DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Hal yang diatur: 1. Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2. Kriteria Rumah Bagi MBR 3. Percepatan Pelayanan PBG 4. Pelaporan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan melalui pemberian percepatan dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
c.bahwa dalam upaya percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang percepatan persetujuan bangunan dan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati Garut tentang Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
7.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, sertifikat laik fungsi, surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
8.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9.Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
10.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

BAB II

KRITERIA MBR

Pasal 2

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan orang perseorangan yang kawin ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 3

(1)Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak:
1. a.Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk orang perseorangan yang tidak kawin;
2. b.Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk orang perseorangan yang kawin; dan
3. c.Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk orang perseorangan yang membangun atau memperoleh rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat.
(2)Penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. b.Surat Pajak Penghasilan (SPT) apabila ada;
3. c.Buku nikah atau akta nikah bagi yang berstatus kawin;
4. d.slip gaji atau bukti pembayaran upah yang sah bagi pekerja;
5. e.surat keterangan dari perusahaan/lembaga bagi pekerja;
6. f.surat pernyataan penghasilan ditandatangani oleh pekerja yang bersangkutan diketahui oleh desa/kelurahan bagi pekerja informal;
7. g.bukti pembayaran jasa atau bukti penerimaan uang yang diperoleh dari pekerjaan bagi pekerja informal;
8. h.laporan keuangan usaha yang sah selama minimal 3 bulan terakhir bagi pelaku usaha mikro;
9. i.surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan bagi pelaku usaha mikro/kecil;
10. j.rekening koran bank selama 3 bulan terakhir bagi pelaku usaha mikro;
11. k.surat keterangan penghasilan dari kelompok tani/nelayan atau organisasi selama 3 bulan terakhir bagi petani/nelayan; dan
12. l.bukti penjualan hasil pertanian atau perikanan yang sah bagi petani/nelayan.

BAB III

KRITERIA RUMAH BAGI MBR

Pasal 4

(1)Rumah bagi MBR terdiri atas:
1. a.Rumah Umum; dan
2. b.Rumah Swadaya.
(2)Kriteria Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.luas lantai paling tinggi seluas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);
2. b.luas tanah paling tinggi seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi);
3. c.diperuntukkan untuk rumah subsidi;
4. d.merupakan kepemilikan rumah pertama; dan
5. e.harga rumah tidak melebihi batas harga jual Rumah Umum tapak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kriteria Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.luas lantai paling tinggi seluas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi);
2. b.luas tanah paling tinggi seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi); dan
3. c.merupakan kepemilikan rumah pertama.

BAB IV

PERCEPATAN PELAYANAN PBG

Pasal 5

Percepatan pelayanan PBG diberikan kepada:

a.perorangan untuk pembangunan rumah tinggal tunggal sederhana MBR dengan menggunakan desain prototipe atau purwarupa; dan
b.badan usaha untuk pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe atau purwarupa.

Pasal 6

Persyaratan percepatan pelayanan PBG kepada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk Daerah;
b.memenuhi kriteria MBR dan kriteria rumah MBR;
c.memilih 1 (satu) desain prototipe atau purwarupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bukti kepemilikan tanah;
e.dokumentasi lokasi berupa titik koordinat lokasi dan foto lokasi;
f.surat pernyataan kepemilikan rumah pertama; dan
g.memiliki akun SIMBG.

Pasal 7

Persyaratan percepatan pelayanan PBG kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk;
b.Proposal pembangunan rumah deret sederhana MBR;
c.memilih 1 (satu) desain prototipe atau purwarupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bukti kepemilikan tanah;
e.lunas PBB;
f.Nomor Induk Berusaha; dan
g.rekomendasi teknis/pertimbangan teknis/saran teknis.

Pasal 8

Percepatan pelayanan PBG bagi Badan Usaha untuk pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe atau purwarupa dengan ketentuan:

a.masuk pada pola ruang permukiman perkotaan dan pedesaan pada peta rencana tata ruang wilayah Daerah;
b.berada pada Lokasi dengan kemiringan lereng di bawah 9 derajat atau 20% dan berada pada jalan kewenangan Kabupaten; dan
c.usaha dan/atau kegiatan termasuk ke dalam skala besaran SPPL (≤ 150unit atau luas ≤ 3 hektar) atau UKL-UPL dengan tingkat risiko menengah rendah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menerbitkan PBG untuk membangun rumah tinggal tunggal sederhana bagi MBR dan PBG Badan Usaha untuk Pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe atau purwarupa paling lama 3 (tiga) jam setelah dipenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Prosedur pemberian percepatan pelayanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Apabila proses pelayanan PBG melebihi dari 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), petugas MPP menyampaikan informasi kepada pemohon terkait kendala keterlambatan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…