DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Prinsip Kerjasama RSUD BLUD, Bab III: Bentuk Kerjasama, Bab IV: Tata Cara Kerjasama, Bab V: Hasil Kerjasama RSUD, Bab VI: Ketentuan Peralihan, Bab VII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah SALINAN Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. 7. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 10. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mas ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun selanjutnya disingkat menjadi RSUD Kuala Kurun adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5.Direktur adalah Direktur UPT RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh RSUD Kuala Kurun dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Efektifitas adalah keadaaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
8.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Perjanjian Kerjasama adalah dokumen yang memuat syarat, hak, dan kewajiban yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang menjalankan kerja sama.
11.Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan RSUD Kuala Kurun dengan pihak lain baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan perorangan untuk mencapai tujuan bersama.
12.Kerjasama operasional adalah perikatan antara RSUD Kuala Kurun dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
13.Pihak Lain adalah Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan dan Lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Sewa menyewa adalah penyerahan pengguna/ pemakaian barang RSUD BLUD Kabupaten Gunung Mas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
15.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilias berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang berasal dari Jasa layanan, Hibah, Hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, Lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang diterima dapat langsung dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan BLUD.
17.Rekening Kas BLUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh peminpin BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
18.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kepastian hukum bagi RSUD BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Prinsip kerja sama;
b.Bentuk kerja sama;
c.Hasil kerja sama; dan
d.Pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PRINSIP KERJASAMA RSUD BLUD

Pasal 5

(1)RSUD Kuala Kurun dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Pelasanaan Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonomis;
4. d.sinergis;
5. e.saling menguntungkan;
6. f.kesepakatan bersama;
7. g.itikad baik;
8. h.persamaan kedudukan;
9. i.transparansi;
10. j.keadilan; dan
11. k.kepastian hukum.
(3)Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim kerjasama RSUD BLUD.
(4)Tim kerjasama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

(1)Bentuk kerjasama RSUD Kuala Kurun dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi:
1. a.kerjasama operasional;
2. b.kerjasama sewa-menyewa;
3. c.kerjasama pelatihan dan pendidikan;
4. d.pemanfaatan barang milik daerah;
5. e.kerjasama pemeriksaan kesehatan; dan
6. f.kerjasama usaha lainnya.
(2)Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Kuala Kurun dengan pihak lain, kerja sama operasional penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD dan atau operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD yang tidak menggunakan barang milik daerah.
(3)Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD-BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(4)Pelatihan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan kerjasama dengan perguruan tinggi atau Lembaga dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan.
(5)Kerja sama pelatihan dan pendidikan dengan perguruan tinggi termasuk kerjasama penerimaan mahasiswa magang/ praktek dalam rangka penerimaan pendapatan PPK BLUD.
(6)Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama mahasiswa magang/ praktek sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur lebih lanjut dalam dokumen perjanjian kerja sama.
(7)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendayagunaan barang milik daerah dan/atau milik optimalisasi barang daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
(8)Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
(9)Kerja sama pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk pegawai perusahaan, organisasi berbadan hukum dan tidak terbatas bagi institusi yang ingin menerima manfaat layanan kesehatan dari RSUD Kuala Kurun.
(10)Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi PPK-BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Unit Kerja RSUD-BLUD.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

Tata cara kerjasama RSUD Kuala Kurun dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyiapan kesepakatan;
d.penandatanganan kesepakatan;
e.penyiapan perjanjian;
f.penandatanganan perjanjian; dan
g.pelaksanaan.

Pasal 8

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a.menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
b.menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
c.menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 9

Dengan dasar data yang lengkap terhadap objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka dilakukan:

a.penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
b.penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 10

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

a.objek yang akan dikerjasamakan;
b.manfaat kerjasama;
c.bentuk kerjasama;
d.tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
e.jangka waktu kerja sama.

Pasal 11

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain:

a.identitas para pihak;
b.maksud dan tujuan;
c.objek dan ruang lingkup kerjasama;
d.bentuk kerjasama;
e.sumber biaya; dan
f.jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…