DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; asas pengelolaan alokasi dana desa; pengalokasian dana desa; penyaluran alokasi dana desa; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); 10. 11. -9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut. 10. 11. 12. _3- Bupati adalah Bupati Garut. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pejabat pengelola keuangan daerah. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

(1)2) ©) ) _5-

25.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
26.Tunjangan adalah pembayaran yang diperoleh dari APBDesa sehubungan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kedudukan yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta kesejahteraan pegawai.
27.Insentif adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga serta kader Pos Pelayanan Terpadu.
28.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD dikelola berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
d.disiplin anggaran.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi umum dan dana bagi hasil pajak yang diterima Daerah dalam APBD. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan sebagai SKPKD. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarannya bersifat dinamis dan/atau dapat berubah sesuai dengan Dana Perimbangan yang diterima Daerah.

(1)2) ©) )
(1)2)

Pasal 4

Besaran ADD didasarkan pada penjumlahan dari besaran:

a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan Penjabat Kepala Desa;
c.tunjangan BPD;
d.biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD; dan
e.biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa. Rincian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Dalam hal realisasi penerimaan Daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatiakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). Selain ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alokasi anggaran untuk iuran jaminan yang terdiri atas:
a.jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
b.jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.

Pasal 5

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:

a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan Penjabat Kepala Desa;
c.tunjangan BPD;
d.biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD; dan
e.biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa. Biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a.Insentif rukun tetangga atau rukun warga;
b.Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu; ©) )

(5)
(1)2) 7.
1. c.Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. d.Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. e.Operasional Karang Taruna;
4. f.Operasional Perlindungan Masyarakat; dan
5. g.Operasional lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ dan operasional lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan setiap awal bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember paling lambat minggu kedua bulan berjalan. Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan operasional lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan setiap triwulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD serta Biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang diterima oleh pemerintah desa.

Pasal 6

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:

a.Kepala Desa paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
b.Sekretaris Desa paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; dan
c.Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a per bulan. ©)

(1)2) ©)
(1)2) ©) ) _8- Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan, dengan besaran sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. b.Sekretaris Desa sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
3. c.Kepala Urusan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. d.Kepala Seksi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); dan
5. e.unsur kewilayahan atau Kepala Dusun sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 7

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan hari raya idul fitri. Besaran Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Pasal 8

Seluruh penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dengan ketentuan:

a.iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.sebesar 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja; dan
2. 2.sebesar 1% (satu persen) dibayarkan oleh masing-masing peserta jaminan kesehatan.
b.iuran jaminan ketenagakerjaan sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri, pensiunan PNS, atau pensiunan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Pembayaran iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pemerintahan Desa Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau melalui pemindahbukuan oleh BUD yang ditunjuk kepada BPJS Kesehatan.

(5)
(6)
(1)2) ©) )
(5)
(1)2)
(1)2) _9- Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai bukti pembayaran dan disampaikan kepada peserta BPJS Kesehatan melalui Bendahara Desa. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Pasal 9

PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBDesa. Penghasilan tetap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari instansi induknya. Penghasilan tetap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok sebagai PNS. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa hanya berhak mendapatkan tunjangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

Perangkat Desa yang diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban untuk melaksanakan absen kehadiran Perangkat Desa di Pemerintah Desa masing-masing. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan absen kehadiran Perangkat Desa, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan. ©) )

(1)2) ©) )
(5)Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…