DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pegawai profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues. Peraturan ini mengatur pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, masa kerja, batas usia, sanksi, dan pemberhentian pegawai profesional selain Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di rumah sakit tersebut. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan tenaga profesional yang kompeten, transparan dalam manajemen kepegawaian, serta mendukung operasional dan pelayanan rumah sakit secara optimal. Pembiayaan pegawai ini berasal dari pendapatan BLUD RSUD Muhammad Ali Kasim.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali kasim. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 3
11.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
12.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 130);
13.Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 198);
14.Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 374). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ALI KASIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2.Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. 4
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Pegawai Profesional lainnya adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD RSUD yang diserahi tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai ASN.
11.Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat serta jabatan pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12.Upah adalah imbalan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kontrak kerja, dan/atau peraturan kepegawaian.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

a.Pengadaan;
b.Persyaratan;
c.Pengangkatan dan penempatan;
d.Batas usia;
e.Masa kerja;
f.Sanksi; dan
g.Pemberhentian.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 3

(1)Pengadaan pegawai profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan formasi kebutuhan jabatan Pegawai BLUD.
(2)Formasi pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah perencanaan kebutuhan pegawai profesional lainnya yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
(3)Perencanaan kebutuhan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang disusun oleh Pemimpin BLUD dan 5 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM.
(4)Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD mempertimbangkan:
1. a.jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
2. b.kompetensi, kualifikasi pendidikan, keahlian dan profesionalitas;
3. c.kemampuan keuangan;
4. d.prasarana dan sarana yang tersedia;
5. e.uraian dan peta jabatan; dan
6. f.kebutuhan standar 9 (sembilan) tenaga kesehatan strategis.

Pasal 4

(1)Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD menyelenggarakan pengadaan pegawai profesional lainnya pada BLUD RSUD Muhammad Ali Kasim.
(2)Pengadaan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.ujian tertulis;
3. c.ujian praktik terkait keahlian teknis/kompetensi untuk formasi tertentu; dan
4. d.wawancara.
(4)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh tim pengadaan yang dibentuk oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD untuk pengadaan pegawai profesional lainnya pada RSUD Muhammad Ali Kasim.
(5)Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
1. a.mendesain sistem seleksi dan jadwal pengadaan pegawai profesional lainnya;
2. b.menyusun soal seleksi tertulis;
3. c.mengoordinasikan penyusunan materi seleksi kompetensi;
4. d.merekomendasikan kepada Direktur/Kepala Dinas Kesehatan tentang ambang batas kelulusan seleksi;
5. e.melaksanakan seleksi pengadaan pegawai profesional lainnya;
6. f.menyusun berita acara hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Direktur/Kepala Dinas Kesehatan; dan
7. g.mengevaluasi pelaksanaan pengadaan pegawai profesional lainnya. 6

Pasal 5

(1)Pengadaan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diumumkan secara terbuka sebelum proses penerimaan lamaran melalui:
1. a.papan pengumuman pada BLUD RSUD Muhammad Ali Kasim; dan
2. b.website BLUD RSUD Muhammad Ali Kasim.
(2)Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
2. b.persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
4. d.batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 6

(1)Proses pengadaan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan untuk rekruitmen dokter spesialis pada BLUD RSUD Muhammad Ali Kasim.
(2)Rekruitmen dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

(1)Bakal calon pegawai profesional lainnya menyampaikan lamaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Persyaratan bakal calon pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat menyampaikan lamaran berusia:
  1. 1.paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat sampai dengan strata 1 (satu) atau sederajat;
  2. 2.paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang pendidikan strata 2 (dua) atau sederajat; dan
  3. 3.paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun untuk dokter spesialis/dokter spesialis konsultan;
3. c.tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; 7
4. d.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
5. e.memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
6. f.berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
7. g.tidak mengonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari dokter pemerintah;
8. h.berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas/RSUD;
(3)batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dikecualikan bagi calon pegawai profesional lainnya yang telah memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai honorer di instansi pemerintah kabupaten sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 8

(1)Pemimpin BLUD dapat mengangkat pegawai profesional lainnya.
(2)Pengangkatan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 9

(1)Pemimpin BLUD menetapkan bakal calon pegawai profesional lainnya yang lulus seleksi berdasarkan berita acara hasil seleksi yang diterbitkan tim pengadaan.
(2)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada:
1. a.papan pengumuman pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim; dan
2. b.website BLUD RSUD Muhammad Ali Kasim.

Pasal 10

(1)Calon Pegawai profesional lainnya diangkat sebagai Pegawai profesional lainnya melalui perjanjian kerja.
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.identitas para pihak;
2. b.jangka waktu perjanjian;
3. c.hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian; dan
4. d.penyelesaian sengketa. 8
(3)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani antara Pemimpin BLUD dengan Pegawai profesional lainnya.
(4)Pegawai profesional lainnya yang telah menandatangani perjanjian berstatus sebagai pegawai profesional lainnya terhitung sejak tanggal pemberlakuan perjanjian kerja.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…