DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; transaksi non tunai dalam peberimaan pendapatan daerah; transaksi non tunai dalam pembayaran belanja daerah; transaksi non tunai dalam pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran belanja dan pembiayaan daerah serta pembatasan transaksi tunai dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan sistem pembayaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam bentuk transaksi non tunai;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah dipandang perlu adanya pengaturan mengenai transaksi non tunai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA.
14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
15.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
19.Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya dan/atau penerimaan pendapatan melalui pembayaran langsung.
20.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan menjadi tidak dapat dipenuhi.
21.Internet Banking adalah salah satu layanan bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
22.Aplikasi Dalam Jaringan adalah fasilitas di sistem untuk melakukan transaksi secara aplikasi berdasar pada bukti transaksi atau bukti dokumen.
23.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

(1)Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi transaksi non tunai pada:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)Implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir melalui layanan atau Aplikasi Dalam Jaringan yang disediakan oleh perbankan.

Pasal 3

(1)Transaksi pendapatan Daerah terdiri atas:
1. a.PAD;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antar daerah.
(4)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.pendapatan lainnya.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan penerimaan pendapatan Daerah dapat dilakukan secara tunai melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu, non tunai melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu, non tunai melalui rekening RKUD.
(2)Pelaksanaan penerimaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.PAD terhadap Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat dilakukan secara tunai melalui Bendahara Penerimaan atau secara non tunai melalui RKUD;
2. b.pendapatan transfer dilakukan secara non tunai melalui rekening RKUD; dan
3. c.PAD terhadap Retribusi dilakukan secara non tunai melalui rekening Bendahara Penerimaan.
(3)Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran secara dalam jaringan yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran dari lembaga keuangan bank dan non bank.
(4)Pembayaran secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa mekanisme electronic transaction process meliputi:
1. a.bank agen;
2. b.mobile atau phone banking;
3. c.bank mobil;
4. d.anjungan tunai mandiri;
5. e.internet banking;
6. f.quick response code indonesia standard atau barcode;
7. g.tapping;
8. h.electronic data capture;
9. i.cash management system; dan
10. j.transaksi berbasis elektronik lainnya.
(5)Pelaksanaan penerimaan pendapatan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memuat informasi rincian objek yang dibayar.
(6)Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit atau notifikasi perbankan terhadap pelaksanaan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)Penerimaan pendapatan yang dilakukan secara tunai wajib disetorkan seluruhnya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) Hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi objektif lainnya maka penyetoran seluruh penerimaan ke RKUD paling lambat dalam waktu 2 (dua) Hari.
(8)Penerimaan pendapatan yang dilakukan secara non tunai melalui rekening Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu harus dipindahbukukan seluruhnya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) Hari.
(9)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ayat (8) dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan maupun dari bank pengelola RKUD atau bank umum lainnya.
(10)Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan bank atas semua transaksi penerimaan pendapatan termasuk pendapatan yang belum ditransfer ke RKUD.

BAB III

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA DAERAH

Pasal 5

(1)Transaksi Non Tunai dilakukan dalam pembayaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan.
(2)Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasi, meliputi;
  1. 1.belanja pegawai;
  2. 2.belanja barang dan jasa;
  3. 3.belanja bunga;
  4. 4.belanja subsidi;
  5. 5.belanja hibah; dan
  6. 6.belanja bantuan sosial.
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 6

(1)Sistem pembayaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 2 ) dilakukan secara non tunai.
(2)Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per transaksi.
(3)Pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan rekening pihak ketiga dalam sistem pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen SP2D.
(4)Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen sebagai berikut:
1. a.alat pembayaran menggunakan kartu termasuk KKPD;
2. b.cek;
3. c.bilyet giro;
4. d.Aplikasi Dalam Jaringan atau sejenisnya yang disediakan oleh bank pengelola kas daerah; atau
5. e.fasilitas lain yang disediakan perbankan.

Pasal 7

(1)Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan kas tunai pada kas Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu maka kas tunai paling tinggi diatur sebagai berikut:
1. a.untuk nilai uang persediaan diatas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka penarikan tunai paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. b.untuk nilai uang persediaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka penarikan tunai paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. c.untuk nilai uang persediaan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka penarikan tunai paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. d.untuk nilai uang persediaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) maka penarikan tunai paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)Untuk kas tunai pada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir bulan diatur paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik sehingga terjadi uang keluar dari rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu tetapi tidak sampai ke rekening pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi kepada pihak bank dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke PA atau KPA.
(2)Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh bank yang bersangkutan dengan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi berupa kelebihan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Aplikasi Dalam Jaringan, maka Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menempuh prosedur sebagai berikut:
1. a.melakukan klarifikasi dan konfirmasi secara tertulis kepada pihak ketiga untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dilengkapi:
  1. 1.bukti cetak pembayaran melalui Aplikasi Dalam Jaringan atau rekening koran dan salinan kuitansi pihak ketiga;
  2. 2.surat pernyataan tentang kesalahan pendebetan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disahkan oleh PA atau KPA; dan
  3. 3.surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak ketiga tentang kesediaan untuk mengembalikan kelebihan dana yang dilakukan secara Autodebet atas dasar surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan konfirmasi tertulis kepada bank dimana rekening pihak ketiga tercatat untuk melakukan Autodebet.
2. b.atas dasar surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan konfirmasi tertulis kepada bank dimana rekening pihak ketiga tercatat untuk melakukan Autodebet.
(2)Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi berupa kekurangan pembayaran, maka proses pembayaran kurang bayar dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
1. a.print out bukti pembayaran melalui Aplikasi Dalam Jaringan atau rekening koran dan kuitansi pihak ketiga; dan
2. b.surat pernyataan tentang kesalahan pendebetan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui oleh PPTK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Penerimaan dan pengeluaran atas pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan secara non tunai.
(2)Penerimaan pembiayaan Daerah yang dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penerimaan:
1. a.SiLPA;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengeluaran pembiayaan Daerah yang dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas pengeluaran:
1. a.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. b.penyertaan modal daerah;
3. c.pembentukan dana cadangan;
4. d.pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
5. e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…