DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Kriteria Pemberian Tunjangan; BAB III : Syarat Pemberian Tunjangan; BAB IV : Mekanisme Tata Cara Pembayaran Dan Waktu Pembayaran Tunjangan; BAB V : Pendanaan; BAB VI : Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan Pasal 11; BAB VII : Ketentuan Peralihan; BAB VIII : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja, prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan, perlu memberikan tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan SALINAN Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
11. 12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 130);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a).
16. 17.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Serta uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kuala Kurun.
6.Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kuala Kurun.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang ksehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehtan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8.Tunjangan adalah uang diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara RSUD Kuala Kurun.
9.Hari adalah hari kerja dilingkungan RSUD Kuala Kurun.

Pasal 2

(1)Sumber daya manusia kesehatan yang merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun berhak mendapat tunjangan.
(2)Sumber daya kesehatan meliputi:
1. a.Tenaga Kesehatan; dan
2. b.Tenaga Non Kesehatan.
(3)Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun, meliputi:
1. a.petugas sarana dan prasarana;
2. b.kasir; dan
3. c.tukang masak.
(4)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan resiko kerja, kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainya.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 3

(1)Tunjangan diberikan berdasarkan resiko kerja dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(2)Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Tunjangan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat
(4)diberikan setiap bulan berdasarkan hari kerja dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Penerimaan Tunjangan berdasarkan Kondisi Kerja di sore dan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari biasa di luar hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/hari minggu.
(3)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada apoteker, petugas radiologi, petugas ruang jenazah yang merupakan pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun yang memberikan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.tunjangan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.tunjangan dikenakan potongan apabila:
1. 1.terlambat masuk kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
2. 2.tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
3. 3.cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
4. 4.sakit tanpa pemberitahuan dianggap tanpa keterangan dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari;
5. 5.Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan, dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari; dan
6. 6.sakit yang dilengkapi surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2% (dua persen) per orang per hari.
c.uang pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor ke Kas Daerah;
d.pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan atasan langsung di lingkungan RSUD Kuala Kurun;
e.tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tunjangan;
f.cuti (semua bentuk cuti) dibayar penuh;
g.dokter spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya serta tenaga penunjang yang merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan Tunjangan dan dibayar penuh;
h.izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh;
1. 1.izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan, dibayar penuh; J. izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, harus melampirkan surat izin dari atasan, di bayar penuh;
k.izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau Lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dharma wanita, sekolah, dewan sekolah atau lainnya dengan dibuktikan adanya undangan resmi, dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;
1. 1.sakit dengan ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari, dibayar penuh;
m.sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;
n.sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan adanya surat izin sakit dari pejabat pembina kepegawaian, dibayar penuh;
o.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari, tidak dibayar; dan
p.libur kalender dan libur akademik, dibayar penuh.

BAB III

SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 7

(1)Tunjangan kepada Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang mengatur tentang Tenaga Kesehatan;
2. b.khusus untuk tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek; dan
3. c.pemberian tunjangan berdasarkan absensi kehadiran, kecuali bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan cuti.
(2)Bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.tidak diperbolehkan untuk menangani pasien dan ditangguhkan pemberian tunjangannya sampai diterbitkan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek.

BAB IV

MEKANISME TATA CARA PEMBAYARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pasal 8

(1)tunjangan diberikan setelah melewati proses verifikasi.
(2)proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.rekapan data kehadiran;
2. b.memasukan data untuk proses surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar; dan
3. c.pengajuan surat perintah pencairan dana untuk diproses, selanjutnya diajukan ke bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dibayarkan ke rekening masing-masing pegawai.

Pasal 9

Tunjangan diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 setelah melalui proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…