m Layanan Rujukan orang 7 7 7 7 3.152.275,00 3.467.502,5000 3.814.252,75 4.195.678,03 4.615.245,83 5.076.770,41 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar orang 181.657.243,51 216.572.967,86 238.230.265 262.053.291 288.258.620 317.084.482 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 di Luar Panti Sosial a Layanan Data dan Pengaduan orang 223 223 223 223 14.634.375,00 16.097.812,5000 17.707.593,75 19.478.353,13 21.426.188,44 23.568.807,28 b Penyediaan Permakanan orang 34 34 34 34 19.772.700,00 21.749.970,0000 23.924.967,00 26.317.463,70 28.949.210,07 31.844.131,08 c Penyediaan Sandang orang 34 34 34 34 13.799.676,56 15.179.644,2160 16.697.608,64 18.367.369,50 20.204.106,45 22.224.517,10 d Penyediaan Alat Bantu orang 0 0 0 0 - - - - - - e Penyediaan Perbekalan Kesehatan orang 10 10 10 10 - 16.750.000,0000 18.425.000,00 20.267.500,00 22.294.250,00 24.523.675,00 f Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual orang 0 0 0 0 - - ,00 - - - - g Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar orang 7 7 7 7 4.678.947,37 5.146.842,1070 5.661.526,32 6.227.678,95 6.850.446,84 7.535.491,53 h Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak orang 6 6 6 6 1.155.000,00 1.270.500,0000 1.397.550,00 1.537.305,00 1.691.035,50 1.860.139,05 i Akses ke Layanan Pendidikan orang 36 36 36 36 25.335.000,00 27.868.500,0000 30.655.350,00 33.720.885,00 37.092.973,50 40.802.270,85 j Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga orang 6 6 6 6 1.625.000,00 1.787.500,0000 1.966.250,00 2.162.875,00 2.379.162,50 2.617.078,75 k Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 6 6 6 6 1.425.000,00 1.567.500,0000 1.724.250,00 1.896.675,00 2.086.342,50 2.294.976,75 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l Layanan Rujukan orang 7 7 7 7 3.152.275 3.467.502,5000 3.814.252,75 4.195.678,03 4.615.245,83 5.076.770,41 m Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti orang 43 43 43 43 96.079.270 105.687.196,5380 116.255.916,19 127.881.507,81 140.669.658,59 154.736.624,45 n Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru orang 0 0 - - - - - - o Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan orang 0 0 - - - - - - 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial orang 313.586.128,41 361.694.741,25 397.864.215 437.650.637 481.415.701 529.557.271 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a Layanan Data dan Pengaduan orang 223 223 223 223 14.634.375,00 16.097.812,50 17.707.593,75 19.478.353,13 21.426.188,44 23.568.807,28 b Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti orang 43 43 43 43 96.079.269,58 105.687.196,54 116.255.916,19 127.881.507,81 140.669.658,59 154.736.624,45 c Penyediaan Permakanan orang 96 96 96 96 55.828.800,00 61.411.680,00 67.552.848,00 74.308.132,80 81.738.946,08 89.912.840,69 d Penyediaan Sandang orang 96 96 96 96 38.963.792,64 42.860.171,90 47.146.189,09 51.860.808,00 57.046.888,80 62.751.577,68 e Penyediaan Alat Bantu orang 30 30 30 30 40.992.024,43 45.091.226,87 49.600.349,56 54.560.384,52 60.016.422,97 66.018.065,26 f Penyediaan Perbekalan Kesehatan orang 20 20 20 20 - 16.750.000,00 18.425.000,00 20.267.500,00 22.294.250,00 24.523.675,00 g Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual orang 8 8 8 8 26.374.539,13 29.011.993,04 31.913.192,35 35.104.511,58 38.614.962,74 42.476.459,01 h Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar orang 12 12 12 12 8.021.052,63 8.823.157,89 9.705.473,68 10.676.021,05 11.743.623,16 12.917.985,47 i Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak orang 6 6 6 6 1.155.000,00 1.270.500,00 1.397.550,00 1.537.305,00 1.691.035,50 1.860.139,05 j Akses ke Layanan Pendidikan orang 36 36 36 36 25.335.000,00 27.868.500,00 30.655.350,00 33.720.885,00 37.092.973,50 40.802.270,85 k Pemberian Pelayanan orang 6 6 6 6 1.625.000,00 1.787.500,00 1.966.250,00 2.162.875,00 2.379.162,50 2.617.078,75 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penelusuran Keluarga l Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 6 6 6 6 1.425.000,00 1.567.500,00 1.724.250,00 1.896.675,00 2.086.342,50 2.294.976,75 m Layanan Rujukan orang 7 7 7 7 3.152.275,00 3.467.502,50 3.814.252,75 4.195.678,03 4.615.245,83 5.076.770,41 n Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan orang 0 0 0 0 - - - - - o Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru orang 0 0 0 0 - - - - - 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial orang 103.893.691,54 131.033.061 144.136.367 158.550.003 174.405.004 191.845.504 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a Layanan Data dan Pengaduan orang 75 75 75 75 4.921.875,00 5.414.062,50 5.955.468,75 6.551.015,63 7.206.117,19 7.926.728,91 b Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti orang 15 15 15 15 33.516.024,27 36.867.626,70 40.554.389,37 44.609.828,30 49.070.811,13 53.977.892,25 c Penyediaan Permakanan orang 24 24 24 24 13.957.200,00 15.352.920,00 16.888.212,00 18.577.033,20 20.434.736,52 22.478.210,17 d Penyediaan Sandang orang 24 24 24 24 9.740.948,16 10.715.042,98 11.786.547,27 12.965.202,00 14.261.722,20 15.687.894,42 e Penyediaan Alat Bantu orang 0 0 0 0 - - - - - - f Penyediaan Perbekalan Kesehatan orang 10 10 10 10 - 16.750.000,00 18.425.000,00 20.267.500,00 22.294.250,00 24.523.675,00 g Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual orang 7 7 7 7 23.077.721,74 25.385.493,91 27.924.043,31 30.716.447,64 33.788.092,40 37.166.901,64 h Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar orang 7 7 7 7 4.678.947,37 5.146.842,11 5.661.526,32 6.227.678,95 6.850.446,84 7.535.491,53 i Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak orang 6 6 6 6 1.155.000,00 1.270.500,00 1.397.550,00 1.537.305,00 1.691.035,50 1.860.139,05 j Akses ke Layanan Pendidikan orang 12 12 12 12 8.445.000,00 9.289.500,00 10.218.450,00 11.240.295,00 12.364.324,50 13.600.756,95 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 k Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga orang 6 6 6 6 1.625.000,00 1.787.500,00 1.966.250,00 2.162.875,00 2.379.162,50 2.617.078,75 l Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 6 6 6 6 1.425.000,00 1.567.500,00 1.724.250,00 1.896.675,00 2.086.342,50 2.294.976,75 m Layanan Rujukan orang 3 3 3 3 1.350.975,00 1.486.072,50 1.634.679,75 1.798.147,73 1.977.962,50 2.175.758,75 n Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan orang 0 0 0 0 - - - - - o Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru orang 0 0 0 0 - - - - - 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana orang 884.156.300 1.350.000.000 1.550.000.000 1.705.000.000 1.875.500.000 2.063.050.000 Kabupaten/Kota No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2023 Pencapaian SPM (2024) 2025 2026 2027 2028 2029 Penerima Layanan Dasar Realisasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Daerah Kabupaten/Kota a Penyediaan Permakanan orang 3000 3000 3000 3003 722.396.300 650.000.000 650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000 b Penyediaan Sandang orang 400 400 400 400 161.760.000 250.000.000 250.000.000 275.000.000 302.500.000 332.750.000 c Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi unit 450.000.000 450.000.000 495.000.000 544.500.000 598.950.000 d Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan orang 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 e Pelayanan Dukungan Psikososial orang 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:
1.Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
b.Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
d.Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f.Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
1. 3.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
d.Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 4.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
d.Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f.Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 5.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 6.Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
a.Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
b.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
c.Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan. Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlansung sesuai dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:
1. 1.Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. 2.Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan.
3. 3.Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan
4. 4.Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. 5.Pelaku Kegiatan, untuk memastikan apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:
a.Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b.Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
c.Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
d.Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Garut, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:
1. 1.Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain: 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM? 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat? 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya? 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
a.Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
b.Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
c.Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan?
d.Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
1. 2.Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain: 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk? 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan? 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. 3.Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain: 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat? 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
3. 4.Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain: 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya? 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran? 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan? 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa? 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani? 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya? Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Indikator SPM Satuan Target Realisasi Presentase Capaian Permasalahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali B. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.
a.Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM; 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
b.Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan? 2) Bagaimana SPM diposisikan? 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM? 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM? 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
c.Permasalahan SPM bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakana penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah? 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM? 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalan? Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun kedepan. Dokumen Rencana Aksi ini terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam pemenuhan SPM dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan SPM serta dapat mempercepat pencapaian target SPM pada setiap urusan pelayanan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Garut. 5.2 Saran
1. 1.Perlunya dilakukan sosialisasi terkait tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Garut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dengan harapan dapat memperdalam pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Garut
2. 2.Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Garut dalam pemahaman terkait dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021
3. 3.Tim penerapan SPM Kabupaten Garut secepatnya mengoordinasikan pemenuhan pelaksanaan rencana aksi daerah, guna pemenuhan penerapan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. 4.Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, dengan harapan dapat mengakselerasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…