DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat, besaran bantuan pendidikan timggi, tata cara pemberian bantuan, penyaluran dan pertanggungjawaban, pembatalan dan pengembalian bantuan pendidikan tinggi, pelaporan dan pemantauan penerima beasiswa, tim teknis, kerjasama perguruan tinggi, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, dan mandiri, dan berwawasan ilmu dan teknologi;
c.bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pemberian bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
7.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang telah terakreditasi dan berada di wilayah Daerah.
8.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
9.Bantuan Pendidikan Tinggi adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat tidak mampu, berprestasi, dan/atau aktif dalam organisasi berupa dana pendidikan untuk menempuh Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi sesuai waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
10.Beasiswa adalah Bantuan Pendidikan Tinggi berupa dana pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa selama menempuh Pendidikan Tinggi.
11.Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi adalah Bantuan Pendidikan Tinggi berupa dana pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali selama menempuh Pendidikan Tinggi.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

(1)Program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi terdiri atas:
1. a.Beasiswa 1 (satu) desa dan kelurahan 1 (satu) sarjana; dan
2. b.Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa.
(2)Bantuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jenjang Pendidikan Tinggi program sarjana.
(3)Bantuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis kepada penerima Bantuan Pendidikan Tinggi yang sama.

Pasal 3

Sasaran penerima Bantuan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

a.lulusan Pendidikan Menengah yang lulus pada tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelumnya yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk program Beasiswa 1 (satu) desa dan kelurahan 1 (satu) sarjana; dan
b.Mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau berprestasi dan/atau aktif dalam organisasi yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi untuk program Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa.

Pasal 4

Persyaratan Beasiswa 1 (satu) desa dan kelurahan 1 (satu) sarjana meliputi:

a.masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya;
b.merupakan lulusan Pendidikan Menengah yang lulus pada tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c.memiliki nilai rata-rata rapor sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) selama menempuh Pendidikan Menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan rata-rata nilai rapor dari kepala sekolah dan melampirkan salinan rapor siswa yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
d.memiliki rekam jejak, etika dan moral yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah Pendidikan Menengah;
e.berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan:
1. 1.surat pernyataan dari kepala sekolah Pendidikan Menengah yang menyatakan siswa penerima program indonesia pintar Pendidikan Menengah atau program sejenisnya;
2. 2.kartu peserta program keluarga harapan atau kartu keluarga sejahtera lainnya;
3. 3.surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial yang menyatakan keluarga penerima terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau penerima bantuan sosial lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. 4.surat dari pengurus panti sosial atau panti asuhan yang menyatakan siswa berasal dari panti sosial atau panti asuhan; atau
5. 5.surat keterangan keluarga tidak mampu dari kepala desa atau lurah;
f.tidak sedang menerima Bantuan Pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh orang tua atau wali dan siswa;
g.memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibuktikan dengan slip gaji atau bukti pembayaran upah yang sah bagi orang tua/wali pekerja atau surat keterangan penghasilan dari desa/kelurahan bagi orang tua/wali pekerja informal dengan mencantumkan jumlah anggota keluarga;
h.bersedia menuntaskan jenjang pendidikan selama di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh orang tua atau wali siswa dan siswa; dan
i.bersedia untuk membantu program pengembangan desa atau kelurahan melalui kuliah kerja nyata Perguruan Tinggi mandiri gotong royong membangun desa atau kelurahan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh siswa.

Pasal 5

(1)Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa meliputi:
1. a.persyaratan umum
  1. 1.Mahasiswa Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya;
  2. 2.memiliki rekam jejak, etika dan moral yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
  3. 3.tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh orang tua atau wali; dan
  4. 4.bersedia untuk membantu program pengembangan desa atau kelurahan melalui kuliah kerja nyata perguruan tinggi mandiri gotong royong membangun desa atau kelurahan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh mahasiswa.
2. b.persyaratan khusus:
  1. 1.berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan: a) kartu peserta program keluarga harapan atau kartu keluarga sejahtera lainnya; b) surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial yang menyatakan keluarga penerima terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau penerima bantuan sosial lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; c) surat dari pengurus panti sosial atau panti asuhan yang menyatakan siswa berasal dari panti sosial atau panti asuhan; atau d) surat keterangan keluarga tidak mampu dari kepala desa atau lurah;
  2. 2.memiliki prestasi di bidang akademik dengan nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,5 (tiga koma lima) yang dibuktikan dengan salinan transkrip nilai;
  3. 3.memiliki prestasi di bidang non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan; atau
  4. 4.aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan atau kemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi.

BAB III

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

Bantuan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebesar:

a.Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap semester, paling lama 8 (delapan) semester untuk penerima beasiswa 1 (satu) desa dan kelurahan 1 (satu) sarjana; dan
b.Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali untuk penerima Bantuan biaya Pendidikan Tinggi selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan informasi kepada pemerintah desa dan kelurahan berkenaan dengan program Bantuan Pendidikan Tinggi berupa Beasiswa 1 (satu) Desa dan Kelurahan 1 (satu) sarjana.
(2)Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa atau lurah menyampaikan usulan 1 (satu) calon penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Calon penerima Beasiswa yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih program studi pada Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai minat dan bakat calon penerima Beasiswa atau berdasarkan potensi desa dan kelurahan.
(4)Data usulan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui tim teknis, dilengkapi dengan:
1. a.surat usulan calon penerima Beasiswa yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah; dan
2. b.dokumen pendukung berupa persyaratan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(5)Data usulan calon penerima Beasiswa yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi oleh tim teknis, untuk memastikan bahwa dokumen pendukung data usulan calon penerima Beasiswa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(6)Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim teknis menyampaikan data penerima Beasiswa kepada Bupati.
(7)Data penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk penetapan keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Pendidikan Tinggi.
(8)Keputusan Bupati tentang penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar pemberian dan penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

(1)Penentuan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan berdasarkan seleksi.
(2)Petunjuk teknis mengenai seleksi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk pengelolaan program bantuan biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
(2)Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi berdasarkan alokasi penerima bantuan yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Alokasi penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan klasifikasi jumlah Mahasiswa Daerah yang terdaftar di Perguruan Tinggi.
(4)Seleksi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(5)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui tim teknis, dilengkapi dengan data:
1. a.surat usulan permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi yang ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
2. b.data hasil seleksi calon penerima dan dokumen pendukung berupa persyaratan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(6)Data hasil seleksi yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan validasi oleh tim teknis, untuk memastikan bahwa data hasil seleksi dan dokumen pendukung data hasil seleksi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(7)Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tim teknis menyampaikan data penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi kepada Bupati.
(8)Data penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar untuk penetapan keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Pendidikan Tinggi.
(9)Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai dasar pemberian dan penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi.

BAB V

PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dan Pasal 9 ayat (9), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat menerbitkan surat pemberitahuan kepada penerima Bantuan Pendidikan Tinggi untuk mengajukan kelengkapan persyaratan penyaluran dana Bantuan Pendidikan Tinggi.
(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan Tinggi.
(3)Penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh bank melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima Bantuan Pendidikan Tinggi.
(4)Ketentuan mengenai teknis penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…