Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), .Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0797: . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), .Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): Kaban bag | Assisten |Sekretaris| Wakil Na Hukum NI) Daerah Buppti SN BUTA
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 686.047.950.924,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari :
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp667.191.750.924,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas : Kaban g | Assisten |Sekretaris| Wakil Kgpangan Hu TI Daerah Bupati |KAKAT Pp ? »
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp358.602.880.175,33 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Delapan Tiga Rupiah), yang terdiri atas : Belanja Gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan penghasilan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH: Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, » 9 & »
Membuka PDF…