DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 90 Tahun 2025

Nomor: 90
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); -9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. _3- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pelaksana verifikasi keuangan Desa. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa. 22. 23.

(1)2)
(1)2) 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, meliputi: BABI : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDESA BABII : PRINSIP, KEBIUAKAN DAN TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA BAB III : EVALUASI APBDESA BABIV : HAL-HAL KHUSUS LAINNYA Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)2)

Pasal 5

Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026. Bupati melimpahkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Camat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI GARUT, ttd ABDUSY SYAKUR AMIN Diundangkan di Garut pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, ttd NURDIN YANA BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 93 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 BABI SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDESA Kemajuan pembangunan di Daerah dari tahun ke tahun telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pedoman yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Desa. Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas Pembangunan Daerah, Pemerintah Desa dalam merancang RPJM-Desa harus mengacu pada RPJMD Kabupaten. Sinkronisasi tahunan RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten dapat dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan dalam RKPDesa Tahun 2025 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Desa. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029, Visi Daerah adalah “Terwwjudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan”. Visi tersebut mengandung elemen penting dalam capaian pembangunan Daerah periode 2025-2029 Adapun uraian penjelasan makna yang terkandung pada visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.Hebat: memiliki elemen keunggulan, baik dalam hal dampak, skala dan inovasi. Serta dengan persatuan, kesatuan dan kebersamaan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
2.Berkelanjutan: berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029, yaitu:
1.mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif;
2.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif;
3.mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan;
4.memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan;
5.mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif;
6.mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan; -
7.mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana; dan
8.mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan tema kebijakan tersebut seluruh kebijakan/kegiatan pembangunan di Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2025 juga mengacu pada pelaksanaan agenda Pembangunan Nasional (ASTA CITA) yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Adapun sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian Kkinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 selain sebagai penjabaran visi dan misi, juga dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahap pertama, yaitu: terwujudnya pelayanan kesehatan prima untuk seluruh masyarakat; terwujudnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata; terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran; 1 2 3
4.meningkatnya produktivitas ekonomi daerah;
5.terwujudnya penerapan ekonomi hijau; 6 meningkatnya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau talenta digital; terintegrasinya rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global;hl terwujudnya pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan;
9.terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif dan inovatif;
10.meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas;
11.terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
12.meningkatnya kerjasama antar daerah baik regional maupun internasional;
13.meningkatnya kerukunan umat beragama;
14.meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender;
15.meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
16.meningkatnya ketahanan pangan dan air; dan
17.meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim. Disamping sasaran-sasaran di atas, pada tahun 2026 Pemerintah Daerah juga memfokuskan pada upaya pencapaian sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) dan penguatan pembangunan kewilayahan. Hal ini dilakukan mengingat SDGs merupakan tujuan pembangunan bersama yang telah diakui dunia, kemudian wilayah Kabupaten Garut yang sangat luas juga menjadi alasan perlunya peningkatan peran pemerintah di wilayah (Kecamatan dan Desa), agar pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal. _3- Keberhasilan pencapaian sasaran utama pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026. Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dalam menyusun Rancangan APBDesa, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKPDesa. Penyusunan rancangan APBDesa dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2026 dengan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, dengan memperhatikan prioritas pembangunan Desa dan kemampuan keuangan Desa. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum kondisi daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu Indeks Desa. Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa yang berkelanjutan. Indeks Desa komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Klasifikasi status kemandirian dan kemajuan Desa terdiri dari enam yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tidak Memenuhi Kriteria. Dalam upaya mengakselerasi peningkatan status perkembangan Desa di Daerah, perlu ada sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2026 dengan Kebijakan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKPDesa 2026 melalui berbagai kegiatan yang difokuskan untuk mengintervensi indikator-indikator penilaian Status Perkembangan dan Kemajuan Desa berdasarkan Indeks Desa membangun di Tahun 2026 yang masih nilai indikatornya masih rendah. Pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, selain fokus pada arah Kebijakan Dana Desa 2026 yaitu: penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah Desa diharuskan untuk mengefektifkan pengelolaan anggaran dalam upaya mengintervensi kegiatan yang mendorong peningkatan status perkembangan Desa. Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa antara lain berikut : Tabel 1.1 Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa RKPDESA SESUAI KEWENANGAN DESA PROGRAM / NO KEGIATAN DAERAH URAIAN KEGIATAN Program Program Pengembangan sumber daya manusia Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya Peningkatan kapasitas kepala Desa 4. NO | PROGRAM / RKPDESA SESUAI KEGIATAN DAERAH KEWENANGAN DESA URAIAN KEGIATAN Peningkatan kapasitas perangkat Desa Peningkatan kapasitas BPD 2 | Program pembuatan jalan Desa Pemeliharaan Jalan Desa Mewujudkan antar permukiman ke pemerataan kualitas wilayah pertanian. Pemeliharaan Jalan Lingkungan infrastruktur dan Permukiman/Gang percepatan pembangunan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani kawasan perdesaan dan penataan Pemeliharaan Jembatan Milik Desa kawasan perkotaan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) ** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) ** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** 3 | Program pengelolaan pendidikan | Penyelenggaraan Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/RA/Madra sah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Guru Paud dll) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra sah Non Formal Milik Desa** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** _5- PROGRAM / RKPDESA SESUAI No KEGIATAN DAERAH KEWENANGAN DESA URAIAN KEGIATAN Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi 4 | Program Meningkatkan | pembinaan kesehatan | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa kualitas hidup | masyarakat dan | (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- masyarakat yang| pengelolaan pos | obatan; Tambahan Insentif Bidan bermartabat dan | pelayanan terpadu; Desa/Perawat Desa; Penyediaan inklusif ~(Misi Ke-2 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Hebat Kesehatannya) bagi Keluarga Miskin, Pengobatan Bagi Lansia dan Warga Miskin dst) 5 | Program Penyelenggaraan Posyandu (Makana; Pengarusutamaan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas| Gender Dan Lansia, Insentif Kader Posyandu) Pemberdayaan Perempuan Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6 | Program Program Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Meningkatkan kualitas Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga hidup masyarakat Kesehatan, Kader Kesehatan, yang bermartabat dan Pembinaan Kampung KB, Penyuluhan inklusif (Misi Ke-2 Bumil, PUS, WUS, Kelas Ibu bayi Hebat Kesehatannya) 7 | Program Program Penyelenggaraan Desa Siaga Meningkatkan kualitas Kesehatan (Pengadaan Ambulance hidup masyarakat Desa) yang bermartabat dan inklusif —(Misi Ke-2 Hebat Kesehatannya) 9 | Program Perlindungan Pengasuhan Bersama atau Bina dan Jaminan Sosial Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) 10 | Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya dan Pembangunan Kesehatan Tradisional Fasilitas Kesehatan 11 | Program Promosi Pembangunan /Rehabilitasi/ Kesehatan dan Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Pemberdayaan Prasarana Posyandu/Polindes /PKD ** Masyarakat NO PROGRAM / KEGIATAN DAERAH RKPDESA SESUAI KEWENANGAN DESA URAIAN KEGIATAN Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD 12 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan /Rehabilitasi/Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 13 Program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Bencana Skala Lokal Desa Kesiapsiagaan /Tanggap Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa 7. PROGRAM / RKPDESA SESUAI No KEGIATAN DAERAH KEWENANGAN DESA URAIAN KEGIATAN 9 | Program Perlindungan Pengasuhan Bersama atau Bina dan Jaminan Sosial Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) 10 | Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya dan Pembangunan Kesehatan Tradisional Fasilitas Kesehatan 11 | Program Promosi Pembangunan /Rehabilitasi /Peni Keschatan dan ngkatan/Pengadaan Pemberdayaan Sarana,é Prasalx_"aga . Masyarakat Posyandu/Polindes /PKD Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes / PKD 12 | Program Pembinaan | Fasilitasi pembinaan | Pengiriman Kontingen dan o;g;ur;lds:?)le::n kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Peningkatan p Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Partisipasi Pemuda Kabupaten/Kota dan Prestasi Olahraga Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 13 | Program Pemeliharaan | pembinaan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Ketertiban | ketenteraman dan Keamanan Desa (pembangunan pos, dan ketertiban wilayah pengawasan pelaksanaan jadwal Perlindungan Masyarakat dan masyarakat Desa ronda/ patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa _8- PROGRAM / RKPDESA SESUAI No KEGIATAN DAERAH KEWENANGAN DESA URAIAN KEGIATAN Pelatihan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 14| Program Penegakan | penyuluhan program- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Supremasi Hukum program kepada Masyarakat di Bidang Hukum : dan Pelindungan Masyarakat pemerintah dan (Paralegal dl) sosialisasi berbagai & peraturan Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 15 | Program pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengembangan perpustakaan Desa Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Budaya Baca dan | dan taman bacaan Sanggar Belajar Milik Desa ** Pembinaan Perpustakaan 16 | Program pengelolaan jaringan| Pemeliharaan Saluran Irigasi Pengembangan irigasi Tersier /Sederhana dan Penlg_elolgan Pembangunan Saluran Irigasi _gnngan rigast Tersier /Sederhana awa dan jaringan pengairan lainnya 17 | Program pengembangan pusat Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pengembangan perekonomian Desa Koperasi/ KUD/ UMKM Industri Rumah Tangga, Kecil Menengah 18 | Program Pengembangan Sarana Prasarana Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaga Ekonomi serta Koperasi (Mesin Jahit, Mesin PeDesaan Bubut, Perlatan Bengkel, dll) 19 | Program penyediaan Pengadaan Teknologi Tepat Guna sarana dan prasarana untuk Pengembangan Ekonomi perdagangan PeDesaan Non Pertanian (Mesin Paraut Kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah Pakan Ternak, Mesin Sangrai Kopi, Pemotong / Pengiris Buah dan Sayuran) 20 | Program Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Pengembangan Menengah (Meubelair, Alat Rumah Kewirausahaan dan Tangga, Konveksi, Kerajinan Tangan, Keunggulan Kain Tenun, Batik, Perbengkelan) Kompetitif Usaha Kecil Menengah 21| Program pengelolaan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Pengembangan persampahan Sampah Desa/Permukiman Kinerja Pengelolaan | Desa (Penampungan, Bank Sampah, Persampahan dan Gerobak, Kendaraan Pengangkut Drainase Sampah dll)** _9.- NO PROGRAM / KEGIATAN DAERAH RKPDESA SESUAI KEWENANGAN DESA URAIAN KEGIATAN Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kendaraan Pengangkut Sampah dll)** 22 Program Pengembangan Nilai- nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Peralatan Kesenian, Pembinaan) 23 Program Pengembangan Pariwisata pengelolaan wisata Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Jalan, MCK, Jembatan) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pondok Wisata, Panggung Hiburan, Kios Cenderamata, Warung Makan, Wahana Permainan Anak, Outbond, Taman Rekreasi, Tempat Penjualan Tiket, Rumah Penginapan, Angkutan Wisata) 24 Program Pengembangan Perikanan Budidaya pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Teknologi Tepat Guna Perikanan Darat/Nelayan** untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan 25 Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pengembangan administrasi informasi Desa kearsipan Desa dan serta Pengembangan Sistem Informasi Desa (Website dll) PROGRAM / RKPDESA SESUAI NO KEGIATAN DAERAH KEWENANGAN DESA URAIAN KEGIATAN 26 | Program peningkatan Pengelolaan administrasi dan kualitas dan kearsipan pemerintahan Desa pelayanan tata kearsipan 27 | Program Penguatan | membina kerukunan | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lembaga-lembaga warga masyarakat Desa | Kebudayaan/Rumah Adat/ Sosial dan dan umat beragama Keagamaan Milik Desa** (Rumah Pendidikan Ibadak, Pemakan dan Petilasan dll) Keagamaan 28 | Program Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemahaman Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai- nilai Keagamaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** BABII PRINSIP, KEBIJAKAN DAN TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA Prinsip Penyusunan APBDesa Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut
1.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2.Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3.Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4.Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Kebijakan Penyusunan APBDesa Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :
1.Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2.Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3.Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Teknis Penyusunan APBDesa
1.Penyusunan APBDesa Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 harus disusun secara tepat waktu sesuai alur yang telah ditentukan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa tahun berikutnya. APBDesa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah Desa harus memperhatikan jangka waktu penyusunan APBDesa, yaitu paling lambat mulai bulan September dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 12- Tahapan penyusunan APBDesa meliputi :

a.Pengumpulan Dokumen APBDesa adalah dokumen anggaran yang penyusunannya merujuk pada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain: Peraturan Desa mengenai RKPDesa, Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APBDesa, informasi pagu dana transfer, Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Desa mengenai Dana Cadangan (jika ada), dan Peraturan Desa lainnya yang relevan. Pencermatan RKPDesa Pencermatan RKPDesa dilakukan guna menentukan kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa menjadi kegiatan prioritas untuk didanai. Pencermatan dilakukan untuk melihat kebutuhan dan ketersedian anggaran. Pemerintah Desa harus mengurutkan kegiatan yang akan didanai berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPDesa, sampai batas ketersediaan anggaran yang ada. Urutan prioritas dimaksud berdasarkan proses penetapan urutan prioritas kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan alat analisis yang ditetapkan oleh pemerintah Desa. Penyusunan dokumen APBDesa Dalam proses penyusunan APBDesa, Sekretaris Desa dibantu perangkat Desa lainnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pencermatan RAB, Mengisi format standar penjabaran APBDesa, Menyiapkan Draft Peraturan Desa, dan Menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Musyawarah BPD Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan dimaksud disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Evaluasi APBDesa Rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penetapan dan Penyampaian Informasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dan diundangkan ke dalam dalam Lembaran Desa; Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa dan diundangkan ke dalam Berita Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa, dengan materi berisi: APBDesa; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan alamat pengaduan. Gambar 2.1 Alur Penyusunan APBDesa (1) Rancangan - — PerDes s APBDesa " g - Rancangan |1+ — « = - | perkabes | Rancangan| Rancangan * ArBDesa [PerDes 3 PerDes 1, APBDes - Apeesa a _, Kepala ST APBDesa Desa ! Rancangan 1 5 | PerDes APBDes: ! Sekrela riat Desa =1 h smemems ! Rancangan - ! Rancangan -! penyelenggaraan PerDes e v PerkaDes ! pemerintahan | APBDesa | | APBDesa | Pagu tahun lalu Gambar 2.2 Alur Penyusunan APBDesa (2) tidak 13b 13a K Bupati/ Walikota i PerkaDes| | APBDesa.l . —.—.| T PerDes APBDesa I 14- Substansi APBDesa Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :
a.Pendapatan Desa Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya. ) Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari : a) b) d) Hasil Usaha Hasil usaha Desa antara lain bagi Hasil BUMDesa/BUMDESMA merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa, BUMDESMA yang menjadi hak Desa; Hasil Aset Hasil Aset antara lain Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tabatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Kios Milik Desa, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa berupa uang, tenaga maupun berupa barang. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Lain-Lain Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil pungutan Desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang merupakan sumber pendapatan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dan dituangkan dalam lembaran Desa oleh sekretaris Desa. Dalam proses penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) b) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 dan realisasi penerimaan PADesa tahun 2026, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa; Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat; Penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar dituangkan dalam perjanjian sewa; 2) d) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. e) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/ pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat. f) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pungutan Pasar Desa/kios Desa, bangunan Desa, objek wisata Desa, pemandian umum Desa dan kekayaan Desa lainnya serta peraturan Desa tentang pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat. g) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang undangan. Pendapatan Transfer Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026, input penganggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila regulasi yang mengatur mengenai pengalokasian dana transfer ke Desa Tahun Anggaran 2026 belum disahkan, maka Pemerintah Desa dapat mengacu pada pagu indikatif. Kelompok pendapatan transfer diantaranya : a) Dana Desa Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) digunakan berdasarkan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. b) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. c) Alokasi Dana Desa ADD berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa. Untuk penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, dalam penyusunan APBDesa Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. d) Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan keuangan Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan APBDesa Tahun 2026 didasarkan pada peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa sesuai peraturan perundang undangan. e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Bantuan keuangan Kabupaten bersumber dari APBD Daerah dalam penyusunan APBDesa Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa sesuai peraturan perundang undangan. 3) Pendapatan Lain-lain a) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa. b) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga. c) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa. d) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga. e) Koreksi kesalahan belanja tahun-Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan. f) Bunga Bank. Penganggaran pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Kepastian pendapatan dari hasil kerjasama, bantuan perusahaan dan hibah dapat didasarkan pada perjanjian pemberi hibah dengan kepala Desa selaku penerima. Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Perdes APBDesa, maka penganggaran dilakukan pada saat perubahan APBDesa. Belanja Desa Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pedoman penyusunan APBDesa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan b) Paling Banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa beserta perangkatnya, Tunjangan dan Operasional BPD. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya. Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa tentang besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan hasil tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati. Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan Desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: ) 2) 3) 4) 5) 6) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan Rincian Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2026 RPJMDesa, RKPDesa dan Kewenangan Desa. Belanja Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah tidak diterapkan dengan ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Penyusunan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak perbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standar harga kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah. Apabila dimungkinkan harga barang/jasa melebihi standar harga Daerah maka diharuskan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan di jelaskan alasan perbedaan harga tersebut. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa meliputi belanja ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon. 7) Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk melebihi dalam komponen belanja yang besarannya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja Desa. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 8) Dalam meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Pembiayaan Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang berjalan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. 1) Penerimaan Pembiayaan a) b) SILPA Tahun Sebelumnya SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Penggunaan SILPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2026 belum terealisasikan maka SILPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelompokan berdasarkan sumber perolehan SiLPA. Pencairan Dana Cadangan. Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan hendaknya disesuaikan dengan peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Desa setempat. 3. 2) Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari : a) Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan digunakan untuk medanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan. b) Penyertaan Modal Desa Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang undangan. Penyertaan modal pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa. Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah Desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Tersebut. Cara mengisi format APBDesa
a.Cara Pengisian Pendapatan Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa. Cara Pengisian Belanja Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa Cara Pengisian Pembiayaan Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa. 20- Tabel 2.1 Daftar Kode Rekening Bidang Sub Bidang, dan Kegiatan KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING
1. 01.BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: 01.01. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, listrik/telepon, dll) 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat (ATK, Makan Minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telepon dll) 01.01.07. Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 01.01.90 Penyediaan TPAPD Kepala Desa (PBP) 01.01.91 Penyediaan TPAPD Perangkat Desa (PBP) 01.01.92 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lembaga Desa (PAD, ADD, PBH) 01.02. Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 01.02.03. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 01.03.04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil 01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 01.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 01.04.01. |Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 01.04.02. |Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa Non Reguler) 21- KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 01.04.03. |Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 01.04.04. |Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 01.04.05. |Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 01.04.06. |Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 01.04.07. |Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 01.04.08. |Pengembangan Sistem Informasi Desa 01.04.09. |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 01.04.10. |Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 01.04.11. |Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 01.04.12. |Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan 01.04.90. |Sosialisasi Dana Desa 01.04.91. |Pengembangan Unit Pengaduan di Desa 01.04.92. |Sosialisasi Produk Hukum Desa 01.05. Sub Bidang Pertanahan 01.05.01. |Sertifikasi Tanah Kas Desa 01.05.02. |Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 01.05.03. |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 01.05.04. |Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 01.05.05. |Kegiatan Penyuluhan Pertanahan 01.05.06. |Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 01.05.07. |Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
2. 02.BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain- lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup: KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 02.01. Sub Bidang Pendidikan 02.01.01. |Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 02.01.02. |Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 02.01.03. |Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 02.01.04. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa 02.01.05. |Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 02.01.06. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik Desa 02.01.07. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 02.01.08. |Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 02.01.09. |Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 02.01.10. |Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 02.01.90. |Pelatihan dan Pembuatan Film Dokumenter 02.02. Sub Bidang Kesehatan 02.02.01. |Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB, dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin,dst) 02.02.02. |Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif kader pos yandu) 02.02.03. |Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 02.02.04. |Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 02.02.05. |Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 02.02.06. |Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 02.02.07. |Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 02.02.08. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 02.02.09. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 02.02.90. |Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) _23- KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 02.02.91. |Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 02.02.92. |Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.03.01. |Pemeliharaan Jalan Desa 02.03.02. |Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 02.03.03. |Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 02.03.04. |Pemeliharaan Jembatan Desa 02.03.05. |Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 02.03.06. |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 02.03.07. |Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 02.03.08. |Pemeliharaan Embung Milik Desa 02.03.09. |Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 02.03.10. |Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 02.03.11. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan ~ Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 02.03.12. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) 02.03.13. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) 02.03.14. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 02.03.15. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) 02.03.16. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 02.03.17. |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih) 02.03.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 02.03.19. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) 02.03.20. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan =~ Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) 24- KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 02.04. Sub Bidang Kawasan Permukiman 02.04.01. |Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 02.04.02. |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 02.04.03. |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 02.04.04. |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 02.04.05. |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) 02.04.06. |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dil 02.04.07. |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 02.04.08. |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 02.04.09. |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 02.04.10. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih) 02.04.11. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) 02.04.12. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih) 02.04.13. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) 02.04.14. |Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) 02.04.15. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 02.04.16. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih) 02.04.17. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) 02.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.05.01. |Pengelolaan Hutan Milik Desa 02.05.02. |Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 02.05.03. |Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih) 02.05.90. |Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran _25- KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 02.05.91. |Pembangunan Sarana Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup 02.05.92. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup 02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.06.01. |Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 02.06.02. |Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII) 02.06.03. |Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 02.06.04. |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 02.06.05. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 02.06.90. |Penerangan Jalan Lingkungan 02.06.91. |Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Air 02.06.92. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Air 02.07. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 02.07.01. |Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa 02.07.02. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 02.08. Sub Bidang Pariwisata 02.08.01. |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 02.08.02. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) 02.08.03. |Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3. 03.BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup: 03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.01.01. |Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 03.01.02. |Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 03.01.03. |Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 03.01.04. |Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 03.01.05. |Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 03.01.06. |Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 03.01.07. |Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 03.01.90. |Pembangunan Sarana Prasarana Untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 03.01.91. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.02.01. |Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 03.02.02. |Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab /Kot) 03.02.03. |Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 03.02.04. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 03.02.05. |Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) 03.02.90. |Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.03.01. |Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 03.03.02. |Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 03.03.03. |Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 03.03.04. |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 03.03.05. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 03.03.06. |Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04.01. |Pembinaan Lembaga Adat _o7- KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 03.04.02. |Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 03.04.03. |Pembinaan PKK 03.04.04. |Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 03.04.90. |Operasional LPMD 03.04.91. |Operasional PKK 03.04.92. |Operasional Karangtaruna 03.04.93. |Operasional SATLINMAS 03.04.94. |Operasional Lembaga Lainnya 03.04.95. |Operasional, Pembentukan dan Pelatihan KPMD 03.04.96. |Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
4. 04.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: 04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01. |Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02. |Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 04.01.03. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04. |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 04.01.05. |Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 04.01.06. |Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih) 04.01.90. |Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan 04.01.91. |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan 04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.02.01. |Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan /penggilingan) _28- KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 04.02.02. |Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 04.02.03. |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 04.02.04. |Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana 04.02.05. |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian /Peternakan 04.02.06. |Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 04.02.90. |Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian 04.02.91. |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian 04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 04.03.01. |Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 04.03.02. |Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 04.03.03. |Peningkatan Kapasitas BPD 04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.04.01. |Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 04.04.02. |Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 04.04.03. |Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) 04.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.05.01. |Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 04.05.02. |Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 04.05.03. |Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non Pertanian 04.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.06.01. |Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 04.06.02. |Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 04.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 04.07.01. |Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa _29- KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 04.07.02. |Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 04.07.03. |Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 04.07.04. |Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
5. 05.BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA menDesak: Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 05.01.00. |Kegiatan Penanggulanan Bencana 05.02. Sub Bidang Keadaan Darurat 05.02.00. |Penanganan Keadaan Darurat 05.03. Sub Bidang Keadaan MenDesak 05.03.00. |Penanganan Keadaan MenDesak Tabel 2.2 Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kode Rekening URAIAN a|b| c d 4 PENDAPATAN 4 |1 Pendapatan Asli Desa 4 11(1 Hasil Usaha 4 1|1 ]o01 Bagi Hasil BUMDes 4 11| 2 Hasil Aset 4 | 1| 2 ]|o01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 4 | 1| 2|02 Tambatan Perahu 4 | 1| 2|03 Pasar Desa 4 | 1| 2|04 Tempat Pemandian Umum 4 11| 2|05 Jaringan Irigasi Desa 4 | 1| 2|06 Pelelangan Ikan Milik Desa 4 1|2 |07 Kios Milik Desa 4 | 1| 2|08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa Kode Rekening URAIAN a|b| c d 4 11| 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 4 |1| 3|01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 4 11| 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 4 |1| 4|01 Hasil Pungutan Desa 4 |2 Transfer 41211 Dana Desa 4 2| 1|01 Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /kota 4122 4 2| 2|01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 4 12| 3 Alokasi Dana Desa 4 |2| 3|01 Alokasi Dana Desa 4 12| 4 Bantuan Keuangan Provinsi 4 2| 4 |01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 4 12| 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 4 12| 5 |01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 4 |3 Pendapatan Lain-lain 4 (3|1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4 3| 1|01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4 (3| 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 4 3| 2|01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 4 13| 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 4 |3| 3|01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 4 3| 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 4 |3| 4|01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga Koreksi kesalahan belanja tahun-Tahun Anggaran sebelumnya 43| s yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan Koreksi kesalahan belanja tahun-Tahun Anggaran sebelumnya 4 13| 5|01 yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan 4 (3| 6 Bunga Bank 4 |3| 6 |01 Bunga Bank 4 13| 9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 5 BELANJA 5|1 Belanja Pegawai S {11 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 51| 1/|o01 Penghasilan Tetap Kepala Desa Kode Rekening a|b| c d URAIAN 5|1 1]02 Tunjangan Kepala Desa 5|1 1|9 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (PBP) 51| 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 5|12 ]o01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 5|12 ]02 Tunjangan Perangkat Desa 51|29 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (PBP) 51| 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 51| 3|01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 5|1 3|02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 5|1 3 |03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 5|1 3 |04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 51| 4 Tunjangan BPD 511|401 Tunjangan Kedudukan BPD 5|1 4|02 Tunjangan Kinerja BPD 5|1 4 |03 Tunjangan Staf Administrasi BPD 5 |2 Belanja Barang dan Jasa 5121 Belanja Barang Perlengkapan 52101 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 52102 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 52| 103 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan) Kebersihan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam| Kebakaran Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan — Belanja Barang Cetak] dan Penggandaan Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -Belanja Barang Konsumsi 5121 07 | Belanja Bahan/Material 5121 08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 5121 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5121 10 | Belanja Obat-obatan 5121 11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan 5121 12 | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 5 12| 2 Belanja Jasa Honorarium 5 12| 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5 12| 2 02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 5 12| 2 03 | Belanja Jasa Honorarium Pelayanan Desa Kode Rekening URAIAN a|b| c d 5 12| 2 04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli /Profesi/Konsultan/Narasumber 5 12| 2 05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas 5 12| 2 06 | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 5 12| 2 07 | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 5 12| 2 08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 5 12| 2 90 | Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan masyarakat 5 12| 2 91 Belanja Uang Harian Satuan tugas Covid-19 5 12| 2 92 | Belanja Santunan (CSR) 5 12| 2 93 | Belanja Honorarium BPD (PBP) 52| 3 Belanja Perjalanan Dinas 52| 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 52| 3 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 52| 3 03 | Belanja Kursus/Pelatihan 52| 4 Belanja Jasa Sewa 52| 4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 52| 4 02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 52| 4 03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 52| 5 Belanja Operasional Perkantoran 52| 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik 52| 5 02 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih 52| 5 03 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 52| 5 04 | Belanja Jasa Langganan Telepon 52| 5 05 | Belanja Jasa Langganan Internet 52| 5 06 | Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro 52| 5 07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 52| 5 08 | Belanja Insentif/Oprasional RT/RW 52| 5 90 | Belanja Santunan (DDS) 52| 5 91 Belanja Bantuan Acara Seremonial Kemasyarakatan 52| 5 92 | Belanja Bantuan Pengobatan 52| 5 93 | Belanja Bantuan Pembinaan 52| 6 Belanja Pemeliharaan 52| 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 52| 6 02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 52| 6 03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan 52| 6 04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Kode Rekening URAIAN a|b| c d 52| 6 05 | Belanja Pemeliharaan Jalan 52| 6 06 | Belanja Pemeliharaan Jembatan 52| 6 07 | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) 52| 6 08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) 5 2|7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5 2|7 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 5 2|7 02 | Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat 5 2|7 03 | Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat 5 2|7 04 | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 5 2|7 05 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 5|3 Belanja Modal 5 (3|1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 (3|1 01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 5 (13|1 02 | Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah 5 (3|1 03 | Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 5 (3|1 04 | Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 5 (3|1 05 | Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 5 (3|2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 53| 2 01 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM) 53| 2 02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 53| 2 03 | Belanja Modal Peralatan Komputer 53| 2 04 | Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 53| 2 05 | Belanja Modal Peralatan Dapur 53| 2 06 | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 53| 2 07 | Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 53| 2 08 | Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 53| 2 09 | Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 53| 2 10 | Belanja Modal Mesin 53| 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 53| 2 90 | Belanja Modal Peralatan Kebakaran 5 (3|3 Belanja Modal Kendaraan 5 (3|3 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 53| 3 02 | Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 (3|3 03 | Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor Kode Rekening URAIAN a|b| c d 5 (3|3 04 | Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 (3|3 05 | Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 5 (3| 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 5 (3| 4 01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 53| 4 02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 5 (3| 4 03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 5 (3| 4 04 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 5 (3| 4 05 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 53| 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 53| 5 01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 53| 5 02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 53| 5 03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku 53| 5 04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 53| 5 05 | Belanja Modal Jalan — Administrasi Kegiatan 53| 6 Belanja Modal Jembatan 53| 6 01 Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 53| 6 02 Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 53| 6 03 | Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku 53| 6 04 | Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 53| 6 05 | Belanja Modal Jembatan — Administrasi Kegiatan 5 (3|7 Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/dll - Honor Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/dll - Bahan Baku Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/dll - Sewa Peralatan Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 5 (3| 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 5 (3| 8 01 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim yang Melaksanakan 53| 8 02 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 5 (3| 8 03 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku 5 (3| 8 04 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan Kode Rekening URAIAN a|b| c d 5 (3| 8 05 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi — Administrasi Kegiatan 53| 9 Belanja Modal lainnya 53| 9 01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5 3|9 02 | Belanja Modal khusus Olahraga 53| 9 03 | Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan 53| 9 04 | Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman 53| 9 05 | Belanja Modal Hewan 53| 9 90 | Belanja Aset Tak Berwujud 5|4 Belanja Tak Terduga 5141 Belanja Tak Terduga 5141 01 Belanja Tak Terduga 6 PEMBIAYAAN 6 |1 Penerimaan Pembiayaan 6 |1] 1 SILPA Tahun Sebelumya 6 |1] 1 01 SILPA Tahun Sebelumnya 6 | 1] 2 Pencairan Dana Cadangan 6 | 1] 2 01 Pencairan Dana Cadangan 6 | 1] 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 1|3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 6 |2 Pengeluaran Pembiayaan 6 |21 Pembentukan Dana Cadangan 6 |21 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 |2 2 Penyertaan Modal Desa 6 |2 2 01 Penyertaan Modal Desa 6 |2 2 90 | Penyertaan Modal BUMDESA 6 |2 2 91 Penyertaan Modal BUMDESA Bersama
6. 4.Cara melakukan Penandaan (tagging) kegiatan Pada saat melaksanakan input paket kegiatan sumber dana apapun Pemerintah Desa wajib mengisi tangging sebelum paket kegiatan disimpan. Pedoman tagging kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.2 REKAPITULASI TAGGING KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 20 Tahun 2018 KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 ol BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan| Operasional Pemerintahan Desa 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tetap Kepala Desa 10. Operasional Tunjangan Kepala Desa Pemerintahan Desa Umum Tunjangan Kepala Desa 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tetap Perangkat 10. Operasional Tunjangan Perangkat Desa Desa Pemerintahan Desa Umum Tunjangan Perangkat Desa 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan| Jaminan Sosial Kepala Desa 10. Operasionall Perangkat Desa Pemerintahan Desa Umum DALAM APLIKASI SISKEUDES KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Jaminan Sosial Perangkat Desa 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Operasional Pemerintah Desa 10. Operasional (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Pemerintahan Desa Umum 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan BPD 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan| Operasional BPD 10. Operasional Minum, Pakaian Seragam, Listrik dl) Pemerintahan Desa Umum 01.01.07. | Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW Operasional RT/RW 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Biaya Koordinasi Pemerintah 13. Operasional yang bersumber dari Dana Desa Desa Pemerintahan Desa Sumber Dana Desa Dukungan Penyelenggaraan 13. Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Pemerintahan Desa Sumber Kerawanan Sosial Dana Desa Dukungan Kegiatan Seremonial di | 13. Operasional Desa Pemerintahan Desa Sumber Dana Desa 01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Kendaraan Roda 4 10. Operasional Perkantoran/Pemerintahan Pemerintahan Desa Umum Kendaraan Roda 3 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Kendaraan Roda 2 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Meubelair 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Komputer 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Prasarana Kantor Lainnya 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Tanah 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.02.02. [Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Pemeliharaan Gedung dan Prasarand 6. Infrastruktur 5. Padat Karya Tunai Desa Perkantoran Pemerintah 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tanah 6. Infrastruktur Pemerintah Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Bangunan 6. Infrastruktur Pemerintah KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Halaman dan Area Parkir Kantor 6. Infrastruktur Pemerintah Rehabilitasi/Peningkatan 6. Infrastruktur Pemerintah Bangunan Rehabilitasi/Peningkatan ~ Halaman| 6. Infrastruktur Pemerintah dan Area Parkir Kantor 01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Pelayanan Administrasi Umum dan|16. Pendataan Masyarakat Kependudukan Desa 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil |Dokumen Profil ~ Desa (profil|16. Pendataan Masyarakat Desa *) kependudukan dan potensi Desa) Desa 01.03.03. |Pengelolaan Adminstrasi ~ dan Kearsipan | Pengelolaan administrasi ~ dan|16. Pendataan Masyarakat Pemerintahan Desa kearsipan pemerintahan Desa Desa 01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang | Penyuluhan ~ Kependudukan dan|16. Pendataan Masyarakat Kependudukan dan Capil Pencatatan Sipil Desa 01.03.05. |Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara | Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa|16. Pendataan Masyarakat|14. Registrasi Sosial Ekonomi Partisipatif secara Partisipatif Desa (REGSOSEK) 01.04. Penyelenggaraan ~Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 01.04.01. |Penyelenggaraan ~ Musyawarah Perencanaan | Terselenggaranya Musyawarah Desa|22. Penguatan Keterlibatan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Perencanaan Desa dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 40- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Terselenggaranya Musyawarah |22. Penguatan Keterlibatan Perencanaan Pembangunan Desa dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa Terselenggaranya Musyawarah |22. Penguatan Keterlibatan Pembahasan APBDesa dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa Terselenggaranya Musyawarah |22. Penguatan Keterlibatan Lainnya dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.04.02. |Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya |Terselenggaranya Musyawarah Desa|22. Penguatan Keterlibatan (Musdus, rembug Desa Non Reguler) Non Reguler dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.04.03. |Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | Dokumen Perencanaan Desa 99. Lain Lain (RPIMDesa/RKPDesa dll) 01.04.04. |Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, |Dokumen Keuangan Desa 99. Lain Lain APBDes Perubahan, LPJ dll) 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian | Terselenggaranya Pengelolaan|22. Penguatan Keterlibatan Aset Desa Administrasi Aset Desa dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.04.06. |Penyusunan Kebjjakan Desa (Perdes/Perkades | Dokumen Kebijakan Desa non 99. Lain Lain selain Perencanaan/Keuangan) Rencana Pembangunan/Keuangan 01.04.07. |Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan | Laporan Penyelenggaraan|99. Lain Lain Informasi Kepada Masyarakat Pemerintahan Desa _41- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa Terciptanya Sistem Informasi Desa | 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.04.00. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan | Terselenggaranya 10. Operasional |22, Penguatan Keterlibatan Pemerintahan & Pembangunan Desa Koordinasi/Kerjasama Pemerintahan Desa Umum |dan Fasilitasi Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan dan dalam Program/Kegiatan Desa Pembangunan Desa 01.04.10. |Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, | Terselenggaranya Dukungan | 10. Operasional |22, Penguatan Keterlibatan Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala|Pemerintahan Desa Umum |dan Fasilitasi Masyarakat Kewilayahan, dan BPD dalam Program/Kegiatan Desa 01.04.11. |Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & |Penyelenggaraan Lomba antar|10. Operasional |22, Penguatan Keterlibatan Pengiriman Kontingen dlm Lomdes Kewilayahan Pemerintahan Desa Umum |dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa Pengiriman kontingen Lomba Desa | 10. Operasional |22, Penguatan Keterlibatan Pemerintahan Desa Umum |dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.04.12. |Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya | Tersedianya Pembentukan Struktur|10. Operasional untuk Desa Persiapan Organisasi Pemerintahan Desa Umum Terselenggaranya Pengangkatan| 10. Operasional Perangkat Desa Pemerintahan Desa Umum Tersedianya Fasilitas Dasar bagi|10. Operasional Penduduk Desa (sesuai kewenangan) |Pemerintahan Desa Umum Tersedianya Sarana dan Prasarana10. Operasional Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Umum _40- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Terselenggaranya Pendataan _Bidang| 10. Operasional Kependudukan, Potensi Ekonomi, |Pemerintahan Desa Umum Pendidikan dan Kesehatan 01.04.90. | Sosialisasi Dana Desa Terselenggaranya Sosialisasi Dana|22. Penguatan Keterlibatan Desa dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.04.91. |Pengembangan Unit Pengaduan di Desa Terselenggaranya Unit Pengaduan di|22. Penguatan Keterlibatan Desa dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.04.92. | Sosialisasi Produk Hukum Desa Terselenggaranya Sosialisasi Produk|22. Penguatan Keterlibatan Hukum Desa dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.05. Sub Bidang Pertanahan 01.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa Sertifikat Tanah Desa 99. Lain Lain 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah Terselengggaranya Administrasi|99. Lain Lain dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Pertanahan 01.05.03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Sertifikat Tanah Masyarakat 99. Lain Lain Masyarakat Miskin Miskin 01.05.04. | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan Terselenggaranya Mediasi Konflik|22. Penguatan Keterlibatan Pertanahan dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 43- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 01.05.05. |Kegiatan Penyuluhan Pertanahan Terselenggaranya Penyuluhan|22. Penguatan Keterlibatan Pertanahan dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terselenggaranya Administrasi PBB | 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 01.05.07. |Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas |Batas Tanah Desa 10. Operasional Desa Pemerintahan Desa Umum
7. 02.BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 02.01. Sub Bidang Pendidikan 02.01.01 Penyelenggaran Operasional 1. Stunting 17. Peningkatan Kualitas PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal | PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra sah Sumber Daya Manusia Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Non Formal Milik Desa 02.01.02. |Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana |Dukungan Penyelenggaraan PAUD|1. Stunting 17. Peningkatan Kualitas PAUD dst) non Milik Desa Sumber Daya Manusia 02.01.03. |Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi |Jumlah Peserta Penyuluhan dan|17. Peningkatan Kualitas Masyarakat Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat |Sumber Daya Manusia 02.01.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana|7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar | Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sumber Daya Manusia 5. Padat Karya Milik Desa Sanggar Belajar Milik Desa Inai Dosa 02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana|7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah ~ Nonformal | PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra sah Sumber Daya Manusia 5. Padat Karyal Milik Desa Non Formal Milik Desa : [Tunai Desa _44. KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe Tanah untuk PAUD/ | 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ | TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Sumber Daya Manusia TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Formal Milik Desa Gedung/Bangunan PAUD/ | 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Sumber Daya Manusia Formal Milik Desa Buku dan Pelajaran PAUD/|7. Infrastruktur Publik 17. Penngkatan Kualitas TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Sumber Daya Manusia Formal Milik Desa Alat Peraga Edukatif (APE) 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Mebelair PAUD/ | 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Sumber Daya Manusia Formal Milik Desa Saran/Prasarana PAUD/ | 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Sumber Daya Manusia Formal Milik Desa Lainnya Rehabilitasi/Peningkatan 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Sarana/Prasarana/APE PAUD/ Sumber Daya Manusia TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa 02.01.07. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tanah untuk Perpustakaan/Taman|7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan | Bacaan/Sanggar Belajar Sumber Daya Manusia Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa Gedung/Bangunan 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Perpustakaan/Taman Sumber Daya Manusia Bacaan/Sanggar Belajar Mebelair Perpustakaan/Taman | 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Bacaan/Sanggar Belajar Sumber Daya Manusia _45- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Sarana Perpustakaan /Taman | 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya Sumber Daya Manusia Rehabilitasi/Peningkatan 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Sarana/Prasarana Sumber Daya Manusia Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan | Terselenggaranya Operasional | 7. Infrastruktur Publik 17. Peningkatan Kualitas Buku, Honor, Taman Baca) Perpustakaan/Taman Sumber Daya Manusia Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya 02.01.00. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan | Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar | 7. Infrastruktur Publik Belajar Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan|7. Infrastruktur Publik Belajar Peralatan Kesenian 7. Infrastruktur Publik Mebelair Sanggar Seni dan 7. Infrastruktur Publik Belajar Sarana Sanggar Seni dan Belajar|7. Infrastruktur Publik Lainnya 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa | Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa |9. Pengentasan Kemiskinan|17. Peningkatan ~Kualitas Miskin /Berprestasi Ekstrem Sumber Daya Manusia 02.01.90. | Pelatihan dan Pembuatan Film Dokumenter Terselenggaranya Pelatihan ~ Film|17. Peningkatan Kualitas Dokumenter Sumber Daya Manusia Tersedianya Film Dokumenter 99. Lain Lain 46- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.02. Sub Bidang Kesehatan 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes | Obat-obatan 1. Stunting 15. Pemenuhan Akses Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Kesehatan sesuai kewenangan Desa Jumlah Peserta KB Kontrasepsi|l. Stunting 15. Pemenuhan Akses keluarga Miskin Kesehatan sesuai kewenangan Desa Terselenggaranya Operasional ~Pos 1. Stunting 15. Pemenuhan Akses Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Kesehatan sesuai kewenangan Desa Lainnya Desa 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls | Makanan Tambahan 1. Stunting Bumil, Lamsia, Insentif) Jumlah Ibu Hamil 1. Stunting Jumlah Lansia 15. Pemenuhan Akses Kesehatan sesuai kewenangan Desa Terselenggaranya Operasional ~Pos 1. Stunting 15. Pemenuhan Akses Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Kesehatan sesuai kewenangan Desa Lainnya Desa 02.02.03. |Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan |Jumlah Peserta Penyuluhan dan|17. Peningkatan Kualitas (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Pelatihan Bidang Kesehatan Sumber Daya Manusia 47- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Ambulance 15. Pemenuhan Akses Kesehatan sesuai kewenangan Desa Penyelenggaraan Desa Siaga|15. Pemenuhan Akses Kesehatan Lainnya Kesehatan sesuai kewenangan Desa 02.02.05. | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat | Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang|15. Pemenuhan Akses Desa Merah Remaja (PMR) tingkat Desa | Kesehatan sesuai kewenangan Desa 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita | Jumlah Pengasuhan Bersama atau|l. Stunting 17. Peningkatan Kualitas (BKB) Bina Keluarga Balita (BKB) Sumber Daya Manusia Terselenggaranya Operasional | 1. Stunting 17. Peningkatan Kualitas Pengasuhan Bersama atau Bina Sumber Daya Manusia Keluarga Balita (BKB) 02.02.07. |Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan | Terselenggaranya Pembinaan dan|17. Peningkatan Kualitas|17. Peningkatan Kualitas Tradisional Pengawasan Upaya Kesehatan|Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Tradisional 02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana | Pemeliharaan Sarana/Prasarana|17. Peningkatan Kualitas|7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karyal Posyandu/Polindes/PKD Posyandu/Polindes/PKD Sumber Daya Manusia (Tunai Desa 02.02.00. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Tanah Posyandu/Polindes/PKD 17. Peningkatan Kualitas|7. Infrastruktur Publik Pengadaan Sarana/Prasarana Sumber Daya Manusia Posyandu/Polindes/PKD ** Gedung/Bangunan 17. Peningkatan Kualitas|7. Infrastruktur Publik Posyandu/Polindes/PKD Sumber Daya Manusia Mebelair Posyandu/Polindes/PKD 17. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
8. 7.Infrastruktur Publik 48- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Peralatan Kesehatan|17. Peningkatan Kualitas|7. Infrastruktur Publik Posyandu/Polindes/PKD Sumber Daya Manusia Sarana Posyandu/Polindes/PKD | 17. Peningkatan ~Kualitas|7. Infrastruktur Publik Lainnya Sumber Daya Manusia 02.02.90. | Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Insentif ~ Kader ~ Pemberdayaan|1. Stunting 17. Peningkatan Kualitas Masyarakat (KPM) Sumber Daya Manusia 02.02.91. | Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan | Terselenggaranya pencegahan,|17. Peningkatan Kualitas|15. Pemenuhan Akses dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor | penyalahgunaan dan peredaran gelap |Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kewenangan Narkotika Narkoba Desa 02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa Pemeliharaan Jalan Desa 7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa 02.03.02. | Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Pemeliharaan ~ Jalan Lingkungan|7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa Permukiman/Gang Permukiman/Gang 02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani 2. Ketahanan Pangan 7. Infrastruktur Publik 02.03.04. | Pemeliharaan Jembatan Desa Jembatan Milik Desa 7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa 02.03.05. |Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa|2. Ketahanan Pangan 7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karyal gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab (Tunai Desa Culvert, Drainase, dll) 02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai | Pemeliharaan Gedung Balai| 7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa Kemasyarakatan Desa/Balai Kemasyarakatan _49.- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.03.07. | Pemeliharaan Pemakaman /Situs | Pemeliharaan ~ Pemakaman Milik |7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa Bersejarah/Petilasan Milik Desa Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa 02.03.08. | Pemeliharaan Embung Milik Desa Pemeliharaan Embung Desa 2. Ketahanan Pangan 5. Padat Karya Tunai Desa 02.03.00. | Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Pemeliharaan 7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa Monumen/ Gapura/Batas Desa 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pen Jalan Desa 7. Infrastruktur Publik gerasan Jalan Desa **) 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pe Rehabilitasi/Peningkatan /Penger 7. Infrastruktur Publik ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman asan Jalan Desa ) Jalan Permukiman/Gang 7. Infrastruktur Publik 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pe Rehabilitasi/Peningkatan /Penger 2. Ketahanan Pangan ngerasan Jalan Usaha Tani *) asan Jalan Lingkungan 7. Infrastruktur Publik Permukiman/ Gang Pembangunan Jalan Usaha Tani 2. Ketahanan Pangan 02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pe Rehabilitasi/Peningkatan /Penger 2. Ketahanan Pangan ngerasan Jembatan Milik Desa **) asan Jalan Usaha Tani Jembatan Desa 7. Infrastruktur Publik 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Rehabilitasi/Peningkatan ~ Jembatan| 7. Infrastruktur Publik Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) Desa KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Prasarana Jalan Desa (Gorong-|7. Infrastruktur Publik gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 02.03.15. Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana|7. Infrastruktur Publik Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan ~ Balai | J21an Desa (Gorong- gorong, Selokan, Desa)Buini Kemasyatakatan ) Box Culvert, Drainase, dl Gedung Balai Desa/Balai 7. Infrastruktur Publik Kemasyrakatan 02.03.16. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Rehabilitasi/Peningkatan Balai|7. Infrastruktur Publik Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Desa/Balai Kemasyarakatan Milik Desa/Petilasan Pemakaman Milik Desa 7. Infrastruktur Publik Situs Bersejarah Milik Desa 7. Infrastruktur Publik Petilasan Milik Desa 7. Infrastruktur Publik Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman| 7. Infrastruktur Publik 02.03.17. | Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial | Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa ) Desa/Petilasan 02.03.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang | Peta Wilayah dan Sosial Desa 99. Lain Lain Desa Dokumen Perencanaan 99. Lain Lain KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung | Embung Desa 2. Ketahanan Pangan 7. Infrastruktur Publik 11. Pengembangan Desa *) Wisata Desa Rehabilitasi/Peningkatan ~ Embung|2. Ketahanan Pangan 7. Infrastruktur Publik 11. Pengembangan Desa Wisata Desa 02.03.20. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa 7. Infrastruktur Publik Monumen/Gapura/Batas Desa **) 02.04. Sub Bidang Kawasan Permukiman 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni|9. Pengentasan Kemiskinan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | (RTLH) Ekstrem GAKIN 02.04.02. |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa Pemeliharaan Sumur Serapan 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas | 5. Padat Karya Tunail Sanitasi di Desa Desa 02.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata | Pemeliharaan Sumber Air Bersih 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas | 5. Padat Karya Tunail Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) Sanitasi di Desa Desa 02.04.04. | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih | 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas | 5. Padat Karya Tunai Tangga (Pipanisasi dll) Sanitasi di Desa Desa 02.04.05. | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- Pemeliharaan Sanitasi 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas | 5. Padat Karya Tunail gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) Sanitasi di Desa Desa 02.04.06. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK | Pemeliharaan Fasilitas Jamban | 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas | 5. Padat Karya Tunail Umum dil Umum/MCK umum, dil Sanitasi di Desa Desa 02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa | Pemeliharaan Fasilitas 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas | 5. Padat Karya Tunail (Penampungan, Bank Sampah, dl) Pengelolaan Sampah Sanitasi di Desa Desa Desa/Permukiman 02.04.08. |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air|1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas | 5. Padat Karya Tunail (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Limbah Sanitasi di Desa Desa _52- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.04.09. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain | 7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa Desa Anak Milik Desa 02.04.10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan ~Sumur | Sumur Resapan 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas Resapan **) Sanitasi di Desa Rehabilitasi/Peningkatan ~ Sumur| 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas Resapan Sanitasi di Desa 02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber |Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air Bersih Milik Desa *) Air/Tandon Penampungan Air|] giunt 21 Peninekatan Kualit Hujan/Sumur Bor, dli) - Stunting Sa'mta;‘.“é‘ig;:s:n uaditas Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih ~ Milik ~ Desa (Mata|; giynting 21. Peningkatan Kualitas Air/ Tandon/Sumur Bor, Sanitaci 4 Dosa ) 02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah| 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga *) Tangga (pipanisasi, dll) Sanitasi di Desa Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga|j stunting 21. Peningkatan Kualitas (pipanisasi, dll) Sanitasi di Desa 02.04.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi | Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Permukiman *) Selokan, Parit, dil, diluar prasaranal; stunting 21. Peningkatan Kualitas Jalan) Sanitasi di Desa Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, |1 Stunting 21. Peningkatan Kualitas Selokan, Parit ,diluar St g prasarana jalan) KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas | Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, | 1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas Jamban Umum/MCK umum, dIl ) dil Sanitasi di Desa Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas 21. Peningkatan Kualitas Jamban Umum/MCK umurm, dil 1. Stunting Sanitasi di Desa 02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas | Fasilitas ~ Pengelolaan ~ Sampah Pengelolaan Sampah **) Desa/Permukiman (Penampungan, |1 seunting 21 Peningkatan Kualitas Bank Sampah, dll) Sanitas diDasa Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 21. Peningkatan Kualitas Desa/Permukiman (Penampungan, ) Sanitas diDosa Bank Sampah,dll) 1. Stunting 02.04.16. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan ~ Sistem | Sistem Pembuangan Air Limbah 21. Peningkatan Kualitas Pembuangan Air Limbah *4) (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) |1 stunting Sanitasi di Desa Rehabilitasi/Peningkatan Sistem PembuanganAir Limbah (Drainase,Aif| | gtunting 21, Peningkatan Kualitas limbah Rumah Tangga) Sanitas diDosa 02.04.17. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik|1. Stunting 21. Peningkatan Kualitas Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) Desa Sanitasi di Desa Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik|) gtynting 21. Peningkatan Kualitas Desa Sanitasi di Desa 02.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.05.01. | Pengelolaan Hutan Milik Desa Terselenggaranya Pengelolaan Hutan| 19. Pelestarian Sumber Daya Milik Desa Alam dan Lingkungan Desa Pengelolaan _54- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Terselenggaranya Penghijauan Desa | 19. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Desa Terselenggaranya Pengelolaan | 19. Pelestarian Sumber Daya Lingkungan Hidup Desa Lainnya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Desa 02.05.03. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadar ~ an | Terselenggaranya Pelatihan/ | 19. Pelestarian Sumber Daya tentang LH dan Kehutanan *#) Sosialisasi/Penyuluhan/Penyada ran|Alam dan Pengelolaan| 17 peninekatan Kualit tentang Lingkungan Hidup dan|Lingkungan Desa Su'mb:rm];‘f;‘:fi’a‘nu;a ias Kehutanan 02.05.90. Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran | Tersedianya Sarana dan Prasarana|19. Pelestarian Sumber Daya Pemadam Kebakaran Alam dan Pengelolaan|q Infrastraktar Lingkungan Desa Pomerintah 02.05.91. |Pembangunan Sarana Prasarana Untuk | Plesengan Sungai 19. Pelestarian Sumber Daya Pelestarian Lingkungan Hidup Alam dan Pengelolaan |y oo e Lingkungan Desa : Tersedianya Sarana / Alat 19. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Desa 02.05.92. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Pelestarian | Terpeliharanya Sarana / Prasarana|19. Pelestarian Sumber Daya Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Alam dan Pengelolaan|; ppacoii 5. Padat Karya Tunai Lingkungan Desa : Do 02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.06.01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Rambu Jalan 7. Infrastruktur Publik KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, | Poster/Baliho Informasi|99. Lain Lain Baliho DII) penetapan/LPJ APBDes untuk informasi kepada masyarakat 02.06.03. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi | Pembuatan dan Pengelolaan |99. Lain Lain Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 02.06.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana|6. Infrastruktur Pemerintah |5. Padat Karya Tunai Desa Desa Transportasi Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Sarana dan Prasarana Transportasi|6. Infrastruktur Pemerintah Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | Desa 02.06.05. 02.06.90. | Penerangan Jalan Lingkungan Tersedianya ~ Penerangan Jalan|6. Infrastruktur Pemerintah Lingkungan 02.06.91. | Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Air Tersedianya ~ Sarana Prasarana|6. Infrastruktur Pemerintah Transportasi Air 02.06.92. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Air | Sarana Prasarana Transportasi Air |6. Infrastruktur Pemerintah 02.07. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 02.07.01. |Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana|20. Pemanfaatan energi|5. Padat Karya Tunai Desa Alternatif Desa Energi Alternatif tingkat Desa terbarukan di Desa 02.07.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana& | Sarana dan Prasarana Energi|20. Pemanfaatan energi Prasarana Energi Alternatif Desa Alternatif tingkat Desa terbarukan di Desa Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan|20. Pemanfaatan energi Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa terbarukan di Desa KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 02.08. Sub Bidang Pariwisata 02.08.01. |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana|ll. Pengembangan Wisata|5. Padat Karya Tunai Desa Milik Desa Pariwisata Milik Desa Desa 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan ~Sarana | Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik|11. Pengembangan Wisata dan Prasarana Pariwisata Milik **) Desa Desa Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan|11. Pengembangan Wisata Prasarana Pariwisata Milik Desa Desa 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Terselenggaranya Pengembangan|11. Pengembangan Wisata Pariwisata Tingkat Desa Desa
9. 03.BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Pos Keamanan Desa 6. Infrastruktur Desa Pemerintah Penyelenggaraan Pos Keaamanan 6. Infrastruktur Desa Pemerintah 03.01.02. |Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga |Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga|17. Peningkatan Kualitas Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Keamanan/Ketertiban Pemerintah|Sumber Daya Manusia Desa Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & | Terselenggaranya Koordinasi| 6. Infrastruktur Pemerintah Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, 03.01.03. ¢ dan Pelindunganm Masyarakat 03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala | Jumlah Peserta Pelatihan |6. Infrastruktur Pemerintah Lokal Desa Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 03.01.05. |Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala |Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala|6. Infrastruktur Pemerintah Lokal Desa Lokal Desa 03.01.06. |Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan |Jumlah Bantuan Hukum Untuk|6. Infrastruktur Pemerintah Masyarakat Miskin Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di |Jumlah Peserta|6. Infrastruktur Pemerintah Bid. Hukum & Pelindungan Masy. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Linmas 03.01.90. | Pembangunan Sarana Prasarana Untuk Tanggap | Sarana Prasarana Tanggap Bencana |18. Pencegahan, Mitigasi dan Bencana Skala Lokal Desa Penanganan Bencana / Kejadian Luar Biasa 03.01.91. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Tanggap | Sarana Prasarana Tanggap Bencana |18. Pencegahan, Mitigasi dan Bencana Skala Lokal Desa Penanganan Bencana / Kejadian Luar Biasa 03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.02.01. |Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan |Terselenggaranya Pembinaan 17. Peningkatan Kualitas Tingkat Desa Group Kesenian dan Kebudayaan|Sumber Daya Manusia Tingkat Desa 03.02.02. |Pengiriman Kontingen Group Kesenian & |Jumlah Frekwensi Pengiriman|17. Peningkatan Kualitas Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) Kontingen Group Kesenian dan|Sumber Daya Manusia Kebudayaan 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, | Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan|17. Peningkatan Kualitas Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Keagamaan dll) dan Keagamaan 03.02.04. |Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana|17. Peningkatan Kualitas|S. Padat Karya Tunai Desa Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa Sumber Daya Manusia KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi ~Sarana Prasarana | Sarana dan Prasarana|17. Peningkatan Kualitas Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa | Kebudayaan/Rumah Sumber Daya Manusia *4) Adat/Keagamaan Milik Desa Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan|17. Peningkatan ~Kualitas Prasarana Kebudayaan/Rumah Sumber Daya Manusia Adat/Keagamaan Milik Desa 03.02.90. |Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong |Pencanangan Bulan Bhakti Gotong|5.Padat Karya Tunai Desa |22. Penguatan Keterlibatan Masyarakat Royong Masyarakat dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa 03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga | Jumlah Frewensi Pengiriman|17. Peningkatan Kualitas|22. Penguatan Keterlibatan Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota Kontingen Kepemudaan dan Olah|Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Masyarakat Raga dalam Program/Kegiatan Desa 03.03.02. | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat | Jumlah Peserta Pelatihan|17. Peningkatan Kualitas Desa kepemudaan (Kepemudaan, |Sumber Daya Manusia Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan | Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan|17. Peningkatan Kualitas|22. Penguatan Keterlibatan Olaraga Tingkat Desa Festival/Lomba Kepemudaan dan|Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Masyarakat Olahraga tingkat Desa dalam Program/Kegiatan Desa 03.03.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana|7. Infrastruktur Publik 5. Padat Karya Tunai Desa dan OlahragaMilik Desa Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan ~Sarana | Sarana dan Prasarana Kepemudaan|7. Infrastruktur Publik dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa dan Olah Raga Milik Desa KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan |7. Infrastruktur Publik Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub | Terselenggaranya Pembinaan Karang|17. Peningkatan Kualitas Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah|Sumber Daya Manusia raga 03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat Terselenggaranya Pembinaan Lembaga|17. Peningkatan ~Kualitas Adat Sumber Daya Manusia 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Terselengggaranya Pembinaan|17. Peningkatan Kualitas LKMD/LPM/LPMD Sumber Daya Manusia 03.04.03. | Pembinaan PKK Terselenggaranya Pembinaan PKK 17. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 03.04.04. | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Peserta Pelatihan 17. Peningkatan Kualitas Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |Sumber Daya Manusia 03.04.90. | Operasional LPMD Operasional LPMD 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Insentif LPMD 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 03.04.91. | Operasional PKK Operasional PKK 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Insentif PKK 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 03.04.92. | Operasional Karangtaruna Operasional Karangtaruna 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Insentif Karangtaruna 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 03.04.93. | Operasional SATLINMAS Operasional SATLINMAS 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum Insentif SATLINMAS 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum 03.04.94. | Operasional Lembaga Lainnya Operasional Lembaga Lainnya 10. Operasional Pemerintahan Desa Umum
10. 10.Operasional Insentif Lembaga Lainnya Pemerintahan Desa Umum 03.04.95. | Operasional, Pembentukan dan Pelatihan KPMD | Terbentuknya Lembaga KPMD 17. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terlaksananya Pelatihan KPMD 17. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 03.04.96. | Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Terlatihnya Paralegal Desa 17. Peningkatan Kualitas|22. Penguatan Keterlibatan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan Desa
11. 04.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 04.01.01. |Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat | Pemeliharaan Karamba (darat/laut)|1. Stunting 2. Ketahanan Pangan 5. Padat Karya Milik Desa dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa| Tunai Desa 04.01.02. |Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan|2. Ketahanan Pangan 5. Padat Karya Tunai Desa Milik Desa Sungai/Kecil Milik Desa 04.01.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) Milik Desa 2. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemerintah Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 2. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur Pemerintah Rehabilitasi/Peningkatan ~ Karamba |2. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur (darat/laut) dan Kolam Perikanan Pemerintah Darat Milik Desa 04.01.04. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil |2. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Milik Desa Pemerintah Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan |2. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Pemerintah 04.01.05. |Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) Bantuan Perikanan 1. Stunting 2. Ketahanan Pangan (Bibit/ Pakan /dst) 04.01.06. |Bimtek/Pelatihan/Pengenalan ~ TTG ~ untuk | Jumlah Peserta |2. Ketahanan Pangan 17. Peningkatan Kualitas Perikanan Darat/Nelayan *) Pelatihan,Bimtek/Pengenalan Sumber Daya Manusia Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90. |Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana|2. Ketahanan Pangan Perikanan 62- KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 04.01.91. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Perikanan 2. Ketahanan Pangan Perikanan 04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.0201. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat |Jumlah alat produksi dan pengolahan|2. Ketahanan Pangan 8. Penanganan Inflasi Desa produksi/ pengelolaan, penggilingan) pertanian yang diserahkan 040202, |Peningkatan Produksi Peternakan (alat |Jumlah alat produksi dan pengolahan 2. Ketahanan Pangan 8. Penanganan Inflasi Desa produksi/ pengelolaan, kandang) peternakan yang diserahkan 04.02.03. |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa |Lumbung Desa 2. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur [8. Penanganan Inflasi (Lumbung Desa dll) Pemerintah Desa Pengelolaan ~ dan Pemeliharaan|2. Ketahanan Pangan 8. Penanganan Inflasi Desa Lumbung Desa 04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Pemeliharan Saluran Irigasi|2. Ketahanan Pangan 7. Infrastruktur Publik [5. Padat Karya Tunai Tersier/Sederhana Desa Jumlah Peserta|2. Ketahanan Pangan 17. Peningkatan Kualitas Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat | Pelatihan/Bimtele/Pengenalan Sumber Daya Manusia i cknologi Tepat Guna un 04.02.05. | Guna untuk Pertanian/Peternakan B e 04.02.06 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |2. Ketahanan Pangan 7. Infrastruktur Publik 04.02.90. | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana | Tersedianya ~ Sarana Prasarana|2. Ketahanan Pangan dan Prasarana Pertanian Pertanian 04.02.91. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian Terpeliharanya Sarana Prasarana 2. Ketahanan Pangan 5. Padat Karya Tunai Desa Pertanian KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Jumlah ~ Frekwensi Peningkatan|17. Peningkatan Kualitas kapasitas kepala Desa Sumber Daya Manusia 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas| 17. Peningkatan ~Kualitas perangkat Desa Sumber Daya Manusia 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas| 17. Peningkatan ~Kualitas BPD Sumber Daya Manusia 04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.04.01. |Pelathan dan Penyuluhan Pemberdayaan |Jumlah Frekwensi| 1. Stunting 17. Peningkatan Kualitas Perempuan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perempuan 04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Jumlah Frekwensi| 1. Stunting 17. Peningkatan Kualitas Pelatihan/Penyuluhan ~ Perlindungan Sumber Daya Manusia Anak 04.04.03. |Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable |Jumlah Frekwensi Pelathan dan|17. Peningkatan Kualitas (Penyandang Disabilitas) Penguatan ~ Penyandang Difabel |Sumber Daya Manusia (penyandang disabilitas) 04.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen|17. Peningkatan ~Kualitas Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM ~ |Sumber Daya Manusia 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, | Terselenggaranya Pengembangan|12. Pengembangan Produk Kecil, Menengah dan Koperasi Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Unggulan Desa KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 04.05.03. |Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk |Pengadaan Teknologi Tepat Guna|12. Pengembangan Produk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non Pertanian |untuk ~ Pengembangan Ekonomi|Unggulan Desa PeDesaan Non Pertanian 04.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.06.01. |Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan |Persiapan dan Pembentukan Awal|8. Penanganan Inflasi Desa [99. Lain Lain Pembentukan Awal BUMDesa) BUM Desa 04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg | Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan |17. Peningkatan Kualitas dilaksanakan oleh Pemdes) BUM Desa (Dilaksanakan Desa) Sumber Daya Manusia 04.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 04.07.01. | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik|6. Infrastruktur Pemerintah |5. Padat Karya Tunai Desa Desa 04.07.02. | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Pasar Desa 6. Infrastruktur Desa Pemerintah Kios milik Desa 6. Infrastruktur Pemerintah Rehabilitasi/Peningkatan Pasar |6. Infrastruktur Pemerintah Desa/Kios milik Desa 04.07.03. | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa Terselenggaranya Pengembangan 8. Penanganan Inflasi Desa Industri kecil level Desa KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan /Pendamp Terselenggaranya 17. Peningkatan Kualitas ingan kelompok usaha ekonomi produktif Pembentukan/ Fasilitasi/ Sumber Daya Manusia Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
12. 05.BIDANG ~ PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Sarana prasarana tanggap darurat|18. Pencegahan, Mitigasi dan bencana Penanganan Bencana | Kejadian Luar Biasa Perlengkapan ~ kesehatan tanggap|18. Pencegahan, Mitigasi dan darurat bencana Penanganan Bencana | Kejadian Luar Biasa Terselenggaranya pelayanan tanggap | 18. Pencegahan, Mitigasi dan darurat bencana Penanganan Bencana / Kejadian Luar Biasa 05.02. Sub Bidang Keadaan Darurat 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat Jumlah Kejadian Keadaan Darurat | 18. Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bencana | Kejadian Luar Biasa 05.03. Sub Bidang Keadaan MenDesak KODE BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN OUTPUT TAGGING/PENANDAAN KEGIATAN REK. TAGGING 1 TAGGING 2 TAGGING 3 05.03.00. | Penanganan Keadaan MenDesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) 4. BLT Desa 9. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 05.03.00. | Penanganan Keadaan MenDesak Bantuan Bahan Pangan 9. Pengentasan Kemiskinan|18. Pencegahan, Mitigasi Ekstrem dan Penanganan Bencana/ Kejadian Luar Biasa 05.03.00. | Penanganan Keadaan MenDesak Bantuan Pendidikan 9. Pengentasan Kemiskinan|18. Pencegahan, Mitigasi Ekstrem dan Penanganan Bencana/ Kejadian Luar Biasa 05.03.00. | Penanganan Keadaan MenDesak Bantuan Pengobatan 9. Pengentasan Kemiskinan|18. Pencegahan, Mitigasi Ekstrem dan Penanganan Bencana/ Kejadian Luar Biasa Maksud dan Tujuan
13. 1.Maksud Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
14. 2.Tujuan Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi APBDesa. Sasaran Evaluasi Sasaran evaluasi adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa se-Kabupaten Garut, sehingga diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi serta kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Sasaran Evaluasi Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu :
15. 1.Aspek administrasi, yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
16. 2.Aspek legalitas, yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
17. 3.Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKPDesa; dan
18. 4.Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. E. Tahap Pelaksanaan Evaluasi
19. 1.Persiapan Evaluasi
a.Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu : ) 2) Pembentukan Tim Evaluasi APBDesa dengan Keputusan Camat. Tim Evaluasi APBDesa, terdiri dari : Penanggungjawab : Camat Ketua : Sekretaris Camat Sekretaris : Kepala Seksi Binwas Anggota : Unsur pejabat struktural lainnya yang ditunjuk oleh Camat Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
b.Dokumen Evaluasi ) 2) Dokumen Utama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) Disampaikan oleh Desa : a) b) Keputusan Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan berita acara hasil musyawarah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan. Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Kewenangan Desa, Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll). Disiapkan oleh Tim Evaluasi : a) b) o Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala Desa. q) g h) i) j) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Desa. Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa. Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa. Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
1. 2.Pelaksanaan Evaluasi Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu : a. b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas. 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut: a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi. b) Kepatuhanatas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi. c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi. d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi 2) dengan teknis penyusunan Peraturan Desa. Langkah-langkah evaluasi : a) Langkah 1 Pengumpulan dokumen evaluasi; b) Langkah 2 Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; c) Langkah 3 Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; d) Langkah 4 Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; e) Langkah 5 Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4. Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya.Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja. Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa selanjutnya dilakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala tentang APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
a.evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
b.evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi dimaksud didistribusikan kepada :
a.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b.Inspektorat Daerah. Contoh Lembar Evaluasi Rancangan APBDesa LEMBAR EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAKABUPATEN KECAMATAN : DESA : NO ASPEK/KOMPONEN PERIKSA KESESUAIAN ALAT VERIFIKASI KETERANGAN YA TIDAK 1 | Aspek Administrasi Dan Legalitas 1.1 | Apakah Semua Dokumen Evaluasi Telah Diterima Dari Desa Secara Lengkap 1.2 | Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Keputusan Hasil ~Musyawarah BPD | Berdasarkan Aturan3 Hari Setelah Perubahan Perdes tentang APBDesa dilakukan Tepat Waktu Pembahasan Dan Penyepakatan Perdes | Discpakati Bersama, Perdes Tentang APB Desa/Perubahan | tentang APBDesa/Perdes tentang APBDesa (Lihat Tanggal Keputusan) Perubahan APBDesa Harus Diajukan Kepada Bupati atau Camat untuk Dievaluasi 1.3 | Apakah BPD telah Menyepakati Rancangan Perdes tentang Keputusan Hasil Musyawarah BPD | Berdasarkan Permendagri APBDesa/Perubahan Perdes tentang APBDesa Pembahasan Dan Penyepakatan Perdes | Mengenai BPD Tentang APBDesa/Perubahan APBDesa 2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa 2.1 | Umum 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan Perdes RKPDesa atau RKPDesa Perubahan Tahun tentang APBDesa Disusun Berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Berkenaan Perubahan Tahun Berkenaan 2.12 | Apakah Penempatan Pos Pendapatan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan 2.2 | Pendapatan 2.2.1 | Apakah Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis _72- NO ASPEK/KOMPONEN PERIKSA KESESUAIAN ALAT VERIFIKASI KETERANGAN YA TIDAK 222 | Apakah Estimasi Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pendapatan Asli Desa Rasional dan Realistis serta Didapatkan Pungutan, dll) Secara Legal dan Telah Diatur Dalam Peraturan Desa 2.2.3 | Apakah Apakah Estimasi Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Dana Tranfer Rasional dan Realistis 2.3 | Belanja 2.3.1 | Apakah Penempatan Pos Belanja Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan 2.3.2 | Semua Kegiatan Belanja Desa Telah Sesuai Dengan Kewenangan Peraturan Bupati dan Perdes tentang Desa Kewenangan Desa 2.3.3 | Apakah Ada Program/Kegiatan Yang Dilakukan Lebih Dari 1 (satu) Tahun Anggaran (multiyears) 2.3.4 | Apakah Belanja Desa Yang Dltetapkan Dalam APBDesa Paling Banyak 30 % Dipergunakan Untuk :
1. 1.Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa;
2. 2.Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; Tunjangan dan Operasional BPD; 2.3.5 | Siltap, Tunjangan dan Operasional Untuk Kepala Desa Sesuai Peraturan Bupati tentang Besaran ADD atau Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional Untuk Anggota BPD serta Peraturan Bupati tentang Besaran ADD atau Insentif RT/RW Dianggarkan sesuai Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Peraturan Bupati Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.3.7 | Alokasi Belanja Dengan Output Yang Akan Dihasilkan Logis Standart Harga Yang Telah Ditetapkan Karena Telah Memperhitungkan Tingkat Kemahalan dan Kabupaten Geografis (Standart Harga) 2.4 | Pembiayaan 2.4.1 | Apakah Penepatan Pos Pembiayaan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan NO ASPEK/KOMPONEN PERIKSA KESESUAIAN YA TIDAK ALAT VERIFIKASI KETERANGAN 2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan 243 Apakah Pembentukan Dana Cadangan Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Dana Cadangan 2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa 2.4.5 Apakah Penyertaan Modal pada BUMDesa Telah Seuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Ditetapkan Melalui Peraturan Desa dan Memenuhi Nilai Kelayakan Usaha Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan Hasil Analisa Kelayakan Usaha 2.4.6 Pada Evaluasi Perubahan APBDesa, pada Pos Penerimaan Pembiayaan Terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 2.4.7 Pada Evaluasi Perubahan APBDesa, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah Digunakan Seluruhnya Evaluasi Dilakukan Tanggal : Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) : Untuk diketahui Camat Untuk diperbaiki Desa Ketua Tim Evaluasi ttd Nama/Jabatan 74- A. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI APBDesa KOP SATUAN UNIT KERJA KEPUTUSAN CAMAT ... GARUT NOMOR ... TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... Menimbang Mengingat CAMAT ..., bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ... Peraturan Bupati Garut Nomor ... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat ... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ... dan Rancangan Peraturan Kepala Desa ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ... ; . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); KESATU KEDUA
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 .... Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Menugaskan kepada Kepala Desa ...... segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini dan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sesuai hasil evaluasi kepada Camat untuk dilakukan klarifikasi. KETIGA : Apabila Kepala Desa.... tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, maka Camat membatalkan Peraturan dimaksud. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Garut pada tanggal ... CAMAT ..., TEMBUSAN : Yth. Inspektur Kab. Garut; Yth. Kepala DPMD Kab. Garut; Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Garut; Yth. Ketua BPD Desa ...... Kab. Garut. =77- HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA....... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20... DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA. ........ TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN II. 20... GAMBARAN UMUM Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. disampaikan oleh Kepala Desa kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pembahasan dan Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD supaya dipertahankan dan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang. KEBIJAKAN UMUM Dalam Rancangan Peraturan Desa. ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. dan Rancangan Peraturan Kepala Desa. ...... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...., untuk menjadi perhatian hal-hal, sebagai berikut :
4. 1.Rancangan Peraturan Desa perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:
5. 2.Rancangan Peraturan Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :
6. 3.Perubahan lain yang bersifat redaksional CAMAT. ...coovviiiiinne B. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa KOP SATUAN UNIT KERJA KEPUTUSAN CAMAT ... GARUT NOMOR ... TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Menimbang Mengingat BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... CAMAT ..., bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Garut Nomor ... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat ... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ...; . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); KESATU KEDUA KETIGA . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Menugaskan kepada Kepala Desa ... segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini dan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai hasil evaluasi kepada Camat untuk dilakukan Klarifikasi. Apabila Kepala Desa ... tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, maka Camat membatalkan Peraturan dimaksud. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Garut pada tanggal ... CAMAT ..., TEMBUSAN : Yth. Inspektur Kab. Garut; Yth. Kepala DPMD Kab. Garut; Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Garut; Yth. Ketua BPD Desa ...... Kab. Garut. II. HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.... TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20... GAMBARAN UMUM Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. disampaikan oleh Kepala Desa kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pembahasan dan Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD supaya dipertahankan dan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang. KEBIJAKAN UMUM
7. 1.Dalam Rancangan Peraturan Desa. ...... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.., untuk menjadi perhatian hal-hal, sebagai berikut :
8. 2.Rancangan Peraturan Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :
9. 3.Perubahan lain yang bersifat redaksional CAMAT. ...coovviiiiinne 82- C. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN EVALUASI APBDesa KOP SATUAN UNIT KERJA KEPUTUSAN CAMAT ... GARUT NOMOR ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Menimbang Mengingat DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... CAMAT ..., bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Garut Nomor ... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat ... tentang Pembentukan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ...; . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... Membentuk Tim Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 20.. dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Menugaskan kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
a.Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa di Kecamatan Kabupaten Garut.
b.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 20 ... Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Garut pada tanggal ... CAMAT ..., TEMBUSAN : Yth. Inspektur Kab. Garut; Yth. Kepala DPMD Kab. Garut; Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Garut; Yth. Ketua BPD Desa ...... Kab. Garut. LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ... NOMOR ... TANGGAL ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... SUSUNAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.... NO | JABATAN DALAM JABATAN DALAM KEDINASAN TIM 1 | Penanggungjawab Camat ......c.ceeeunee. 2 | Ketua Sekretaris Camat ............... 3 | Sekretaris Kepala Seksi .......ocouueeennen 4 | Anggota E N b..
1. 1.Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan keuangan provinsi dan dan bantuan keuangan kabupaten diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026. Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tahapan penyusunan APBDesa, agar selalu berkoordinasi dengan tenaga pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitas perencanaan Desa. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran diwajibkan menggunakan Aplikasi SisKeuDes atau mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUPATI GARUT, ttd ABDUSY SYAKUR AMIN ! DAN KESRA HUKUR.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…