DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten garut nomor 6 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan pedoman yang komprehensif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan reses, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a.Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 80);
b.Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 37);
c.Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 124);
d.Nomor 189 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 189); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
2. 2.Ketentuan Paragraf 1 Pasal 15 dihapus.
3. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan rapat disediakan tempat, makanan dan minuman.
(2)Rapat-rapat fraksi dilaksanakan di gedung DPRD disediakan makanan dan minum serta fasilitasi/kelengakapan rapat yang dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Kunjungan kerja dilakukan sesuai dengan rencana kerja DPRD.
(2)Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD pimpinan dan anggota fraksi, dan/atau pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain setelah disetujui Pimpinan DPRD.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan pembiayaan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD.
(2)Pembiayaan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa:
1. a.seminar; dan
2. b.pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop, dan kegiatan lainnya sesuai rencana kerja DPRD.
(3)Pembiayaan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan pembiayaan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
(2)Ketentuan pemberian besaran uang harian, uang representasi, akomodasi maupun transportasi kegiatan koordinasi dan konsultasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 7 dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di daerah pemilihan Anggota DPRD, dilaksanakan secara perseorangan di daerah pemilihannya masing-masing.
(2)Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan reses dapat didampingi oleh Pendamping yang ditugaskan oleh Sekretaris DPRD.
(3)Pendamping bertanggung jawab atas tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran.
(4)Masing-masing pendamping diberikan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22B

(1)Kegiatan reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) hari kalender dalam 1 (satu) kali kegiatan reses.
(2)Komponen penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.biaya makan dan minum rapat;
  1. 1.jamuan ringan; dan
  2. 2.jamuan makan.
2. b.biaya sewa Gedung dan/atau sewa tenda;
3. c.biaya sewa meja/kursi;
4. d.biaya sewa Sound System;
5. e.biaya spanduk; dan
6. f.biaya perjalanan dinas dalam daerah.
(3)Penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh pihak ketiga yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 30 - 1 - 2025 Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN Diundangkan di Garut pada tanggal 30 - 1 - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…