DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kriteria pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan; bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; prekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor; tata cara dan format laporan; tata cara pengenaan sanksi administratif; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 4); -9 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut. Bupati adalah Bupati Garut. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam modal asing. Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. _3-

12.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13.Tim Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, pemberian rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; Foe oo melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; [
k.bermitra dengan Usaha Mikro, usaha kecil, atau Koperasi;
1. 1.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor. 1) @) ®3)

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 3

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah; pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. L. m. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan investasi langsung konstruksi; kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(I) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Pajak Daerah meliputi:

a.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam periode tertentu;
b.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
c.pajak barang dan jasa tertentu atas: makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; AR S jasa kesenian atau hiburan;
d.pajak reklame;
e.pajak air tanah;
f.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
g.opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberikan kepada wajib pajak yang tidak menarik pajak dari konsumen.

Pasal 5

Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi Daerah meliputi:

a.retribusi jasa umum;
b.retribusi jasa usaha; dan
c.retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

(1)Fasilitasi pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan mempertemukan Usaha Mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi dengan perbankan dan/atau Usaha Besar.
(2)Bantuan untuk riset dan pengembangan serta bantuan fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan usaha besar sebagai narasumber pelatihan dan pendamping kegiatan pembinaan pasca pelatihan.
(8)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan daerah tentang kerja sama Daerah.

Pasal 7

Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat diberikan Pemerintah Daerah berupa bantuan modal atau fasilitas pinjaman dengan suku bunga yang rendah.

Pasal 8

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa:

a.data dan informasi pada laman Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal; dan
b.hasil kajian potensi investasi di Daerah.

Pasal 9

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa:

a.fasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
b.pemanfaatan jalan kolektor;
c.fasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
d.fasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 10

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ berupa penyediaan lahan atau lokasi milik Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berupa penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar dan/atau fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…