DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Dan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pembebasan PBG bagi MBR, kriteria MBR, ketentuan lain-lain dan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015 / K P T S / M/2024, Nomor 600.10-4849 T a h u n 2024 perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembebasan P B G dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga j u t a rumah;

c.bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); PARAF NO P E N O E L O L A fiARAF 1 KADIS PUPR 2 K A B A N K E U 3 K A B A G H U K U M [4- 4 A S I S T E N H 5 .SEKDA r 6 Pj. BUPATI UNTUK DI r i D BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN DAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Menimbang PARAF NO PENGELOLA RARAF 1 | kanis pupr k | 2 | kABANKEU 1 | 3 | KABAGHUKUM k 4 Jasisrenn AI. . s | sexDa UNTUK DI 6 | Pj. Bupati ma BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), . bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015 / KPTS/ M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembebasan PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah, bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): J Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia T a h u n 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 3.Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. 6.Undang Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- KadisPUPR Kaban Keu Ass 11 Sekda Kaba^ukum Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
6. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan — Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801),
7. 3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060):
8. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247),
9. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687),
10. 6.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Kadis PUPR | Kabin Keu Kabag Hukur AssIl | Sekda 1 O ka&X. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
11. 7.Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2022 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 T a h u n 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
14. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 157);
15. 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 T a h u n 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2021 Nomor 44);
16. 12.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 / KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan batsan L u a s Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya ; Kadis PUPR Kajban Keu Kabaa Hukum Ass 11 Sekd^ 10. 11. 12. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria — Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan batsan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya , Kadis PUPR KdpanKeu | KabagHlukum | AssIl | Sekda k kt Em DP Ant
17. 13.Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03. HK /KPTS/Mn/2024,Nomor 3015 /KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 T a h u n 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga J u t a Rumah;
18. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 T a h u n 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 274) Memutuskan Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG P E M B E B A S A N R E T R I B U S I P E R S E T U J U A N BANGUNAN G E D U N G BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH B A B l KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara
2.Pemerintah Daerah adalah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5.Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat B K adalah Perangkat daerah yang bertugas memljantu Bupati/Wali Kota dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.Kepala Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kepala B K adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, KadiiPUPR Kab in Keu KabagHukum Ass 11 Sej^a^ 9-
13.Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK /KPTS/Mn/2024,Nomor 3015 /KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah,
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 274) Memutuskan Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : l. 2, w Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati/Wali Kota dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepala Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kepala BK adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, | | Kadiy PUPR | Kabin Keu | Kabag Hukum | Ass II Sekda. k£ perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan u s a h a milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas j a s a atau pemberian izin tertentu yang k h u s u s disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, j a s a , dan /atau perizinan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tsmah dan/atau aiir, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15.Prasarana bangunan gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame {billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu atau monumen, gapura/gerbang, patung, skelter, dan Iain-lain.
16.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat P B G adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17.Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KadisPUPR K a k n Keu Kabaa Hukum Ass 11 Sekd§. 9 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Prasarana bangunan gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu atau monumen, gapura/gerbang, patung, shelter, dan lain-lain. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kadis PUPR | Kaan Keu | KabagHukum | Ass II Sekda ' k B A B I I RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Pembebasan Retribusi P B G bagi MBR; dan
b.Kriteria MBR. B A B 111 PEMBEBASAN P B G BAGI MBR

Pasal 3

(1)Pemberian pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
(2)Pemberian pembebasan retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi P B G . B A B IV K R I T E R I A MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil u s a h a sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil u s a h a gabungan suami istri.
(6)Dalam h a l kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upgih, dan/atau hasil u s a h a sendiri.

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah. KadisiPUPR Kabttn Keu KabagiHukum Ass 11 S e l ^ 9^

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, dan
b.Kriteria MBR.

BAB III

PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3

(1)Pemberian pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
(2)Pemberian pembebasan retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin, atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah. | KadisyPUPR | Kabin Keu | KabagyHukum | Ass Il Sekda | k k pg Tadi
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah u m u m menggunakan:
1. a.s u k u bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak h u n i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.s u k u bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…