DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; manajemen risiko; manajemen risiko kecurangan; manajemen risiko lintas sektor; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN A.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
6.Unit Pemilik Risiko adalah unit kerja mandiri yang mengelola APBD, bertanggung jawab untuk melakukan proses manajemen Risiko yang terdiri dari pemilik Risiko dan pengelola Risiko beserta staf-stafnya.
7.Risiko Kunci adalah risiko prioritas yang paling signifikan dan berpotensi besar menghambat tujuan organisasi jika tidak dikelola dengan baik. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. _3- Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Pengelola Risiko adalah pejabat struktural setingkat di bawah pemilik Risiko dengan tugas dan fungsi di luar bidang perencanaan dan bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas setiap proses Manajemen Risiko. Lintas Sektor yang selanjutnya disingkat LS adalah program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau Risiko tertentu yang melibatkan 2 (dua) atau lebih entitas Manajemen Risiko Pembangunan Strategis Daerah sebagai pemilik Risiko atau pihak yang berwenang melakukan pengendalian atas Risiko Manajemen Risiko LS adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas Manajemen Risiko Pembangunan Strategis Daerah sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Strategis Daerah atas program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau Risiko tertentu yang melibatkan dua atau lebih entitas Manajemen Risiko Pembangunan Strategis Daerah. Pelaporan adalah bagian integral dari tata kelola organisasi dan sebaiknya meningkatkan mutu dialog dengan pemangku kepentingan dan mendukung manajemen puncak dan badan pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Sasaran adalah pernyataan mengenai tujuan organisasi terhadap apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan dan/atau dicapai. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan perkembangannya. Register Risiko adalah suatu daftar Risiko, yang diidentifikasi oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Pernyataan Risiko adalah pernyataan yang memuat informasi tentang penyebab Risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap pencapaian tiap sasaran yang telah diidentifikasi dalam penetapan konteks. Penyebab Risiko adalah peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung/hakiki dari kejadian Risiko yang diidentifikasi dapat berupa peristiwa atau keadaan baik berasal dari internal maupun eksternal sesuai hasil analisis kekuatan dan kelemahan aspek internal dan eksternal Unit Pemilik Risiko. Kemungkinan Risiko adalah frekuensi kemungkinan terjadinya suatu Risiko yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian per satuan waktu, atau dengan pendapat ahli. 4.
20.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.
21.Struktur Manajemen Risiko adalah sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko.
22.Pemilik Risiko adalah pimpinan unit kerja mandiri yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Risiko, serta melakukan respon dan penanganan atas Risiko tersebut.
23.Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan Manajemen Risiko. BABII MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Manajemen Risiko pada Peraturan Bupati ini meliputi:

a.infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b.proses Manajemen Risiko.

Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: Budaya Risiko;a.

b.struktur Manajemen Risiko; o sistem informasi Manajemen Risiko; dan e anggaran Manajemen Risiko. 1) @) ®3) 1) @)

Pasal 5

Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Wujud pelaksanaan Budaya Risiko dilakukan dalam bentuk:

a.komitmen pimpinan;
b.pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
c.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
d.penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
e.tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai;
f.kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
g.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
h.ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Pembangunan Budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap:
a.peningkatan kesadaran ber Budaya Risiko;
b.manajemen perubahan Budaya Risiko organisasi; dan
c.penyempurnaan Budaya Risiko organisasi.

Pasal 6

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model tiga lini dan terdiri atas:

a.Lini Pertama dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko;
b.Lini Kedua dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah; dan
c.Lini Ketiga dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan. 1) @) 1) @)

Pasal 7

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya. Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.Pemilik Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah yaitu Bupati;
b.Pemilik Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah yaitu Kepala Perangkat Daerah; dan
c.Pemilik Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah yaitu pejabat struktural satu level di bawah Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)huruf a adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko. Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pengelolaan Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah:
  1. 1.Koordinator Pengelola Risiko berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko strategis di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Sekretaris Daerah.
  2. 2.Pengelola Risiko yaitu kepala Perangkat Daerah yang menangani program prioritas daerah.
2. b.Pengelolaan Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah:
  1. 1.Koordinator Pengelola Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko strategis di lingkungan perangkat daerah, yaitu salah satu pejabat struktural setingkat di bawah pemilik Risiko dengan tugas dan fungsi di luar bidang perencanaan yang memiliki anggaran terbesar di luar gaji dan tunjangan atau ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
  2. 2.Pengelola Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah yaitu pejabat struktural lain setingkat di bawah pemilik Risiko dengan tugas dan fungsi di luar bidang perencanaan.
3. c.Pengelolaan Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah:
  1. 1.Koordinator Pengelola Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko operasional di lingkungan perangkat daerah, yaitu salah satu pejabat struktural setingkat di bawah pemilik Risiko atau pegawai lain yang ditunjuk dengan tugas dan fungsi di luar bidang perencanaan yang memiliki anggaran terbesar di luar gaji dan tunjangan.
(1)2) 7.

2.Pengelola Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah yaitu pejabat struktural lain setingkat di bawah pemilik Risiko atau pegawai lain dengan tugas dan fungsi di luar bidang perencanaan.

Pasal 9

Lini Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan fungsinya, dapat melibatkan unit atau bidang lain yang membidangi keuangan dan penganggaran, pembinaan sumber daya manusia, komunikasi dan informatika, serta bagian pada sekretariat daerah yang menangani administrasi pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko secara terintegrasi, Lini Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat membentuk Tim Teknis Unit Manajemen Risiko Tingkat Daerah melalui Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu: a. 1) @) 1) @) Unit Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yaitu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan Unit Manajemen Risiko Perangkat Daerah baik Risiko strategis perangkat daerah maupun Risiko operasional perangkat daerah adalah bagian kesekretariatan yang membawahi fungsi perencanaan.

Pasal 11

Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko. Ketentuan mengenai pengawasan intern berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…