DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perencanaan dan pengaangaran bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa; besaran alokasi bagian dari hasil pajak kepada desa; bagian dari hasil retribusi kepada desa; penyaluran, pencairan dan penggunaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan prinsip otonomi desa, yang diwujudkan melalui pembagian potensi penerimaan daerah kepada desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa;
c.bahwa untuk menjamin agar pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa berjalan, efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
13.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
16.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
20.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
21.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
25.Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
26.Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah.
27.Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah.
28.Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan mengoordinasikan penyusunan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa bersama Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
(2)Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi pada tahun berikutnya.
(3)Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menginformasikan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.
(2)Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa setelah kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APBDesa.

Pasal 4

Tata cara perencanaan dan penganggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK KEPADA DESA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan alokasi bagian dari hasil Pajak kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak tahun sebelumnya untuk setiap jenis Pajak.
(2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
4. d.PBJT atas Tenaga Listrik;
5. e.PBJT atas Jasa Perhotelan;
6. f.PBJT atas Jasa Parkir;
7. g.PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
8. h.Pajak Reklame;
9. i.PAT;
10. j.Pajak MBLB;
11. k.Pajak Sarang Burung Walet;
12. l.Opsen PKB; dan
13. m.Opsen BBNKB.

Pasal 6

(1)Berdasarkan alokasi bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), besaran bagian dari hasil Pajak untuk setiap jenis Pajak dihitung dengan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh persen) dibagikan berdasarkan pemerataan atau dengan porsi yang sama besar untuk setiap Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagikan secara proporsional berdasarkan indeks Desa.
(2)Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah angka pembobot yang dihitung dari rasio antara hasil kali skor realisasi dan skor capaian target masing-masing Desa dengan jumlah selisih dari hasil kali skor realisasi dan skor capaian target seluruh Desa untuk setiap jenis Pajak.
(3)Skor realisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dihitung dari rasio antara realisasi penerimaan masing-masing Desa dengan jumlah realisasi penerimaan seluruh Desa untuk setiap jenis Pajak.
(4)Skor capaian target Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari rasio antara persentase capaian target masing-masing Desa dengan jumlah persentase capaian target seluruh Desa untuk setiap jenis Pajak.
(5)Dalam hal skor capaian target Desa tidak dapat ditentukan, indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung hanya berdasarkan skor realisasi masing-masing Desa untuk setiap jenis Pajak.
(6)Dalam hal skor capaian target dan skor realisasi Desa tidak dapat ditentukan, bagian dari hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan indeks Desa untuk PBB-P2.
(7)Data realisasi penerimaan dan capaian target Pajak untuk perhitungan skor realisasi dan skor capaian target Desa bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pendapatan Daerah.

Pasal 7

(1)Besaran bagian dari hasil Pajak bagi masing-masing Desa dihitung dengan menjumlahkan seluruh bagian dari hasil Pajak yang diterima Desa tersebut dari setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pengolahan data dan penghitungan besaran bagian dari hasil Pajak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
(3)Hasil penghitungan besaran bagian dari hasil Pajak bagi masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Formulasi perhitungan besaran bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk setiap jenis Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun sebelumnya untuk setiap jenis Retribusi.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(3)Dikecualikan dari jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis Retribusi yang merupakan pelayanan BLUD.

Pasal 10

(1)Berdasarkan alokasi bagian dari hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dihitung besaran bagian dari hasil Retribusi untuk setiap jenis Retribusi dengan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh persen) dibagikan berdasarkan pemerataan atau dengan porsi yang sama besar untuk masing-masing Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagikan secara proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan indeks Desa.
(2)Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah angka pembobot yang dihitung dari rasio antara realisasi penerimaan masing-masing Desa dengan jumlah realisasi penerimaan seluruh Desa untuk setiap jenis Retribusi.
(3)Dalam hal indeks Desa tidak dapat ditentukan, bagian dari hasil Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagikan secara merata.
(4)Data realisasi penerimaan Retribusi untuk perhitungan skor realisasi Desa bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…