DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n 2025. \. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 tentang Pembentukan Kabxipaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Ea NT, ha BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TI TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Menimbang : Mengingat | PARAF KOORDINASI 1 NO PENGELOLA PARAF 1 Kaban Keuangan Kabag Hukum (b ASS. III jp L Sekda Y Pj. BUPATI | ditanda YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor li Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG T E K N I S P E M B E R I A N TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I K E T I G A B E L A S YANG B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2025 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan T a h u n 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti K A B A N K E U A N f i A N K A B A G H u k u M A S S III S E K D A # La | BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR J1 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN Menimbang Mengingat DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. ls Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti KEUANYAN | HUKUM as ai KABAG | Ass mi SEKDA Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan T a h u n 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 T a h u n 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 269);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 T a h u n 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278);
8.Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 T a h u n 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo Utara Teihun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2024 Nomor 586). KABAN K/ H I B A G K U M A S S III S E K D A 1 K \ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), . Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 269), . Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278), . Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 586). KABAN BAG “ 15 ASS III T MEMUTUSKAN : Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG T E K N I S P E M B E R I A N TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I K E T I G A B E L A S YANG B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuein Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
5.Galon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaein Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja u n t u k jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. KA KEVt SAN NGAN KAdBAG H U K U M A S S III S E K D A MEMUTUSKAN : Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100”6 (seratus persen). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. KABAN | KABAG Pe Le “5 assim | seRDa B A B I I PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I K E T I G A B E L A S

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)P N S s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e l i p u t i P N S d a l a m j a b a t a n :
1. a.p i m p i n a n tinggi a t a u d a l a m j a b a t a n s e t a r a j a b a t a n p i m p i n a n tinggi;
2. b.a d m i n i s t r a t o r a t a u d a l a m j a b a t a n y a n g s e t a r a j a b a t a n a d m i n i s t r a t o r ;
3. c.p e n g a w a s a t a u d a l a m j a b a t a n y a n g s e t a r a j a b a t a n p e n g a w a s ;
4. d.f u n g s i o n a l u t a m a ;
5. e.f u n g s i o n a l a h l i m a d y a ;
6. f.f u n g s i o n a l a h l i m u d a ;
7. g.f u n g s i o n a l a h l i p e r t a m a ;
8. h.f u n g s i o n a l p e n y e l i a ;
9. i.f u n g s i o n a l m a h i r ; j . f u n g s i o n a l t e r a m p i l ;
10. k.f u n g s i o n a l p e m u l a ; d a n
  1. 1.p e l a k s a n a .
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di lu£ir instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasein. K A B A N K E U A N G A N KAi H U B A G A S S I I I S E K D A 1 i A . /
(1)
(2)
(3)

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a.PNS dan Calon PNS,
b.Bupati dan Wakil Bupati:
c.Pimpinan dan Anggota DPRD:
d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan
e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan if, /PPPK. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan: a. » » R pa. L pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi, administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator, pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas, fungsional utama, fungsional ahli madya, fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, fungsional penyelia, fungsional mahir, fungsional terampil, fungsional pemula, dan pelaksana. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. b. sedang cuti diluar tanggungan negara, atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. KABAN KABAG ga Hukum ASS III | SEKDA P1 214

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimema dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatus Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)T u n j a n g a n H a r i R a y a d a n gaji k e t i g a b e l a s b a g i P i m p i n a n d a n A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h , p a l i n g b a n y a k s e b e s a r a k u m u l a s i d a r i u a n g r e p r e s e n t a s i , t u n j a n g a n k e l u a r g a , d a n t u n j a n g a n j a b a t a n P i m p i n a n d a n A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g m e n g a t u r h a k k e u a n g a n d a n a d m i n i s t r a t i f P i m p i n a n d a n A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h .
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Apsiratur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. p a l i n g b a n y a k s e b e s a r t u n j a n g a n H a r i R a y a d a n gaji k e t i g a b e l a s y a n g d i b e r i k a n k e p a d a P N S p a d a B a d a n L a y a n a n K A B A N K E U A K G A N K/ H I B A G A S S III S E K D A A. /
(1)
(3)
(4)

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga,
c.tunjangan pangan,
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum: dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatus Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, dan
b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belasyang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan KABAN KABAG KEUANGAN e3 aan Ui T U m u m / B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h t e r s e b u t y a n g p a n g k a t , j a b a t a n , p e r i n g k a t j a b a t a n , a t a u k e l a s j a b a t a n n y a s e t a r a .

(5)T u n j a n g a n H a r i R a y a d a n gaji k e t i g a b e l a s b a g i P P P K b e r l a k u k e t e n t u a n :
1. a.P P P K d e n g a n m a s a k e r j a k u r a n g d a r i 1 ( s a t u ) t a h u n d i b e r i k a n t u n j a n g a n H a r i R a y a d a n gaji k e t i g a b e l a s s e c a r a p r o p e r s i o n a l s e s u a i b u l a n b e k e r j a y a n g m e n g a c u p a d a b e s a r a n p e n g h a s i l a n 1 (satu) b u l a n y a n g d i t e r i m a ;
2. b.P P P K d e n g a n m a s a k e r j a k u r a n g d a r i 1 (satu) b u l a n k a l e n d e r s e b e l u m H a i i R a y a T a h u n 2 0 2 5 , t i d a k d i b e r i k a n t u n j a n g a n H a r i R a y a ; d a n
3. c.P P P K dengan m a s a k e r j a k u r a n g d a r i 1 (satu) b u l a n k a l e n d e r s e b e l u m tanggal 1 J u n i T a h u n 2 0 2 5 , t i d a k d i b e r i k a n gaji ketiga belas.
(6)D a l a m h a l p e n g h a s i l a n 1 (satu) b u l a n p a d a 2 (dua) b u l a n s e b e l u m b u l a n H a r i R a y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t
(1)b e l u m d i b a y a r k a n s e b e s a r p e n g h a s i l a n y a n g s e h a r u s n y a d i t e r i m a k a r e n a b e r u b a h n y a p e n g h a s i l a n , k e p a d a y a n g b e r s a n g k u t a n t e t a p d i b e r i k a n s e l i s i h k e k u r a n g a n T u n j a n g a n H a r i R a y a .
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.8 0 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan penghasilan pjaling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya. K A ^ A N K A B A G H U K U M A S S III S E K D A zH A - (e)

(7)Umum/BadanLayananUmumDaerahtersebutyang pangkat,jabatan,peringkatjabatan,ataukelasjabatannya setara. TunjanganHariRayadangajiketiga belasbagiPPPKberlaku ketentuan: a.PPPKdenganmasakerjakurangdari1(satu)tahun diberikantunjanganHariRayadangajiketiga belas secaraproporsionalsesuaibulan bekerjayangmengacu padabesaran penghasilan1(satu)bulanyangditerima, b.PPPK denganmasakerjakurangdari1(satu)bulan kalendersebelumHariRayaTahun2025,tidakdiberikan tunjanganHariRaya,dan c.PPPKdenganmasakerjakurangdari1(satu)bulan kalendersebelumtanggal1JuniTahun2025,tidak diberikangajiketigabelas. Dalamhalpenghasilan1(satu)bulan pada2(dua)bulan sebelumbulanHariRayasebagaimana dimaksudpadaayat
(1)belum dibayarkansebesarpenghasilanyangseharusnya diterimakarenaberubahnyapenghasilan,kepadayang bersangkutantetapdiberikanselisihkekurangan Tunjangan HariRaya. Penghasilansebagaimanapadaayat(1)diberikanbagiCPNSmeliputi: a.80Y4(delapanpuluhpersen)darigajipokokPNS, b.tunjangankeluarga, tunjangan pangan, 35 tunjangan umum, dan
1. e.Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjanganHari Raya. KAHAN BAG ET in AS IN ah A BAB I I I PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)T u n j a n g a n H a r i R a y a u n t u k A p a r a t u r N e g a r a , P e n s i u n g m , P e n e r i m a P e n s i u n D a n P e n e r i m a T u n j a n g a n d i b a y a r k a n p a l i n g c e p a t 15 ( l i m a b e l a s ) h a r i k e r j a s e b e l u m t a n g g a l H a r i R a y a .
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)B e s a r a n t u n j a n g a n H a r i R a y a y a n g d i b a y a r k a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i d a s a r k a n p a d a b e s a r a n k o m p o n e n p e n g h a s i l a n y a n g d i b a y a r k a n p a d a b u l a n F e b r u a r i T a h u n 2 0 2 5 .
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan J u n i 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan J u n i T a h u n 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei T a h u n 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.. K A B A N K E U / W G A N K, HI i B A G A S S III S E K D A I <, /f

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…