DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; penugasan; pelaksanaan penyaluran UPLAND; penatausahaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup; Program Hibah Kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project yang selanjutnya disebut Kegiatan UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyaluran dana akses layanan keuangan kepada korporasi petani dan/atau petani di lokasi kegiatan Program The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project perlu memberikan penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan badan usaha milik daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu adanya pengaturan mengenai penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut sebagai bank penyalur kredit yang bersumber dari Program The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Sebagai Bank Penyalur Kredit Yang Bersumber Dari Program The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project;

Menetapkan

Menetapkan -9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT SEBAGAI BANK PENYALUR KREDIT YANG BERSUMBER DARI PROGRAM THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut 10. 11. 12. 13. _3- Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya disebut Perumda BPR Garut adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang layanan perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya dan kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Program Hibah Kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project yang selanjutnya disebut Kegiatan UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dana Akses Layanan Keuangan Program UPLAND adalah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disalurkan sebagai kredit kepada korporasi petani dan/atau petani di lokasi kegiatan UPLAND. Kredit Program UPLAND adalah kredit dari lembaga keuangan yang diberikan kepada Korporasi Petani dan/atau petani di lokasi kegiatan UPLAND. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1) @) 1) @) ®3) ) ()

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pemberian penugasan kepada Perumda BPR Garut sebagai bank penyalur kredit yang bersumber dari Kegiatan UPLAND. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah di sektor pertanian;
b.menyediakan permodalan bagi Korporasi Petani dan/atau petani;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu; dan
e.penugasan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan penyaluran kegiatan UPLAND. BABII PENUGASAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada Perumda BPR Garut sebagai bank penyalur Kegiatan UPLAND. Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.Perumda BPR Garut bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
2. b.dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
3. c.menerapkan manajemen risiko;
4. d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dengan mengacu pada teknis perbankan. Perumda BPR Garut dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi koperasi. Perumda BPR Garut dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. Jangka waktu penugasan kepada Perumda BPR Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Perumda BPR Garut. 1) 2) ©) ) () 1) @)

BAB III

PELAKSANAAN PENYALURAN UPLAND

Pasal 4

Penyaluran Kredit Kegiatan UPLAND diprioritaskan pada 2 (dua) wilayah Kecamatan penerima Kegiatan UPLAND. Wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a.Kecamatan Cikajang; dan
b.Kecamatan Cisurupan. Penerima kegiatan UPLAND meliputi:
a.Korporasi Petani; dan/atau
b.petani yang tergabung dalam Poktan dan/atau Gapoktan. Penerima kegiatan UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian. Penerima Kegiatan UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam pedoman teknis Akses Layanan keuangan kegiatan UPLAND.

Pasal 5

Besaran kredit yang disetujui oleh Perumda BPR Garut kepada Penerima kegiatan UPLAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan usaha tani, baik untuk modal kerja maupun modal investasi, serta berdasarkan hasil penilaian dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh Perumda BPR Garut dan tetap harus memenuhi ketentuan perbankan yang berlaku. Besaran plafon kredit yang dapat diakses oleh Penerima kegiatan UPLAND terdiri atas:

a.kredit ultra mikro yaitu kredit dengan plafon maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diperuntukan bagi petani perorangan untuk modal usaha tani;

(1)2)
(1)2) _6-
1. b.kredit mikro yaitu kredit dengan plafon diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diperuntukan bagi petani, Poktan, Gapoktan dan/atau korporasi petani untuk modal usaha tani, pengadaan sarana produksi dan sarana produksi pertanian, maupun untuk pengolahan hasil pertanian;
2. c.kredit kecil yaitu kredit dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diperuntukan untuk membeli hasil panen petani anggota maupun untuk modal usaha pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh korporasi petani; dan
3. d.kredit menengah yaitu kredit dengan plafon diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), digunakan untuk membeli hasil panen petani anggota maupun belanja aset yang mendukung usaha korporasi petani.

Pasal 6

Bunga Kredit Kegiatan UPLAND yang dapat dibebankan Perumda BPR Garut kepada penerima Kredit Kegiatan UPLAND paling tinggi sebesar 6% (enam persen) pertahun. Ketentuan mengenai bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perumda BPR Garut dengan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.

Pasal 7

Penggunaan laba penugasan diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tata cara pencairan Kredit Kegiatan UPLAND dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan UPLAND dilaksanakan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis kegiatan UPLAND yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.
(2)Perumda BPR Garut sebagai bank penyalur Dana Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND, menyampaikan laporan perkembangan, pengelolaan dan penyaluran kredit secara periodik sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan UPLAND yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian. BABV

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 17 Oktober 2025 BUPATI GARUT, ttd ABDUSY SYAKUR AMIN Diundangkan di Garut pada tanggal 17 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, ttd asisibn 2 NURDIN YANA BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 51

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…