DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentangRencanaKerjaPemerintah DaerahTahun2026. Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945,

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem FebriPARAFPerencanaanPembangunanNasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan BAPPPEDA Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), KABAG HUKUM Kah Du 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang TANMNPembentukan KabupatenGorontalo UtaradiProvinsi Rara4Gorontalo(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun UnruK2007Nomor13,TambahanLembaranNegara Republik Bada PanamIndonesiaNomor4687),
4.Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Dipindai dengan CamScanner Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
6.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. KEPALA |” KABAG Wak, BAPMEDA | HIKUM |ASISTENII | SEKDA | punfti ok AT KS Dipindai dengan CamScanner 10. 11. 12. 13. 14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Indikatif adalah sesuatu yang masih dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. £ Kepala K 3 W BAPP Hdkum | Asistenil | SEKPA | punfu & ATU Dipindai dengan CamScanner

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 serta berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi Gorontalo serta memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan dalam jangka1 (satu) tahun yang bersifat indikatif.
(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
1. a.pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan
2. b.pedoman penyusunan Rancangan KUA PPAS dan Rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: Babl : Pendahuluan BabII : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB VII : Penutup
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2026 sebagai bahan pembahasan KUA - PPAS dengan DPRD,
(2)Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Rancangan APBD dengan DPRD:
(3)Perangkat Daerah menggunakanRKPD Tahun 2026 dalam melakukan pembahasanRKA SKPDdengan DPRD. l Kepi ag - W BAP | A Hikum Asisten II SEKPA Maa TAN Dipindai dengan CamScanner 'Pasal 5 BadanPerencanaan,PenelitiandanPengembangandanBadanKeuangan menelaahkesesuaianantaraRKA SKPDtahun2026hasilpembahasanbersama DPRDdenganRKPDTahun2026.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama DPRD dengan RKPD tahun 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2026 berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang Padatanggal 8 Juli 202 Weveani GORONTALO UTARA Diundangkan di kwandang Pada tanggal 9 Ju 2025 RAH KABUPATEN GORONTALO UTARA SULEMAN LAKORO BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 562 BAMBEDA | Asisa ll | SEKPA 7 KS Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…