DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengubah Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VIII.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan kembali dengan memperhatikan dan mengakomodir Aparatur Sipil Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analsis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
20.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 551) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 551) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a.Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 602);
b.Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 640); dan
c.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 733); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Kriteria Pemberian TPP ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada angka 3 Kondisi Kerja ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 serta pada angka 6 Pertimbangan Objektif Lainnya : Belanja Honorarium di hapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. 2.Ketentuan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung ditambahkan ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. 3.Ketentuan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung pada angka 4 Belanja Honorarium dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal, 9 Mei 2025 BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal, 9 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, ttd RICHARD BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 762 - 8 -- 8 - LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS NO KRITERIA DAPAT DIBERIKAN KEPADA 1 BEBAN KERJA SEMUA ASN 2 PRESTASI KERJA SEMUA ASN 3 KONDISI KERJA 1) SELURUH ASN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH 2) INSPEKTUR KABUPATEN 3) SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN 4) INSPEKTUR PEMBANTU 5) AUDITOR UTAMA 6) AUDITOR MADYA 7) AUDITOR MUDA 8) AUDITOR PERTAMA 9) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA 10) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA 11) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA 12) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA 13) KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 14) KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 15) KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH /PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 16) KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 17) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 18) KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 19) KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH 20) KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 21) KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22) DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 23) KEPALA PUSKESMAS 24) PEGAWAI ASN RADIOGRAFER 25) PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM 26) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV) 27) KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA, APARATUR, PEMBINAAN DAN INFORMASI 28) KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT 29) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 30) PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH 31) PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 32) PEJABAT/PEGAWAI ASN SEBAGAI SEBAGAI TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 4 TEMPAT BERTUGAS TIDAK ADA 5 KELANGKAAN PROFESI SEKRETARIS DAERAH 6 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA : - BELANJA INSENTIF ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - BELANJA BAGI ASN ATAS INSENTIF PEMUNGUTAN RESTRIBUSI DAERAH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN RETRIBUSI DAERAH - BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI ASN - DOKTER UMUM / GIGI UTAMA - DOKTER UMUM / GIGI MADYA - DOKTER UMUM / GIGI MUDA - DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN - DOKTER SPESIALIS BEDAH - DOKTER SPESIALIS ANASTESI - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS - DOKTER SPESIALIS PARU - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI - DOKTER SPESIALIS ANAK - DOKTER SPESIALIS GIGI DAN MULUT - APOTEKER - ASISTEN APOTEKER - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA KESEHATAN) - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER UMUM DAN GIGI) - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER SPESIALIS) - Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus :
a.Dihapus
b.Dihapus
c.Dihapus
d.Dihapus
e.Dihapus - BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD - PENGURUS BARANG PENGGUNA - PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA - BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS BAGI ASN - GURU AHLI UTAMA - GURU AHLI MADYA - GURU AHLI MUDA - GURU AHLI PERTAMA - PENGAWAS SEKOLAH UTAMA - PENGAWAS SEKOLAH MADYA - PENGAWAS SEKOLAH MUDA - PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA PENDIDIKAN) - Dihapus - Dihapus BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG - 11 -- 11 - LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA NO. JABATAN BESARAN TPP
1. 1.SELURUH ASN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH : - SEKRETARIS DAERAH 1.000.000 - ASISTEN 750.000 - STAF AHLI 700.000 - KEPALA BAGIAN 600.000 - KEPALA SUBBAGIAN/JF PENYETARAAN 500.000 - PELAKSANA/JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 400.000
2. 2.INSPEKTUR KABUPATEN 3.000.000
3. 3.SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN 1.500.000
4. 4.INSPEKTUR PEMBANTU 2.000.000
5. 5.AUDITOR UTAMA 2.000.000
6. 6.AUDITOR MADYA 2.000.000
7. 7.AUDITOR MUDA 2.000.000
8. 8.AUDITOR PERTAMA 1.700.000 9. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA 2.000.000 10 PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA 2.000.000 11. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA 2.000.000
9. 12.PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA 1.700.000
10. 13.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 1.000.000
11. 14.KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 750.000 15. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH /PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 2.000.000
12. 16.KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 1.000.000
13. 17.KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 1.000.000 18. KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 750.000
14. 19.KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH 750.000
15. 20.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.000.000
16. 21.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 1.000.000
17. 22.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.000.000
18. 23.KEPALA PUSKESMAS 750.000
19. 24.PEGAWAI ASN RADIOGRAFER 1.000.000
20. 25.PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM 750.000
21. 26.KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV) 500.000
22. 27.KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA, APARATUR, PEMBINAAN DAN INFORMASI 750.000
23. 28.KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT 750.000
24. 29.PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 1.200.000
25. 30.PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH: - KASUBAG/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.000.000 - PELAKSANA DAN JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.100.000
26. 31.PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 1.500.000 32 PEJABAT/PEGAWAI ASN SEBAGAI SEBAGAI TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE): - KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU KEPALA/KETUA LPSE 2.000.000 - KASUBAG/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU SEKRETARIS LPSE 1.500.000 - PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU ADMIN SISTEM DAN PPE 1.250.000 - PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU HELPDESK DAN VERIFIKATOR 1.250.000 BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG - 12 -- 12 - LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA NO. JABATAN BESARAN TPP
27. 1.BELANJA INSENTIF ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH: - SELURUH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK
28. 2.BELANJA INSENTIF BAGI ASN ATAS INSENTIF PEMUNGUTAN RESTRIBUSI DAERAH: - SELURUH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
29. 3.BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN ASN: - DOKTER UMUM / GIGI UTAMA 7.500.000 - DOKTER UMUM / GIGI MADYA 7.500.000 - DOKTER UMUM / GIGI MUDA 7.500.000 - DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA 7.500.000 - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS BEDAH 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS ANASTESI 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS PARU 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS ANAK 31.800.000 - DOKTER SPESIALIS GIGI DAN MULUT 31.800.000 - APOTEKER 1.250.000 - ASISTEN APOTEKER 1.000.000 - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA KESEHATAN) 900.000 - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER UMUM DAN GIGI) 7.500.000 - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER SPESIALIS) 30.000.000
30. 4.Dihapus
31. 1.Dihapus Dihapus
32. 2.Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus
33. 3.Dihapus Dihapus
34. 4.Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus
35. 5.Dihapus A. Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus - Dihapus Dihapus B. Dihapus - Dihapus A. Dihapus Dihapus B. Dihapus Dihapus C Dihapus Dihapus - Dihapus A. Dihapus Dihapus B. Dihapus Dihapus C. Dihapus Dihapus - Dihapus A. Dihapus Dihapus B. Dihapus Dihapus C. Dihapus Dihapus - Dihapus A. Dihapus Dihapus B. Dihapus Dihapus C. Dihapus Dihapus
36. 5.BELANJA JASA BARANG MILIK DAERAH: - PENGURUS BARANG PENGGUNA DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP NILAI ASET TETAP PADA NERACA TAHUN LALU: A. NILAI ASET TETAP S.D Rp. 5 MILIAR 250.000 B. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR 300.000 C. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 10 MILIAR 400.000 - PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP NILAI ASET TETAP PADA NERACA TAHUN LALU: A. NILAI ASET TETAP S.D Rp. 5 MILIAR 150.000 B. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR 250.000 C. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 10 MILIAR 300.000
37. 6.BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS BAGI ASN: - GURU AHLI UTAMA 2.200.000 - GURU AHLI MADYA 1.350.000 - GURU AHLI MUDA 1.050.000 - GURU AHLI PERTAMA 900.000 - PENGAWAS SEKOLAH UTAMA 2.200.000 - PENGAWAS SEKOLAH MADYA 1.350.000 - PENGAWAS SEKOLAH MUDA 1.050.000 - PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA 900.000 - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA PENDIDIKAN) 900.000
38. 7.Dihapus - Dihapus Dihapus BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…