Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, KABAN KABAG ar Da SEKDA KEUANGAN | HUKUM IT 4 DN KAN | Mengingat : . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan — Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala KABAN KABAG | ASSISTEN | SEKDA ati 3 HUKUM II 2 t|4 9, 10. 11. 12. 13. Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2000 Nomor210,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4028), PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang Pengelolaan—KeuanganBadan LayananUmum sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah RepublikIndonesiaNomor74Tahun2012tentang PerubahanPeraturanPemerintahNomor23Tahun2005 tentangPengelolaanKeuanganBadan LayananUmum (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor 171,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5340), PeraturanPemerintahNomor5Tahun2009tentang BantuanKeuanganPartaiPolitik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor18,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4972), sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan PeraturanPemerintahNomor1Tahun2018tentang Perubahan KeduaatasPeraturanPemerintahNomor5 Tahun2009tentangBantuan KeuangankepadaPartai Politik: PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansiPemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010Nomor123, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5165), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017 tentang PembinaandanPengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017 Nomor73,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6041), Peraturan PemerintahNomor18Tahun2017 tentangHak Keuangan Pimpinandan AdministrasiPimpinandan AnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2017Nomor106) sebagaiamanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor1Tahun 2023 tentang PerubahanatasPeraturan KABAN KABAG | ASSISTEN | SEKDA KEUANGAN | HUKUM ni (lk 14. 16. 17. 18. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648), KABAN KABAG | ASSISTEN | SEKDA NN HUkUM 1 4 (La | 4 Menetapkan : 19, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor | Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 269 ):
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 807.325.273.756,00 (Delapan ratus tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang bersumber dari :
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 806.400.034.655,69 (delapan ratus enam milyar empat ratus juta tiga puluh empat ribu KABAN KABAG | ASSISTEN | SEKDA KEUANGAN | HUKUM III MEN SERA | | enam ratus lima puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah),) yang terdiri atas : a b. o. d. Belanja operasional, Belanja modal, Belanja tidak terduga, dan Belanja transfer. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi:
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 541.763.163.788,69 (lima ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga serratus enam puluh tiga tujuh ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
(!) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 337.406.558.537, (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta lema ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tuju rupiah). , yang terdiri atas :
(l) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.170.864.702.267,39 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat sembilan rupiah), yang terdiri atas:
(l) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.859.349.988 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
Membuka PDF…