DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 62 Tahun 2025

Nomor: 62
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pemberian sanksi administratif; pelaksanaan pendampingan dan advokasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika; tata cara pemberian penghargaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
9.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10.Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
11.Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13.Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GNPN adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
14.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang berprestasi dan/atau berkontribusi.
15.Pendampingan adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim yang memiliki kompetensi dan kepedulian untuk mendampingi Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
16.Advokasi adalah kegiatan membela, mendukung, dan memperjuangkan haka tau kepentingan Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1)Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan, pemilik, pengelola, atau penanggung jawab badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel atau penginapan, asrama, rumah kost atau pemondokan yang tidak melakukan pelaporan apabila mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaann Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. d.pencabutan izin usaha atau pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha.
(3)Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 3

(1)Sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b masuk dalam kategori sanksi administratif ringan.
(2)Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin usaha/pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d masuk dalam sanksi administratif berat.
(3)Sanksi Administratif ringan atau Sanksi Administratif berat diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
(4)Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sanksi penghentian sementara kegiatan diberikan kepada pimpinan, pemilik, pengelola atau penanggung jawab badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel atau penginapan, asrama, rumah kost atau pemondokan apabila:
1. a.sanksi tertulis tidak ditindaklanjuti; dan
2. b.menjadikan tempat usahanya sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
(2)Sanksi pencabutan izin usaha atau pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha diberikan kepada pimpinan, pemilik, pengelola, atau penanggung jawab badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel atau penginapan, asrama, rumah kost atau pemondokan, apabila:
1. a.sanksi tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan tidak ditindaklanjuti; dan
2. b.menjadikan tempat usahanya sebagai tempat produksi Narkotika dan telah terbukti secara hukum.

Pasal 5

Dugaan adanya pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bisa berasal dari:

a.pengaduan; atau
b.tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 6

(1)Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat.
(2)Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Terpadu P4GNPN atau saluran resmi pengaduan milik Pemerintah Daerah.
(3)Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis atau lisan yang memuat paling sedikit informasi tentang:
1. a.nama dan alamat pihak yang mengadukan;
2. b.nama, jabatan/pekerjaan, dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
3. c.perbuatan yang diduga adanya pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban; dan/atau
4. d.keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
(4)Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual atau secara elektronik.
(5)Tim Terpadu P4GNPN menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 7

(1)Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu P4GNPN dengan pihak yang melakukan pelanggaran dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan pengaduan.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat yang berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan adanya sanksi administratif bagi Pejabat Daerah atau aparatur sipil negara Daerah yang mengabaikan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabila dari hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan unsur pidana, pejabat Daerah atau Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pasal 8

(1)Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Tim Terpadu P4GNPN dengan pihak yang melakukan pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajibannya.
(2)Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pejabat Daerah pada Tim Terpadu P4GNPN mengambil langkah berkenaan dengan jenis sanksi yang akan diajtuhkan.

Pasal 9

(1)Apabila hasil pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpotensi adanya pelanggaran yang dapat dijatuhkannya sanksi administratif berat, maka Tim Terpadu P4GNPN melakukan verifikasi dengan cara memanggil pemilik atau pengelola secara tertulis.
(2)Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan waktu yang memungkinkan surat panggilan tersebut bias sampai pada alamat tujuan, diterima oleh pihak yang dipanggil, sehingga bisa hadir untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 10

(1)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi pertimbangan penentuan atau pengenaan sanksi administratif yang akan dijatuhkan.
(2)Keputusan pengenaan sanksi administratif harus disampaikan atau disebutkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pihak yang melakukan pelanggaran administratif.

Pasal 11

(1)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila terbukti melakukan beberapa jenis pelanggaran administratif dikenai 1 (satu) jenis sanksi administratif yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
(2)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang pernah dikenai sanksi administratif, kemudian terbukti melakukan pelanggaran administratif yang sama, dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif yang pernah dijatuhkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…