DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; strategi percepatan penuruan stunting; penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; kerja sama dan kemitraan; penghargaan; pembiayaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); -

3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Garut. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

(1)_3- Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan desa. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan) di lokasi dengan prioritas penanganan. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan Stunting;
b.sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan Stunting; dan
c.mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 4.

(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penurunan Stunting secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran; dan
2. b.menguatkan komitmen Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Desa/kelurahan dan Pemangku Kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian target antara penurunan Stunting di Daerah. BABII STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

(1)Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menurunkan Prevalensi Stunting;
2. b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. c.menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. d.memperbaiki pola asuh;
5. e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
6. f.meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko Stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

a.remaja;
b.calon pengantin;
c.ibu hamil; ibu menyusui; dan
e.anak berusia O (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

(1)Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.
(2)Pencapaian target tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah Prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. _5-

Pasal 6

(1)Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan target sebesar 16,47% (enam belas koma empat puluh tujuh persen) pada tahun 2029.
(2)Target Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
(3)Target Prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target Prevalensi Stunting pada tahun 2024.

Pasal 7

(1)Target Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
4. d.peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. e.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(3)Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Kkegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
(4)Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
(2)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
(3)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
1. a.penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
2. b.pendampingan keluarga berisiko Stunting;
3. c.pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS); )
(1)2) ©) )
(5)
(6)
1. d.surveilans keluarga berisiko Stunting,
2. e.audit kasus Stunting;
3. f.pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita Stunting dan anak sekolah usia dini;
4. g.pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi; dan
5. h.pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga. Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, kelurahan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 10

Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

a.penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
b.penapisan ibu hamil;
c.penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
d.penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
e.penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
f.penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
g.penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat. Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
a.penyuluhan;
b.fasilitasi pelayanan rujukan; dan
c.fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf ¢ wajib diberikan 3 (tiga) bulan pra nikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. Surveilans Keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting. Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita Stunting dan anak sekolah usia dini dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita. () 8)

(1)2) ©)
(1)2) ©) 7. Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi. Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi keluarga beresiko Stunting.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 11

Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:

a.penguatan perencanaan dan penganggaran;
b.peningkatan kualitas pelaksanaan;
c.peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…