Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; ruang lingkup; fleksibilitas; tata cara pengadaan barang dan jasa; pelaku pengadaan barang/jasa; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 10. 11. - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9); Peraturan Bupati Garut Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 196); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN. _3- BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. 12. 13. 14. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Garut. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara profesional. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Direktur adalah Direktur BLUD UOBK RSUD Malangbong. Pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah Direktur BLUD UOBK RSUD Malangbong. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UOBK RSUD Malangbong yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong yang anggarannya bersumber dari pendapatan BLUD selain APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Direktur yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UOBK RSUD Malangbong. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan atau Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia dan/atau pengadaan langsung dengan jenjang nilai tertentu. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUD UOBK RSUD Malangbong yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong. Vendor Management System adalah sub sistem dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong untuk mengelola data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa di BLUD UOBK RSUD Malangbong yang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong. Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
BAB III
BLUD UOBK RSUD Malangbong diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Efektivitas dan/atau efesiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengadaan barang/atau jasa yang dilakukan dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD dalam mendukung kelancaran pelayanan.
BAB IV
Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UOBK RSUD Malangbong meliputi:
Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan cara untuk memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong atau Lembaga lainnya. 2) 1) @) ©) 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong.
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring yang berupa online shop atau market place yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis tanpa jenjang nilai.
Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dilakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi dengan ketentuan jenjang nilai sebagai berikut:
Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan ketentuan jenjang nilai sebagai berikut:
Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dilakukan dengan nilai paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Membuka PDF…