DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12.Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp5.039.571.562.691,00 bertambah sebesar Rp143.391.580.167,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.182.963.142.858,00 dengan rincian terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.semula ................................. Rp4.908.754.980.437,00
b.bertambah ........................... Rp103.680.171.493,00 jumlah Pendapatan setelah Perubahan ..................... Rp5.012.435.151.930,00
1. 2.Belanja Daerah
a.semula ................................. Rp5.032.571.562.691,00
b.bertambah ........................... Rp145.391.580.167,00 jumlah Belanja setelah Perubahan ..................... Rp5.177.963.142.858,00 defisit setelah Perubahan .......... Rp(165.527.990.928,00)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) semula ........................... Rp130.816.582.254,00 2) bertambah ..................... Rp39.711.408.674,00 jumlah Penerimaan setelah Perubahan ......... Rp170.527.990.928,00
b.Pengeluaran 1) semula ........................... Rp7.000.000.000,00 2) berkurang ...................... Rp(2.000.000.000,00) jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ............... Rp5.000.000.000,00 jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan ..................... Rp165.527.990.928,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan ..................... Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a.Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : Rincian Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c.Lampiran IIIA : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
d.Lampiran IIIB : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
e.Lampiran IVA : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
f.Lampiran IVB : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
g.Lampiran VA : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
h.Lampiran VB : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
i.Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 29 September 2025 BUPATI GARUT, t t d ABDUSY SYAKUR AMIN Diundangkan di Garut pada tanggal 29 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 44

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…