DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas sewa di Lingkungan Pemerintah daerah, asih ada beberapa pejabat yang belum terakomodir di dalamnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kenderaan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah; PARAF KOORDINASI NO PENGELOLA PARAF f Kaban Keuangan 2 Kabag. Hukum Le 3 ASS. Ill k 4 Sekda N 5 Wakil Bupati 4 6 Bupati mo Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A P R O V I N S I G O R O N T A L O P E R A T U R A N B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A N O M O R 12> T A H U N 2 0 2 5 T E N T A N G P E R U B A H A N A T A S P E R A T U R A N B U P A T I N O M O R 4 T A H U N 2 0 2 4 T E N T A N G K E N D A R A A N D I N A S S E W A D I L I N G K U N G A N P E V E R I N T A H D A E R A H D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A Menimbang Mengingat BUPATI GORONFALO UTARA, : a. bahwa pengaturan terkait dengan Kendaraan Dinas Sewa di Kabupaten Gorontalo Utara sebelumnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Bulpati Nomor 4 tahun 2 0 2 4 tentang Kendaraan Dinas Sewa i i Lingkungan Pemerintah Daerah;

b.bahwa dalam peraturaiji Bupati Nomor 4 T a h u n 2 0 2 4 tentang j Kendaraan Dinas sewa di Lingkungan Pemerintah daerah, asih ada beberapa pejabat yang belum terakomodir di dalamnya;
c.bahwa berdasarkan jiertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hunjif b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 T a h u n 2 0 2 4 tentang Kenderaan Dilnas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah; : 1 . Pasal 1 8 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1 9 4 5 ; 2 . Undang-Undang Nomor 1 1 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indon(jsia T a h u n 2 0 0 7 Nomor 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 6 8 7 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 2 3 T a h u n 2 0 1 4 tentang Pemerintahsm Daerah (Lembaran Negiira T a h u n 2 0 1 4 Nomor 2 4 4 , Tambahan Lembaran Negara ij^epublik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) , sebagaimana telah diubiih beberapa kali terakhir dengan KABAN KEUANGAN KABAG. IM ASS III SEKDA WAI^IL BUPATI T Ay BUPATI GORONTALO UTARA PROVINS! GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA I NOMOR I3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa pengaturan terkait dengan Kendaraan Dinas Sewa di Kabupaten Gorontalo Utara sebelumnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b.bahwa dalam peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas sewa di Lingkungan Pemerintah daerah, asih ada beberapa pejabat yang belum terakomodir di dalamnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kenderaan Oras Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikMengingat • Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Repu�ilik Indonesia Nomor 4687);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara l�epublik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan KABAN KABAG. KEUANGAN HKUM ASS III SEKDA 5587), Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang momor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHtJN 2024 TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH D A E R A H Pas^l I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kendaraan Dinas Sewa D i Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2024 Nomor 560) diubah sebagai berikut:
5. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas Kendaaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1). K D S diberikan kepada bupati ,wakil bupati, Pejabat Pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator yang belum memiliki K D S oleh KABAN KEUANGAN KABA HlilKL G. IM ASS III SEKDA BUPATI Menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang momor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeiolaan Barang Ml,lik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); I MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kendaraan Dinas Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 560) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

l .Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas Kendaaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1). KDS diberikan kepada bupati ,wakil bupati, Pejabat Pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator yang belum memiliki KOS oleh pengguna barang. KABAN KEU NGAN ASS Ill
(2). Standar K D S untuk :
1. a.Bupati dengan kapasitas mesin maksimal 2500 cc dengan jenis kenderaan Sedan atau kapasitas mesin maksimal 3200 cc dengan jenis kenderaan Jeep;
2. b.Wakil Bupati dengan kapasita^ mesin maksimal 2200 cc dengan jenis kenderaan Sedan atau kapasitds mesin maksimal 2500 cc dengan jenis kenderaan Jeep;
3. c.Pejabat Pimpinan tinggi pratama dengan kapasitas mesin maksimal 1800 cc Kendaraan Sedan atau Minibus; dan
4. d.Pejabat Administrator dengan kapasitas mesin maksimal 1500 cc kendaraan Minibus.
(3)dihapus Pasal I I Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Diundangkan di Kwandang Pada tanggal [i&'^f^iU^lf?, 1^'^^ S E K R E T A R 1 S ? « 1 5 A E R A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal ( 0 ^d^U^^JSTL BUPATI GORONTALO UTARA, THARIQ MODANGGU ORO B E R I T A DAERAH KABUPATEN GORONTAL D UTARA TAHUN 7btg- NOMOR KABAN KEUANGAN KABAG. HLIKUM ASS III SEKDA WAKIL BUPATI A^ Up
(2). Standar KDS untuk:
1. a.Bupati dengan kapasitas mesin maksimal 2500 cc dengan jenis kenderaan Sedan atau kapasitas mesin maksimal 3200 cc dengan jenis kenderaan Jeep;
2. b.Wakil Bupati dengan kapasitas mesin maksimal 2200 cc dengan jenis kenderaan Sedan atau kapasitas mesin maksimal 2500 cc dengan jenis kenderaan Jeep;
3. c.Pejabat Pimpinan tinggi pratama dengan kapasitas mesin maksimal 1800 cc Kendaraan Sedan atau Minibus; dan
4. d.Pejabat Administrator dengan. kapasitas mesin maksimal 1500 cc kendaraan Minibus.
(3)dihapus Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, meme:'.Jtahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal IR Seplcsn 3 BUPATI GORONTALO UTARA, 1 GU Diundangkan di Kwandang I Pada tanggal [8 8&pk@gsr 26 SEKRETAKDAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 26¢ NOMOR S3 ASS Ill SEKDA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…